[POPULER NASIONAL] Hasto Tantang KPK Bongkar Dugaan Penyalahgunaan Bansos | Posisi 3 Gerindra di Pileg Disebut Arahan Pimpinan Tertinggi

JAKARTA, KOMPAS.com - Permintaan Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Hasto Kristiyanto supaya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membongkar dugaan penyalahgunaan anggaran bantuan sosial (Bansos) menjadi sorotan pembaca pada Senin (8/4/2024).

Menurut Hasto, KPK mestinya fokus membongkar dugaan penyalahgunaan gunaan anggaran bansos ketimbang mempertanyakan keberadaan buronan kasus suap penetapan anggota DPR, Harun Masiku.

Hasto juga menyatakan mendapatkan informasi soal ada pihak tertentu yang memerintahkan supaya Partai Gerindra ditempatkan pada posisi 3 besar pemilihan legislatif (Pileg) 2024.

Baca juga: Respons Dasco soal Hasto PDI-P Sebut Gerindra Sengaja Ditempatkan di Posisi 3 oleh Penguasa

1. KPK Minta Beberkan Keberadaan Harun Masiku, Hasto Tantang Bongkar Dugaan Penyalahgunaan Anggaran Bansos

Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI-P Hasto Kristiyanto mengatakan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) semestinya fokus saja pada memerangi korupsi.

Hal tersebut disampaikan usai ditanya soal KPK yang meminta dirinya memberitahu keberadaan Harun Masiku.

Harun Masiku merupakan buronan KPK yang berstatus tersangka kasus dugaan suap terkait penetapan anggota DPR periode 2019-2024.

"Ya sebenarnya seluruh lembaga penegak hukum itu harus berfokus pada memerangi korupsi," kata Hasto ditemui di kawasan SCBD, Jakarta, Minggu (7/4/2024).

Hasto menyatakan, dirinya sejak awal menilai bahwa Harun Masiku merupakan korban atas kasus suap penetapan anggota DPR.

Baca juga: Tantang KPU, Hasto: Dalam Waktu 2x24 Jam Unggah C1 Metadata

Menurut Hasto, Masiku memiliki hak politik berdasarkan keputusan Mahkamah Agung (MA) untuk menjadi anggota Dewan.

"Tetapi (Harun Masiku) diperas, dan itu dilakukan oleh oknum KPU (Komisi Pemilihan Umum)," ujarnya.

Di lain sisi, Hasto meminta KPK semestinya fokus mengungkap berbagai dugaan penyalahgunaan penggunaan anggaran dalam bantuan sosial (bansos) yang gencar diberikan jelang Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.

Baca juga: Disinggung soal Harun Masiku, Hasto Minta KPK Ungkap Dugaan Penyalahgunaan Dana Prakerja Rp 70 Triliun

2. Hasto: Dapat Info dari Teman Gerindra, Partainya Ditempatkan di Posisi 3 atas Arahan Pimpinan Tertinggi

Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI-P Hasto Kristiyanto membeberkan dugaan pucuk pimpinan tertinggi mengarahkan elemen di sekitarnya untuk menempatkan Partai Gerindra pada posisi nomor tiga di Pemilihan Legislatif (Pileg) 2024.

Hasto mengklaim bahwa dia mendapatkan informasi itu langsung dari rekannya di Partai Gerindra. Namun, dia tak mengungkap siapa teman yang dimaksudnya.

Hal itu disampaikan Hasto ketika ditanya pernyataan calon wakil presiden (cawapres) nomor urut 3 Mahfud MD bahwa arah politik ke depan bisa terlihat pada 23 April atau pasca-putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait sengketa pemilihan presiden (Pilpres) 2024.

"Kita dapat info dari teman Gerindra, ketika mereka berjuang untuk Pak Prabowo dan Gibran, ternyata ada elemen-elemen di sekitar kekuasan atas arahan dari pucuk pimpinan tertinggi justru menempatkan Gerindra pada posisi nomor 3," kata Hasto ditemui di kawasan SCBD, Jakarta, Minggu (7/4/2024).

Baca juga: Soal PDI-P Akan Oposisi atau Tidak, Hasto: Pada Waktu yang Tepat Bakal Diputuskan

Hasto mengatakan, menurut Gerindra, mereka semestinya bisa memperoleh suara lebih dari itu. Sehingga perolehan suara partai besutan Prabowo Subianto itu tidak pada posisi nomor tiga.

"Padahal, seharusnya berdasarkan exit poll (suara Gerindra) bisa lebih dari itu," ujarnya. Menurut Hasto, hal ini berhubungan dengan apa yang disampaikan Mahfud bahwa akan ada dinamika politik yang terlihat pasca-putusan MK.

"Itu mungkin yang disebut Prof Mahfud yang ciptakan ketegangan sebelum pelantikan itu terjadi. Karena ketika kekuasaan dibangun oleh ambisi, itu tak dapat membangun emotional bonding," kata Hasto.