Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Tantang KPU, Hasto: Dalam Waktu 2x24 Jam Unggah C1 Metadata

Kompas.com - 07/04/2024, 22:37 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Novianti Setuningsih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI-P Hasto Kristiyanto mendesak Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI untuk membuka formulir C1 yang diunggah melalui Sistem Informasi dan Rekapitulasi (Sirekap).

Hasto menantang KPU melakukan hal tersebut dalam waktu 2x24 jam jika tak ingin dituding terlibat dalam dugaan kecurangan pada pemilihan presiden (Pilpres) 2024.

Hal tersebut disampaikan Hasto menjadi salah satu langkah politik yang ditempuh PDI-P sebagai bagian kubu pasangan calon presiden dan calon wakil presiden (capres-cawapres) nomor urut 3, Ganjar Pranowo-Mahfud MD.

"Ini kalau KPU benar-benar di bawah sumpahnya, ini bulan puasa, di bawah sumpahnya bahwa mereka tidak menjadi bagian abuse of power dari kekuasaan tadi, maka mereka harusnya tanpa diminta kalau mereka punya hati nurani yang benar, mereka langsung meng-upload C1 metadata kita bagi kepentingan publik. Itu kalau KPU berani," kata Hasto dalam acara diskusi bertajuk "Kejahatan Pilpres 2024" di kawasan SCBD, Jakarta, Minggu (7/4/2024).

Baca juga: Soal PDI-P Akan Oposisi atau Tidak, Hasto: Pada Waktu yang Tepat Bakal Diputuskan

"Maka di sini, mari kita rekomendasikan dalam waktu 2x24 jam, KPU kita desak untuk upload C1 metadata tersebut," ujarnya lagi.

Hasto berharap, Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan KPU untuk membuka formulir C1 itu ke publik.

Sebab, KPU RI diketahui sempat menutup informasi penghitungan suara kepada publik di Sirekap.

"Lembaga pengadilan termasuk atas dasar keputusan Komisi Informasi Pusat, untuk mengambil keputusan agar C1 metadata itu dapat dilakukan audit forensik dan dinyatakan terbuka bagi publik," kata Sekretaris Tim Pemenangan Nasional Ganjar-Mahfud itu.

Lebih lanjut, Hasto juga menyinggung Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk hadir dalam sidang sengketa Pilpres di MK.

Menurut dia, Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri bahkan sudah menyanggupi hadir jika diminta oleh MK.

Baca juga: Sebut Megawati Bersedia Datang di Sidang MK, Sekjen PDI-P: Masa, Pak Jokowi Enggak Mau Hadir?

"Ibu Mega saja siap dan (katakan) 'Saya akan dengan senang hati'. Masak, Pak Jokowi enggak mau hadir di MK? Kira-kira gitu kan. Nah itu bagus juga. Sehingga ini akan jadi proses pendidikan politik. Karena kalau tidak, sesuai dengan mitologinya kotak pandora ketika sudah dibuka akan menciptakan suatu sisi-sisi gelap dalam peradaban suatu bangsa. Maka kita harus bersatu untuk melawan berbagai sisi-sisi gelap kekuasaan," ujar Hasto.

Sebelumnya, dikutip dari Kompas.id, peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) Egi Primayogha menyoroti jumlah suara dalam Formulir C1 yang diunggah melalui Sirekap berubah dan melonjak sehingga tidak mencerminkan perolehan suara yang asli.

Dia mengatakan, pemantauan sepanjang 14 Februari 2024-19 Februari 2024, ditemukan adanya selisih antara Sirekap dan formulir C1 pada 339 TPS sebanyak 230.286 suara.

Kemudian, Egi mengungkapkan, tiga pasangan calon mendapatkan suara yang lebih besar setelah formulir C1 diunggah ke portal Sirekap.

Menurut Egi, kegagalan Sirekap dalam menyediakan informasi yang akurat berujung pada kontroversi meluas dan dugaan kecurangan melalui portal tersebut. Penghitungan suara sempat dihentikan selama dua hari akibat kisruh Sirekap.

Baca juga: Dapat Jadwal Khusus Bicara di MK tapi Cuma Bawa Ahli Sirekap, Ini Kata KPU

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Puspen Sebut Revisi UU Akan Sempurnakan TNI

Puspen Sebut Revisi UU Akan Sempurnakan TNI

Nasional
Jokowi Sebut Australia, Belanda, Jepang Dukung Indonesia Gabung OECD

Jokowi Sebut Australia, Belanda, Jepang Dukung Indonesia Gabung OECD

Nasional
Kasus Korupsi Timah, Kejagung Periksa Asisten Pribadi Sandra Dewi

Kasus Korupsi Timah, Kejagung Periksa Asisten Pribadi Sandra Dewi

Nasional
PP Tapera, Potongan Penghasilan 3 Persen Berakhir Saat Pekerja Pensiun

PP Tapera, Potongan Penghasilan 3 Persen Berakhir Saat Pekerja Pensiun

Nasional
Ma'ruf Amin Kunjungan Kerja ke Bangka Belitung, Aceh, dan Jateng

Ma'ruf Amin Kunjungan Kerja ke Bangka Belitung, Aceh, dan Jateng

Nasional
Lewat Program Zakat Produktif Dompet Dhuafa, Kandang Maggotin Lampung Panen Ratusan Kg Lele

Lewat Program Zakat Produktif Dompet Dhuafa, Kandang Maggotin Lampung Panen Ratusan Kg Lele

Nasional
KPU Lantik Komisioner Terpilih di 10 Kabupaten/Kota Maluku Utara

KPU Lantik Komisioner Terpilih di 10 Kabupaten/Kota Maluku Utara

Nasional
KPK Sebut Hakim yang Kabulkan Eksepsi Gazalba Saleh Tidak Konsisten

KPK Sebut Hakim yang Kabulkan Eksepsi Gazalba Saleh Tidak Konsisten

Nasional
PP Tapera Diteken, Pendapatan Pegawai Negeri, Swasta, dan 'Freelance' Akan Dipotong 3 Persen

PP Tapera Diteken, Pendapatan Pegawai Negeri, Swasta, dan "Freelance" Akan Dipotong 3 Persen

Nasional
Buka Peluang Dukung Khofifah di Pilgub Jatim, Nasdem: Komunikasi Kami Bagus

Buka Peluang Dukung Khofifah di Pilgub Jatim, Nasdem: Komunikasi Kami Bagus

Nasional
Pilkada Serentak 2024, Keamanan Papua Jadi Perhatian Khusus

Pilkada Serentak 2024, Keamanan Papua Jadi Perhatian Khusus

Nasional
Dirut Pertamina Sampaikan 2 Strategi untuk Capai Komunitas Ekonomi ASEAN

Dirut Pertamina Sampaikan 2 Strategi untuk Capai Komunitas Ekonomi ASEAN

Nasional
Nasdem Beri Surat Rekomendasi ke 6 Kader Ikut Pilkada, Ada di Papua dan Bangka Barat

Nasdem Beri Surat Rekomendasi ke 6 Kader Ikut Pilkada, Ada di Papua dan Bangka Barat

Nasional
Wamenkeu Sebut Indonesia Mulai Berproses Jadi Anggota Penuh OECD

Wamenkeu Sebut Indonesia Mulai Berproses Jadi Anggota Penuh OECD

Nasional
Baru 19 Persen Daerah Masuk Kemarau, BMKG Ingatkan Potensi Kering dan Banjir Bandang Sekaligus

Baru 19 Persen Daerah Masuk Kemarau, BMKG Ingatkan Potensi Kering dan Banjir Bandang Sekaligus

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com