Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Soal Presidential Club, Prabowo Diragukan Bisa Didikte Presiden Terdahulu

Kompas.com - 05/05/2024, 15:08 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Dani Prabowo

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO) Dedi Kurnia Syah memperkirakan, Presidential Club yang akan dibentuk presiden terpilih, Prabowo Subianto, tidak akan menghasilkan apa pun.

Salah satu keyakinan Dedi karena Prabowo merupakan pribadi yang tidak bisa didikte oleh siapa pun, termasuk presiden pendahulunya.

"Bisa saja secara formal, Prabowo berhasil adakan Presidential Club. Tetapi realita yang ada hanya akan sebatas cangkang kosong, tidak akan ada aktifitas apa-apa, satu sisi tidak mungkin Prabowo didikte oleh presiden terdahulu," kata Dedi kepada Kompas.com, Minggu (5/5/2024).

Selain itu, gagasan Prabowo tersebut juga dinilai akan bersifat tumpang tindih dengan jabatan yang sudah ada sebelumnya seperti Dewan Pertimbangan Presiden hingga Kantor Staf Kepresidenan atau KSP.

Baca juga: Soal Presidential Club, Golkar Yakin Prabowo Bisa Menyatukan para Presiden Terdahulu

Maka dari itu, Dedi berpandangan gagasan tersebut sebenarnya tidak diperlukan bagi pemerintahan Prabowo-Gibran kelak.

"Karena Presiden sudah miliki kabinet yang siap memberikan sumbangan besar pembangunan, juga ada dewan pertimbangan presiden," ujar dia.

Sebaliknya, ia berpendapat bahwa Prabowo semestinya memerlukan tata kelola pemerintahan yang substansial ke depan.

Tata kelola pemerintahan, saran Dedi, juga harus ringkas dan jauh dari rencana akomodasi politis.

"Presidential club hanya akan jadi gimik politik Prabowo," tambahnya.

Baca juga: Tanggapi Isu Presidential Club, PDI-P: Terlembaga atau Ajang Kongko?

Lebih jauh, ditanya apakah Presidential Club memungkinkan untuk menyatukan Presiden Kelima RI Megawati Soekarnoputri dan Presiden Joko Widodo, Dedi memiliki pandangan lain.

Menurutnya, upaya penyatuan Megawati dan Jokowi melalui Presidential Club tidak akan berhasil.

"Megawati punya catatan konsisten dalam membangun hubungan, ia dengan Gus Dur dan ia dengan SBY sebagai contoh, sekarang Jokowi masuk daftar tokoh yang mungkin tidak akan disapa Megawati," pungkas Dedi.

Diberitakan sebelumnya, Prabowo disebut ingin mendudukkan para mantan presiden dalam satu meja dalam presidential club. Hal itu disampaikan Juru Bicara Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran, Dahnil Anzar Simanjuntak.

Jokowi pun menyambut positif keinginan Prabowo itu. Ia juga menyarankan agar pertemuan antarmantan presiden bisa dilakukan dua hari sekali.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Sekjen PBB: Yusril Akan Mundur dari Ketum, Dua Nama Penggantinya Mengerucut

Sekjen PBB: Yusril Akan Mundur dari Ketum, Dua Nama Penggantinya Mengerucut

Nasional
Sekjen DPR Gugat Praperadilan KPK ke PN Jaksel

Sekjen DPR Gugat Praperadilan KPK ke PN Jaksel

Nasional
Gaduh Kenaikan UKT, Pengamat: Jangan Sampai Problemnya di Pemerintah Dialihkan ke Kampus

Gaduh Kenaikan UKT, Pengamat: Jangan Sampai Problemnya di Pemerintah Dialihkan ke Kampus

Nasional
15 Tahun Meneliti Drone AI Militer, 'Prof Drone UI' Mengaku Belum Ada Kerja Sama dengan TNI

15 Tahun Meneliti Drone AI Militer, "Prof Drone UI" Mengaku Belum Ada Kerja Sama dengan TNI

Nasional
Pengembangan Drone AI Militer Indonesia Terkendala Ketersediaan 'Hardware'

Pengembangan Drone AI Militer Indonesia Terkendala Ketersediaan "Hardware"

Nasional
Indonesia Harus Kembangkan 'Drone AI' Sendiri untuk TNI Agar Tak Bergantung ke Negara Lain

Indonesia Harus Kembangkan "Drone AI" Sendiri untuk TNI Agar Tak Bergantung ke Negara Lain

Nasional
Tak Kunjung Tegaskan Diri Jadi Oposisi, PDI-P Dinilai Sedang Tunggu Hubungan Jokowi dan Prabowo Renggang

Tak Kunjung Tegaskan Diri Jadi Oposisi, PDI-P Dinilai Sedang Tunggu Hubungan Jokowi dan Prabowo Renggang

Nasional
Tingkatkan Kapasitas SDM Kelautan dan Perikanan ASEAN, Kementerian KP Inisiasi Program Voga

Tingkatkan Kapasitas SDM Kelautan dan Perikanan ASEAN, Kementerian KP Inisiasi Program Voga

Nasional
9 Eks Komisioner KPK Surati Presiden, Minta Jokowi Tak Pilih Pansel Problematik

9 Eks Komisioner KPK Surati Presiden, Minta Jokowi Tak Pilih Pansel Problematik

Nasional
Tak Undang Jokowi di Rakernas, PDI-P Pertegas Posisinya Menjadi Oposisi

Tak Undang Jokowi di Rakernas, PDI-P Pertegas Posisinya Menjadi Oposisi

Nasional
Bea Cukai: Pemerintah Sepakati Perubahan Kebijakan dan Pengaturan Barang Impor

Bea Cukai: Pemerintah Sepakati Perubahan Kebijakan dan Pengaturan Barang Impor

Nasional
Setelah Mahasiswa, DPR Buka Pintu untuk Perguruan Tinggi yang Ingin Adukan Persoalan UKT

Setelah Mahasiswa, DPR Buka Pintu untuk Perguruan Tinggi yang Ingin Adukan Persoalan UKT

Nasional
Jokowi Tak Diundang ke Rakernas PDI-P, Pengamat: Hubungan Sudah “Game Over”

Jokowi Tak Diundang ke Rakernas PDI-P, Pengamat: Hubungan Sudah “Game Over”

Nasional
Jokowi Tak Diundang Rakernas PDI-P, Pengamat: Sulit Disatukan Kembali

Jokowi Tak Diundang Rakernas PDI-P, Pengamat: Sulit Disatukan Kembali

Nasional
UKT Mahal, Komisi X Minta Dana Pendidikan Juga Dialokasikan untuk Ringankan Beban Mahasiswa

UKT Mahal, Komisi X Minta Dana Pendidikan Juga Dialokasikan untuk Ringankan Beban Mahasiswa

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com