Pengamat: Kalau Semua Partai Merapat ke Pemerintahan Prabowo, Ini Alarm Keras Bagi Demokrasi

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis Agung Baskoro mengatakan, jika semua partai politik merapat ke pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, maka ini menjadi alarm keras bagi demokrasi di Indonesia.

Pasalnya, jika semua masuk pemerintah, tidak ada partai yang berperan sebagai oposisi.

"Kalau semua merapat, ini alarm keras bagi demokrasi kita. Sekaligus tanda bahwa semua elemen masyarakat sipil mesti rutin bergerak mencerdaskan publik agar terlibat dalam day to day politics," ujar Agung saat dimintai konfirmasi Kompas.com, Senin (8/4/2024).

Baca juga: Soal Pertemuan dengan Megawati, Gerindra: Prabowo Selalu Datang ke Senior

Agung menjelaskan, mekanisme pengawasan harus tetap berjalan, sehingga mau tidak mau pemerintahan Prabowo-Gibran lebih fokus mendengar aspirasi publik ketimbang sebatas mengakomodasi kepentingan elite.

Sehingga, kata dia, 1-2 partai perlu tetap berada di luar pemerintahan.

"Agar publik memiliki alternatif wacana politik atau kebijakan publik dalam menyikapi sebuah realitas kebangsaan," tuturnya.

Agung memaparkan, sejak Pilpres 2024 selesai, kubu Prabowo-Gibran aktif menjalin komunikasi dengan anggota koalisi Anies-Muhaimin dan Ganjar-Mahfud.

Dengan merangkul partai-partai lawan, maka partai pendukung Prabowo-Gibran bisa mencapai koalisi maksimal di parlemen di kisaran 60-70 persen.

"Agar program-program yang sudah direncanakan bisa terealisasi," ucap Agung.

Baca juga: Megawati Tugaskan Puan Komunikasi dengan Prabowo

Sementara itu, Agung menilai bergabung ke Prabowo-Gibran merupakan konsekuensi logis bagi kubu Anies dan Ganjar, setelah banyak sumber daya (resources) yang dikeluarkan selama pilpres.

Jika bergabung ke kubu 02, harapannya resources baru bisa diterima untuk mengarungi periode 2024-2029.

Dia mengingatkan bahwa menjadi oposisi membutuhkan stamina politik yang kuat.

Namun, Agung yakin PDI-P dan PKS akan memilih tetap berada di luar pemerintah.

"Intinya ke depan demokrasi kita tetap membutuhkan partai di luar pemerintahan agar mekanisme check and balances bisa tetap berjalan bersama kekuatan masyarakat sipil demi memastikan sistem tetap terkonsolidasi," imbuhnya.

Baca juga: Gerindra: Prabowo Ingin Jadi Penengah antara PDI-P dan Jokowi

Sebelumnya, Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto mengatakan internal Koalisi Indonesia Maju (KIM) akan membahas terlebih dahulu jika ada partai di luar koalisi yang ingin bergabung ke kubu Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

Airlangga merespons terkait apakah ada partai di luar koalisi yang hendak bergabung, terutama Nasdem dan PKB.

"Ya itu tentu kita akan bicarakan di internal KIM," ujar Airlangga saat ditemui di Hotel Le Meridien, Jakarta, Minggu (7/4/2024) malam.