Gibran Sebut Ada Pembahasan soal Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis, tapi Belum Final

JAKARTA, KOMPAS.com - Setelah menyebut bahwa kabinet bakal banyak diisi kalangan profesional, Wakil Presiden (Wapres) RI terpilih, Gibran Rakabuming Raka melontarkan wacana perihal kementerian yang khusus menangani program makan siang gratis.

Menurut Gibran, wacana soal kementerian tersebut sempat dibahas. Tetapi, dia belum bisa memastikan realisasinya nanti di kabinet.

“Kemarin sempat dibahas itu (kementerian menangani makan siang gratis). Tetapi tunggu dulu ya. Tunggu dulu, tunggu dulu. Kemarin sempat dibahas,” kata Gibran dikutip dari Kompas TV, Selasa (7/5/2024).

Wali Kota Solo ini lantas menjelaskan kenapa perlu ada kementerian sendiri yang menangani salah satu program prioritas yang digagas oleh dirinya dan Presiden RI terpilih, Prabowo Subianto tersebut.

Baca juga: Gibran Beri Sinyal Kabinet Bakal Banyak Diisi Kalangan Profesional

Gibran mengatakan, program tersebut menyangkut penggunaan anggaran yang besar dan prosesnya di lapangan tidak mudah sehingga harus ditangani khusus.

Dia juga menegaskan bahwa kementerian itu dibutuhkan untuk memastikan program tersebut berjalan dan dirasakan manfaatnya oleh anak-anak sekolah di seluruh Indonesia.

“Karena melibatkan anggaran yang besar, distribusinya juga tidak mudah, logistiknya tidak mudah, monitoringnya juga tidak mudah. Ini makanya harus, ya kita ingin program ini benar-benar bisa berjalan,” ujar Gibran.

“Karena kita ingin program ini benar-benar bisa impactful, benar-benar bisa dirasakan oleh anak-anak sekolah. Tapi tunggu dulu ya, ini belum pasti. Masalah kementeriannya itu belum pasti. ditunggu saja dulu,” katanya melanjutkan.

Baca juga: Prabowo Disebut Ingin Tambah Jumlah Kementerian Baru, Gibran: Masih Dibahas, Digodok Lagi

Namun, dia menegaskan bahwa tidak ingin program tersebut gagal di tengah jalan. Sehingga, harus digarap dengan serius.

“Makanya tadi saya bilang itu harus menjadi atensi khusus. Iya (agar tidak gagal di tengah jalan),” ujar Gibran.

Penambahan kementerian

Sebelumnya, memang ada wacana dan usulan penambahan kementerian di pemerintahan Prabowo-Gibran.

Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Habiburokhman menilai wajar apabila jumlah kementerian diperbanyak karena Indonesia merupakan negara yang besar sehingga butuh bantuan dari banyak pihak.

Menurut Habiburokhman, semakin banyak jumlah kementerian justru baik bagi pemerintahan dan pelayanan publik karena Indonesia memiliki target sekaligus tantangan yang besar untuk diraih.

"Dalam konteks negara jumlah yang banyak itu artinya besar, buat saya bagus, negara kita kan negara besar. Tantangan kita besar, target-target kita besar," kata Habiburokhman ditemui di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (6/5/2024).

Baca juga: Gibran Siap Berlabuh ke Partai Politik, Golkar Disebut Paling Berpeluang

Habiburokhman juga tidak membantah ketika ditanya soal kabar yang menyebut presiden terpilih Prabowo Subianto akan membentuk sebanyak 40 kementerian.