Jubir PKS: Bagi Kami, di Dalam atau Luar Pemerintahan Sama Saja

JAKARTA, KOMPAS.com - Juru Bicara Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Pipin Sofyan mengatakan, partainya ada di dalam maupun di luar koalisi pemerintahan sama saja.

Hal itu disampaikan Pipin saat ditanya apakah PKS nantinya akan bergabung atau memilih ada di luar Koalisi Indonesia Maju.

"Mungkin kita belum bicara masalah koalisi, tapi untuk menjawab tadi pertanyaan, kami sampaikan bagi PKS berada di dalam atau di luar pemerintahan sama saja," ujar Pipin dalam acara Dua Arah Kompas TV sebagimana dilansir YouTube Kompas TV pada Sabtu (6/4/2024).

Di sisi lain, Pipin menegaskan, sampai saat ini proses Pemilu Presiden (Pilpres) 2024 belum selesai sebab tahapan sengketa hasil pilpres masih berjalan di Mahkamah Konstitusi (MK).

Baca juga: Merespons Gestur Puan, PKS Harap Hak Angket Terus Berjalan Meski Tanpa PDI-P

Khusus terkait sengketa hasil pilpres di MK, Pipin menyebut PKS mengajukan dua gugatan.

Melihat proses sengketa di MK, Pipin menyebut banyak hal yang dalam perkembangannya menguntungkan pasangan yang diusung PKS, yaitu capres-cawapres nomor urut 1 Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar, dan pasangan capres-cawapres nomor urut 3 Ganjar Pranowo-Mahfud MD.

"Jadi bagi kami ada potensi dua gugatan, salah satu gugatan yang kami ajukan ke MK bisa dikabulkan. Kalau itu terjadi, maka peta politik akan berubah," katanya.

"Musyawarah majelis syuro beberapa pekan lalu sudah menyampaikan bahwa fokus kita adalah ke MK dan mengajukan hak angket," ungkap Pipin.

Lebih lanjut Pipin menyinggung soal Pilpres 2014 dan 2019 saat PKS menjadi pihak yang kalah.

Baca juga: PKS Putuskan Maju Terus Dorong Hak Angket Kecurangan Pemilu 2024 di DPR

Dalam dua periode tersebut, PKS memilih berada di luar pemerintahan.

Pilihan itu, menurut Pipin, didasari kesadaran berdemokrasi dan ingin memberikan pembelajaran politik bagi masyarakat.

"Dalam kompetisi selalu ada kalah dan menang dan ketika kita kalah maka sudah sewajarnya pilihan untuk jadi oposisi itu dilakukan. Dan ketiga, kami ingin kawal aspirasi rakyat," kata Pipin.

"Banyak rakyat menolak kebijakan itu misalnya contoh kenaikan harga BBM, pembangunan IKN, UU Cipta Kerja, waktu itu banyak yang menolak dan PKS sebagai oposisi tak punya kerangkeng atau tersandera oleh kebijakan koalisi dan bisa lantang untuk perjuangkan aspirasi rakyat dengan menolak," jelasnya.

Baca juga: Saling Sindir AHY dan Nasdem-PKS-PKB, Berawal dari Sentilan Koalisi Lama Hancur Lebur

Namun, saat ditanya lebih lanjut apakah kemungkinan PKS akan bergabung karena pemimpin mendatang adalah orang yang dua kali diusung dalam Pemilu, yakni Prabowo Subianto, Pipin menyatakan akan dipertimbangkan.

"Ya tentu itu jadi salah satu pertimbangan nanti ya, saya kira setelah keputusan MK akan jadi pertimbangan juga, tetapi bagi kami nanti pilpres belum selesai. Kami saat ini terus berjuang sampai maksimal untuk keadilan di MK dan hak angket," tambahnya.