Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

PKB Baru Tentukan Langkah Politik Setelah Putusan MK soal Sengketa Pilpres

Kompas.com - 16/04/2024, 12:45 WIB
Tatang Guritno,
Novianti Setuningsih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Syaiful Huda mengatakan, pihaknya baru akan mengambil langkah politik setelah Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan sengketa Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.

Menurut dia, sampai saat ini fokus utama PKB dan ketua umumnya, Muhaimin Iskandar adalah menunggu hasil sidang tersebut yang akan diumumkan pada 22 April 2024.

“Ya pastinya begitu karena mau tidak mau PKB harus menentukan sikap setelah putusan MK kan. Apakah terus melanjutkan misi perubahan dengan jalan sebagai kekuatan oposisi atau tetap misi perubahan dengan cara yang lain,” ujar Huda saat dihubungi Kompas.com, Selasa (16/4/2024).

Meski begitu, Huda menyebutkan bahwa PKB juga masih punya waktu cukup panjang untuk memberikan keputusan apakah bakal bergabung dengan pemerintahan ke depan atau tidak.

Baca juga: Gerindra Sebut Komunikasi dengan Semua Level Elite PKB Dilakukan

Pasalnya, pelantikan presiden pengganti Joko Widodo (Jokowi) baru akan terjadi pada Oktober 2024.

“Tapi secara timing kan sebenarnya masih panjang itu konsolidasi pemerintahan baru kan baru bulan Oktober. Kalau seandainya harus merumuskan sikap politiknya secara final masih ada waktu sebenarnya sampai Oktober itu,” kata Huda.

Terakhir, dia mengungkapkan bahwa PKB juga masih harus memikirkan soal Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2024.

Muhaimin, menurut Huda, telah memberikan instruksi kepada para kadernya bahwa misi perubahan bakal berlanjut pada kontestasi elektoral kepala daerah.

“Tapi yang pasti pasca putusan MK pada 22 April, PKB langsung tancap gas terkait dengan agenda pilkada dan Cak Imin (Muhaimin Iskandar) mengatakan, pilkada adalah bagian dari meneruskan misi perubahan dari daerah itu,” ujarnya.

Baca juga: PKB Tunggu Putusan MK Sebelum Tentukan Sikap Politik ke Depan

Diketahui, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Habiburokhman sempat menyebutkan bahwa pihaknya diwakili Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad telah membangun komunikasi dengan semua elite PKB.

Dia pun menekankan bahwa Gerindra membuka komunikasi dengan semua partai politik (parpol) di luar Koalisi Indonesia Maju (KIM) untuk segera mewujudkan rekonsiliasi politik setelah sidang sengketa Pilpres 2024 di MK selesai.

Sementara itu, Dasco menyampaikan bahwa komunikasi dengan semua parpol di luar KIM, tak hanya PKB, berjalan dengan lancar dan mendapatkan sinyal yang positif.

Baca juga: Daniel Johan Sebut Hubungan Baik Prabowo-Muhaimin Bukan Berarti PKB Bakal Gabung KIM

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Satgas Rafi 2024 Usai, Pertamina Patra Niaga Apresiasi Penindakan Pelanggaran SPBU oleh Aparat

Satgas Rafi 2024 Usai, Pertamina Patra Niaga Apresiasi Penindakan Pelanggaran SPBU oleh Aparat

Nasional
TNI dan Perwakilan Militer Indo-Pasifik Gelar Perencanaan Akhir Latma Super Garuda Shield 2024

TNI dan Perwakilan Militer Indo-Pasifik Gelar Perencanaan Akhir Latma Super Garuda Shield 2024

Nasional
Cegah Penyalahgunaan, Satgas Pangan Polri Awasi Distribusi Perusahaan Gula di Jawa Timur

Cegah Penyalahgunaan, Satgas Pangan Polri Awasi Distribusi Perusahaan Gula di Jawa Timur

Nasional
Jelang World Water Forum Ke-10 di Bali, Panglima Agus Minta Bais TNI Mitigasi Ancaman

Jelang World Water Forum Ke-10 di Bali, Panglima Agus Minta Bais TNI Mitigasi Ancaman

Nasional
Kisah Ayu, Bidan Dompet Dhuafa yang Bantu Persalinan Saat Karhutla 

Kisah Ayu, Bidan Dompet Dhuafa yang Bantu Persalinan Saat Karhutla 

Nasional
Dinilai Berhasil, Zulhas Diminta PAN Jatim Jadi Ketum PAN 2025-2030

Dinilai Berhasil, Zulhas Diminta PAN Jatim Jadi Ketum PAN 2025-2030

Nasional
Jokowi Bagikan 10.300 Sertifikat Tanah Hasil Redistribusi di Banyuwangi

Jokowi Bagikan 10.300 Sertifikat Tanah Hasil Redistribusi di Banyuwangi

Nasional
TNI AL Latihan Pendaratan Amfibi di Papua Barat, Libatkan 4 Kapal Perang

TNI AL Latihan Pendaratan Amfibi di Papua Barat, Libatkan 4 Kapal Perang

Nasional
Tengah Fokus Urus Pilkada, Cak Imin Bilang Jatim Bakal Ada Kejutan

Tengah Fokus Urus Pilkada, Cak Imin Bilang Jatim Bakal Ada Kejutan

Nasional
Targetkan Sertifikasi 126 Juta Bidang Tanah, Jokowi: Presiden Baru Tinggal Urus Sisanya, Paling 3-6 Juta

Targetkan Sertifikasi 126 Juta Bidang Tanah, Jokowi: Presiden Baru Tinggal Urus Sisanya, Paling 3-6 Juta

Nasional
BNPT Apresiasi 18 Pengelola Objek Vital Strategis dan Transportasi

BNPT Apresiasi 18 Pengelola Objek Vital Strategis dan Transportasi

Nasional
Kemenpan-RB Harapkan Pendaftaran CASN Segera Dibuka, Instansi Diminta Kebut Isi Rincian Formasi

Kemenpan-RB Harapkan Pendaftaran CASN Segera Dibuka, Instansi Diminta Kebut Isi Rincian Formasi

Nasional
Pimpinan MPR Minta Pemerintah Tak Ragu Blokir 'Game Online' Bermuatan Kekerasan

Pimpinan MPR Minta Pemerintah Tak Ragu Blokir "Game Online" Bermuatan Kekerasan

Nasional
Penyidik KPK Bawa 3 Koper dan 1 Ransel Usai Geledah Ruangan Kesetjenan DPR

Penyidik KPK Bawa 3 Koper dan 1 Ransel Usai Geledah Ruangan Kesetjenan DPR

Nasional
Hakim MK Ceramahi Kuasa Hukum Partai Aceh karena Telat Revisi Permohonan

Hakim MK Ceramahi Kuasa Hukum Partai Aceh karena Telat Revisi Permohonan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com