Salin Artikel

Pengamat: Kalau Semua Partai Merapat ke Pemerintahan Prabowo, Ini Alarm Keras Bagi Demokrasi

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis Agung Baskoro mengatakan, jika semua partai politik merapat ke pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, maka ini menjadi alarm keras bagi demokrasi di Indonesia.

Pasalnya, jika semua masuk pemerintah, tidak ada partai yang berperan sebagai oposisi.

"Kalau semua merapat, ini alarm keras bagi demokrasi kita. Sekaligus tanda bahwa semua elemen masyarakat sipil mesti rutin bergerak mencerdaskan publik agar terlibat dalam day to day politics," ujar Agung saat dimintai konfirmasi Kompas.com, Senin (8/4/2024).

Agung menjelaskan, mekanisme pengawasan harus tetap berjalan, sehingga mau tidak mau pemerintahan Prabowo-Gibran lebih fokus mendengar aspirasi publik ketimbang sebatas mengakomodasi kepentingan elite.

Sehingga, kata dia, 1-2 partai perlu tetap berada di luar pemerintahan.

"Agar publik memiliki alternatif wacana politik atau kebijakan publik dalam menyikapi sebuah realitas kebangsaan," tuturnya.

Agung memaparkan, sejak Pilpres 2024 selesai, kubu Prabowo-Gibran aktif menjalin komunikasi dengan anggota koalisi Anies-Muhaimin dan Ganjar-Mahfud.

Dengan merangkul partai-partai lawan, maka partai pendukung Prabowo-Gibran bisa mencapai koalisi maksimal di parlemen di kisaran 60-70 persen.

"Agar program-program yang sudah direncanakan bisa terealisasi," ucap Agung.

Sementara itu, Agung menilai bergabung ke Prabowo-Gibran merupakan konsekuensi logis bagi kubu Anies dan Ganjar, setelah banyak sumber daya (resources) yang dikeluarkan selama pilpres.

Jika bergabung ke kubu 02, harapannya resources baru bisa diterima untuk mengarungi periode 2024-2029.

Dia mengingatkan bahwa menjadi oposisi membutuhkan stamina politik yang kuat.

Namun, Agung yakin PDI-P dan PKS akan memilih tetap berada di luar pemerintah.

"Intinya ke depan demokrasi kita tetap membutuhkan partai di luar pemerintahan agar mekanisme check and balances bisa tetap berjalan bersama kekuatan masyarakat sipil demi memastikan sistem tetap terkonsolidasi," imbuhnya.

Sebelumnya, Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto mengatakan internal Koalisi Indonesia Maju (KIM) akan membahas terlebih dahulu jika ada partai di luar koalisi yang ingin bergabung ke kubu Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

Airlangga merespons terkait apakah ada partai di luar koalisi yang hendak bergabung, terutama Nasdem dan PKB.

"Ya itu tentu kita akan bicarakan di internal KIM," ujar Airlangga saat ditemui di Hotel Le Meridien, Jakarta, Minggu (7/4/2024) malam.

https://nasional.kompas.com/read/2024/04/08/22220171/pengamat-kalau-semua-partai-merapat-ke-pemerintahan-prabowo-ini-alarm-keras

Terkini Lainnya

Anies Diprediksi Tolak Duet dengan Kaesang di Pilkada Jakarta, Kecuali Siap Dianggap Sosok Pragmatis

Anies Diprediksi Tolak Duet dengan Kaesang di Pilkada Jakarta, Kecuali Siap Dianggap Sosok Pragmatis

Nasional
Kaesang Bagikan Buku Tulis Usai Shalat Jumat di Cempaka Putih Jakpus

Kaesang Bagikan Buku Tulis Usai Shalat Jumat di Cempaka Putih Jakpus

Nasional
Megawati Wajibkan Seluruh Caleg Terpilih PDI-P Ikuti Sekolah Hukum

Megawati Wajibkan Seluruh Caleg Terpilih PDI-P Ikuti Sekolah Hukum

Nasional
Jokowi Wanti-wanti 50 Juta Petani Akan Kekurangan Air karena Kondisi Iklim

Jokowi Wanti-wanti 50 Juta Petani Akan Kekurangan Air karena Kondisi Iklim

Nasional
Sido Muncul Kembali Raih Penghargaan Bisnis Indonesia Award

Sido Muncul Kembali Raih Penghargaan Bisnis Indonesia Award

BrandzView
Menko Airlangga Sebut Rp 39 Triliun Digelontorkan untuk Kendalikan Inflasi

Menko Airlangga Sebut Rp 39 Triliun Digelontorkan untuk Kendalikan Inflasi

Nasional
Parpol Koalisi Ingin Kaesang Maju Pilkada Meski Dilarang Jokowi, Zulhas: Agar Bisa Menang

Parpol Koalisi Ingin Kaesang Maju Pilkada Meski Dilarang Jokowi, Zulhas: Agar Bisa Menang

Nasional
Mahfud MD: Sekarang Kita sedang Kehilangan Arah Hukum

Mahfud MD: Sekarang Kita sedang Kehilangan Arah Hukum

Nasional
Menkes Gratiskan Biaya STR Dokter dan Nakes, Dokumen Berlaku Seumur Hidup

Menkes Gratiskan Biaya STR Dokter dan Nakes, Dokumen Berlaku Seumur Hidup

Nasional
7000 Jemaah Haji Belum Punya Smart Card, Bisa Masuk Arafah dengan Syarat

7000 Jemaah Haji Belum Punya Smart Card, Bisa Masuk Arafah dengan Syarat

Nasional
Komisi I DPR Sentil Jokowi yang Lebih Dengarkan Projo ketimbang Lemhannas

Komisi I DPR Sentil Jokowi yang Lebih Dengarkan Projo ketimbang Lemhannas

Nasional
Golkar Pelajari Peluang Duet Ridwan Kamil-Kaesang di Jakarta

Golkar Pelajari Peluang Duet Ridwan Kamil-Kaesang di Jakarta

Nasional
Jokowi Bertemu Ketum Parpol, Zulhas Usul Ridwan Kamil Jadi Cagub Jakarta

Jokowi Bertemu Ketum Parpol, Zulhas Usul Ridwan Kamil Jadi Cagub Jakarta

Nasional
Pabrik Narkoba Milik Pasutri di Medan Berencana Produksi 314.190 Butir Ekstasi

Pabrik Narkoba Milik Pasutri di Medan Berencana Produksi 314.190 Butir Ekstasi

Nasional
Jokowi Minta Pemda Riset 'Smart Agriculture'

Jokowi Minta Pemda Riset "Smart Agriculture"

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke