Basarah: PDI-P Tidak Kenal Istilah Oposisi Politik dalam Sistem Presidensial

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua DPP PDI-P Ahmad Basarah menekankan doktrin partainya yang tidak mengenal istilah oposisi politik dalam sistem pemerintahan.

Sebaliknya, yang ada hanya istilah di dalam atau luar pemerintahan.

Ini disampaikan menjawab pertanyaan apakah pertemuan antara Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri dan calon presiden pemenang Pilpres 2024, Prabowo Subianto bakal berujung pada merapatnya partai banteng moncong putih ke pemerintahan selanjutnya.

"Karena di dalam doktrin politik PDI Perjuangan, kita tidak mengenal istilah oposisi politik dalam sistem pemerintahan presidensial," kata Basarah ditemui di Masjid At-Taufiq, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Rabu (10/4/2024).

Baca juga: Soal Rencana Megawati dan Prabowo Bertemu, Politikus PDI-P Singgung Masa Jabatan Jokowi yang Akan Berakhir

Menurut Basarah, PDI-P menganggap tidak ada istilah oposisi politik karena menganut Pancasila sebagai falsafah berbangsa bernegara.

Dari Pancasila, jelas dia, semua warga negara Indonesia diajarkan untuk hidup bergotong royong.

Kendati begitu, gotong royong yang dimaksud tidak harus dalam arti bergabung di pemerintahan.

"Nah demokrasi gotong royong itu tidak harus diterjemahkan bahwa bergotong royong semua di dalam pemerintahan. Bisa saja kita sama-sama bergotong royong membangun negara Republik Indonesia ini baik berada di luar maupun di dalam pemerintahan," ungkapnya.

Baca juga: Menerka Peluang PDI-P Masuk Pemerintahan Usai Mega Utus Puan Bertemu Prabowo

Wakil Ketua MPR ini juga memberikan sinyal jika PDI-P berada di luar pemerintahan Prabowo kelak.

Jika berada di luar pemerintahan, PDI-P disebut akan mengawasi jalannya pemerintahan yang dipimpin Prabowo melalui DPR RI.

"Dan itu dijamin oleh konstitusi dan UU MD3 karena salah satu fungsi dan wewenang DPR RI adalah wewenang untuk mengawasi jalannya pemerintahan Republik Indonesia," pungkasnya.

Diberitakan sebelumnya, Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP PDI-P Hasto Kristiyanto menyampaikan, PDI-P siap berjuang di luar pemerintahan jika paslon yang diusungnya, Ganjar Pranowo-Mahfud MD kalah di pilpres.

Baca juga: Pengamat: Gerindra Juga Butuh PDI-P untuk Amankan Dukungan Parlemen

Sebagai partai yang berada di luar pemerintahan, mereka akan menjalankan tugas check and balance. Hal seperti ini bukan kali pertama terjadi.

Pada Pemilu 2004 dan 2009, ketika Partai Demokrat berkuasa di mana Susilo Bambang Yudhoyono menjadi presiden, PDI-P juga berada di luar pemerintahan.

”Ketika PDI Perjuangan berada di luar pemerintahan tahun 2004 dan 2009, kami banyak diapresiasi karena peran serta meningkatkan kualitas demokrasi. Bahkan, tugas di luar pemerintahan suatu tugas yang patriotik bagi pembelaan kepentingan rakyat itu sendiri,” kata Hasto, dikutip dari Kompas.id, Februari lalu.

Lebih lanjut, Hasto menyampaikan, PDIP akan mendukung kebijakan yang pro rakyat. Namun jika ada kebijakan yang merugikan rakyat, PDI-P akan mengeluarkan sikap.

Terkini, Megawati dan Prabowo direncanakan akan bertemu. Namun sebelum keduanya bertemu, Ketua DPP PDI-P Puan Maharani disebut akan terlebih dulu menemui Prabowo.

Pertemuan Puan dan Prabowo itu dianggap membuka kemungkinan PDI-P akan merapat ke pemerintahan selanjutnya.