Bahlil Temui Jokowi di Hari Pertama Cuti Bersama, Bahas Investasi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia menemui Presiden Joko Widodo di Istana Negara, Jakarta Pusat, di hari pertama cuti bersama pada Senin (8/5/2024).

Ia menyatakan, pertemuannya dengan Kepala Negara hari ini membahas investasi. Terkait politik, ia hanya membahas hal-hal yang ringan.

"Ngomong yang ringan saja, kondisi pasca-politik yang adem, bagus. Karena ini kan doa semua rakyat Indonesia bahwa ada dinamika-dinamika, biasa saja," kata Bahlil usai menemui Jokowi di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Senin.

Baca juga: Disebut Vulgar Politisasi Bansos, Bahlil: Menteri Investasi Tak Pernah Bagi-bagi Bansos

Ia menyampaikan, pertemuannya dengan Jokowi dilakukan karena baru selesai cuti umrah.

Bahlil mengaku melaporkan beberapa proses investasi dan proyek-proyek mana saja yang mulai dibangun (groundbreaking), serta peresmiannya.

"Tadi saya laporkan beberapa proyek yang siap untuk diresmikan. (Salah satunya pabrik) baterai mobil di bekasi (EV battery), di Karawang itu akan diresmikan bulan depan. Kemudian kita akan melakukan groundbreaking untuk pembangunan pabrik shelter di Maluku Utara dan termasuk beberapa proyek lain," ucapnya.

Bahlil mengungkapkan, pabrik tersebut sudah mulai melakukan produksi pada Mei, setelah diresmikan bulan depan.

"Jadi ini adalah tahap pertama 10 giga. Selanjutnya akan dibangun 20 giga tahap kedua," jelas Bahlil.

Lebih lanjut Bahlil mengatakan, pemerintah akan kembali mendorong percepatan investasi asing ke Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara setelah ada putusan Mahkamah Konstitusi (MK) soal sengketa hasil Pemilu Presiden (Pilpres) 2024.

Baca juga: Soal Peluang Jadi Ketum Golkar, Bahlil: Saya S, kalau Pakai XL Kurang Bagus

Bahlil menyebut, realisasi investasi asing ke IKN bukan dihitung saat ada komitmen menanamkan modal di kawasan ibu kota baru. Melainkan dihitung berdasarkan proyek yang dibangun.

"Untuk investasi asing yang sudah berkomitmen memang sudah banyak. Tapi realisasinya dalam waktu pasca Pilpres itu belum terimplementasi. Jadi mungkin tunggu MK penetapan KPU baru kami akan dorong percepatan realisasinya di IKN," sebut Bahlil.