Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Golkar: "Presidential Club" Bisa Permudah Prabowo Jalankan Pemerintahan

Kompas.com - 05/05/2024, 14:14 WIB
Tria Sutrisna,
Ambaranie Nadia Kemala Movanita

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Partai Golkar menyambut baik rencana presiden terpilih Prabowo Subianto membentuk presidential club sebagai wadah pertemuan dan diskusi para presiden RI terdahulu.

Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar Dave Laksono mengatakan, forum itu bisa menjadi wadah bagi presiden dari masa ke masa untuk memberikan masukan kepada pemerintahan Prabowo.

Namun, pihaknya belum mengetahui lebih jauh konsep presidential club yang akan dibentuk Prabowo nantinya.

Baca juga: Demokrat Yakin Jokowi-Megawati Bisa Bersatu di Presidential Club

“Kami dalami dahulu konsepnya sejauh mana, yang pasti dengan adanya masukan dari pendahulu, akan dapat memudahkan bagi Prabowo untuk menjalankan roda pemerintahan nantinya,” ujar Dave saat dihubungi, Minggu (5/5/2024).

Di samping itu, Dave meyakini bahwa rencana pembentukan presidential club tersebut bisa diwujudkan. Sebab, Prabowo dianggap mampu untuk menyatukan para presiden terdahulu.

“Saya yakin Pak Prabowo dapat merekatkan para tokoh bangsa agar dapat menyatu demi pembangunan bangsa,” ucap Dave.

Untuk diketahui, Prabowo disebut ingin mendudukkan para mantan presiden di satu meja dalam presidential club.

Jokowi pun menyambut positif keinginan Prabowo itu. Ia juga menyarankan agar pertemuan antarmantan presiden bisa dilakukan dua hari sekali.

Baca juga: Anggap “Presidential Club” Positif, Cak Imin: Waktunya Lupakan Perbedaan dan Konflik

Namun, pengamat politik dari Universitas Al Azhar Ujang Komarudin menilai bahwa ada tantangan yang harus dihadapi Prabowo dalam mewujudkan presidential club.

Salah satunya adalah ketidakharmonisan hubungan Presiden ke-5 Megawati Soekarnoputri dengan Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Begitu juga hubungan antara Megawati dengan Presiden Joko Widodo yang renggang sejak tahapan Pilpres 2024.

“Tantangannya adalah mereka masih berkonflik, masih disharmonis, mereka belum akrab, mereka masih bermusuhan,” ujar Ujang saat dihubungi, Minggu..

Ujang berpandangan, konflik antara presiden terdahulu belum selesai. Misalnya, hubungan Megawati dengan SBY yang sudah lama renggang.

“Ditambah lagi di Pilpres 2024, hubungan Jokowi dengan Megawati juga tidak akrab. Kalau ditempatkan di satu tempat bisa ribut juga. Ya, itu tantangan dari Prabowo untuk menyatukan itu,” kata Ujang.

Baca juga: “Presidential Club”, Upaya Prabowo Damaikan Megawati dengan SBY dan Jokowi

Menurut Ujang, perlu upaya rekonsiliasi terlebih dahulu antara para presiden terdahulu sebelum dipersatukan di dalam presidential club. Sebab, ketidakharmonisan tersebut dikhawatirkan membuat forum yang disediakan tak berjalan sehat.

“Kalau belum clear ya rekonsiliasinya, belum clear damainya di antara mereka. Khususnya antara Mega dengan SBY, antara Jokowi dengan Mega, yang ada di dalam sebuah tempat itu akan saling menggerutu. Mereka akan saling membelakangi, akan saling berhadapan-hadapan, dan tidak sehat,” tutur Ujang.

Meski begitu, Ujang menilai upaya Prabowo Subianto menjembatani hubungan antarpendahulunya melalui presidential club adalah langkah yang positif.

“Apapun itu, saya melihat apa yang dilakukan itu ya suatu keinginan Prabowo yang positif, yang bagus saja,” pungkas dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Harun Masiku Disebut Nyamar jadi Guru di Luar Negeri, Pimpinan KPK: Saya Anggap Info Itu Tak Pernah Ada

Harun Masiku Disebut Nyamar jadi Guru di Luar Negeri, Pimpinan KPK: Saya Anggap Info Itu Tak Pernah Ada

Nasional
Eks Penyidik: KPK Tak Mungkin Salah Gunakan Informasi Politik di Ponsel Hasto

Eks Penyidik: KPK Tak Mungkin Salah Gunakan Informasi Politik di Ponsel Hasto

Nasional
Jemaah Haji Diimbau Tunda Thawaf Ifadlah dan Sa'i Sampai Kondisinya Bugar

Jemaah Haji Diimbau Tunda Thawaf Ifadlah dan Sa'i Sampai Kondisinya Bugar

Nasional
Kasus WNI Terjerat Judi 'Online' di Kamboja Naik, RI Jajaki Kerja Sama Penanganan

Kasus WNI Terjerat Judi "Online" di Kamboja Naik, RI Jajaki Kerja Sama Penanganan

Nasional
Eks Penyidik KPK: Ponsel Hasto Tidak Akan Disita Jika Tak Ada Informasi soal Harun Masiku

Eks Penyidik KPK: Ponsel Hasto Tidak Akan Disita Jika Tak Ada Informasi soal Harun Masiku

Nasional
Soal Duet Anies-Kaesang, Relawan Anies Serahkan ke Partai Pengusung

Soal Duet Anies-Kaesang, Relawan Anies Serahkan ke Partai Pengusung

Nasional
MPR Khawatir Bansos yang Akan Diberikan ke Korban Judi Online Malah Dipakai Berjudi Lagi

MPR Khawatir Bansos yang Akan Diberikan ke Korban Judi Online Malah Dipakai Berjudi Lagi

Nasional
Eks Penyidik KPK: Kasus Harun Masiku Perkara Kelas Teri, Tapi Efeknya Dahsyat

Eks Penyidik KPK: Kasus Harun Masiku Perkara Kelas Teri, Tapi Efeknya Dahsyat

Nasional
Siapa Anggota DPR yang Diduga Main Judi Online? Ini Kata Pimpinan MKD

Siapa Anggota DPR yang Diduga Main Judi Online? Ini Kata Pimpinan MKD

Nasional
Eks Penyidik KPK Anggap Wajar Pemeriksaan Hasto Dianggap Politis, Ini Alasannya

Eks Penyidik KPK Anggap Wajar Pemeriksaan Hasto Dianggap Politis, Ini Alasannya

Nasional
Rupiah Alami Tekanan Hebat, Said Abdullah Paparkan 7 Poin yang Perkuat Kebijakan Perekonomian

Rupiah Alami Tekanan Hebat, Said Abdullah Paparkan 7 Poin yang Perkuat Kebijakan Perekonomian

Nasional
DPR Sebut Ada Indikasi Kemenag Langgar UU Karena Tambah Kuota Haji ONH Plus

DPR Sebut Ada Indikasi Kemenag Langgar UU Karena Tambah Kuota Haji ONH Plus

Nasional
Punya Kinerja Baik, Pertamina Raih Peringkat 3 Perusahaan Terbesar Fortune 500 Asia Tenggara 2024

Punya Kinerja Baik, Pertamina Raih Peringkat 3 Perusahaan Terbesar Fortune 500 Asia Tenggara 2024

Nasional
Gugat ke MK, Dua Mahasiswa Minta Syarat Usia Calon Kepala Daerah Dihitung saat Penetapan

Gugat ke MK, Dua Mahasiswa Minta Syarat Usia Calon Kepala Daerah Dihitung saat Penetapan

Nasional
Satgas Judi 'Online' Dibentuk, Kompolnas Minta Polri Perkuat Pengawasan Melekat

Satgas Judi "Online" Dibentuk, Kompolnas Minta Polri Perkuat Pengawasan Melekat

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com