Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Di Sidang MK, Airlangga Bantah Bantuan Beras Pemerintah Bikin Harga Naik

Kompas.com - 05/04/2024, 15:31 WIB
Ardito Ramadhan,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto membantah anggapan yang menyebutkan, program bantuan pangan beras cadangan pemerintah (CBP) menyebabkan harga beras melonjak.

Airlangga mengeklaim, bantuan beras digelontorkan justru untuk menstabilkan harga.

"Apakah ada penggunaan CBP membaut harga naik, nah tentu bantuan pangan adalah instrumen stabilitasi harga, jadi justru sebaliknya, dengan adanya bantuan pangan kita berharap stabilitasi harga," kata Airlangga dalam sidang lanjutan sengketa Pilpres 2024, Jumat (5/4/2024).

Baca juga: Airlangga Tolak Jawab Hakim MK soal Efek Bansos buat Golkar

Airlangga menuturkan, bantuan sebanyak 10 kilogram beras dari pemerintah itu bakal sangat membantu masyarakat.

Sebab, jumlah tersebut menutupi sepertiga kebutuhan beras yang ada di kisaran 20-25 kilogram per bulan.

"Pemerintah juga melakukan stabilitasi pasokan harga pangan ataupun SPHP dengan operasi di pasar melalui Perum Bulog dan itu untuk menjaga harga daripada beras," kata Airlangga.

Baca juga: Airlangga Tegaskan Kehadiran Menteri di Sidang MK Sepengetahuan Jokowi

Adapun pertanyaan soal pengaruh bantuan beras terhadap kenaikan harga ini dilontarkan oleh hakim MK Enny Nurbaningsih.

"Khusus kepada Pak Menko Perekonomian, Pak Airlangga, kalau dilihat dari data termasuk hal yang didalilkan di sini bahwa ada kenaikan harga beras kisaran pada bulan Januari-Febrauri 2024," kata Enny, Jumat.

Enny mengatakan, dalil dari para pemohon mengatakan, kenaikan tersebut disebabkan cadangan beras pemerintah (CPB) yang seharusnya untuk menstabilkan pasokan pangan, dikeluarkan untuk bansos.

"Sehingga ada yang menyampaikan benar atau tidaknya diklarifikasi, karena ada penggunaan cadangan beras pemerintah (CBP) untuk bansos, sehingga menyebabkan stok beras nasional jadi berkurang," tutur Enny.

Baca juga: Airlangga Akui Tak Ada Warning Jokowi soal Sensitivitas Bansos Jelang Pemilu

"Apakah memang ada isu seperti itu? Nanti mohon diberikan penjelasan," ucap Enny.

Pertanyaan tersebut merupakan bagian dalil pemohon 1, yaitu capres-cawapres nomor urut 1 Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar.

Kubu Anies-Muhaimin menilai, bansos memberikan dampak besar terhadap preferensi pemilih yang menyebabkan paslon nomor urut 2 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka menang pilpres.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Mahfud Pesimistis dengan Pemberantasan Korupsi di Era Prabowo-Gibran

Mahfud Pesimistis dengan Pemberantasan Korupsi di Era Prabowo-Gibran

Nasional
KPK Akui Langkah Ghufron Laporkan Anggota Dewas ke Polisi Gerus Reputasi Lembaga

KPK Akui Langkah Ghufron Laporkan Anggota Dewas ke Polisi Gerus Reputasi Lembaga

Nasional
Kasus Covid-19 Melonjak di Singapura, Anggota DPR: Kita Antisipasi

Kasus Covid-19 Melonjak di Singapura, Anggota DPR: Kita Antisipasi

Nasional
Mahfud Ungkap Hubungannya dengan Prabowo Selalu Baik, Sebelum atau Setelah Pilpres

Mahfud Ungkap Hubungannya dengan Prabowo Selalu Baik, Sebelum atau Setelah Pilpres

Nasional
Pesimistis KRIS BPJS Terlaksana karena Desain Anggaran Belum Jelas, Anggota DPR: Ini PR Besar Pemerintah

Pesimistis KRIS BPJS Terlaksana karena Desain Anggaran Belum Jelas, Anggota DPR: Ini PR Besar Pemerintah

Nasional
Soal RUU Kementerian Negara, Mahfud: Momentumnya Pancing Kecurigaan Hanya untuk Bagi-bagi Kue Politik

Soal RUU Kementerian Negara, Mahfud: Momentumnya Pancing Kecurigaan Hanya untuk Bagi-bagi Kue Politik

Nasional
Dampak Korupsi Tol MBZ Terungkap dalam Sidang, Kekuatan Jalan Layang Berkurang hingga 6 Persen

Dampak Korupsi Tol MBZ Terungkap dalam Sidang, Kekuatan Jalan Layang Berkurang hingga 6 Persen

Nasional
Mahfud MD Ungkap Kecemasannya soal Masa Depan Hukum di Indonesia

Mahfud MD Ungkap Kecemasannya soal Masa Depan Hukum di Indonesia

Nasional
Jalan Berliku Anies Maju pada Pilkada Jakarta, Sejumlah Parpol Kini Prioritaskan Kader

Jalan Berliku Anies Maju pada Pilkada Jakarta, Sejumlah Parpol Kini Prioritaskan Kader

Nasional
Kunker di Mamuju, Wapres Olahraga dan Tanam Pohon Sukun di Pangkalan TNI AL

Kunker di Mamuju, Wapres Olahraga dan Tanam Pohon Sukun di Pangkalan TNI AL

Nasional
Sebut Demokrasi dan Hukum Mundur 6 Bulan Terakhir, Mahfud MD: Bukan karena Saya Kalah

Sebut Demokrasi dan Hukum Mundur 6 Bulan Terakhir, Mahfud MD: Bukan karena Saya Kalah

Nasional
Bobby Resmi Masuk Gerindra, Jokowi Segera Merapat ke Golkar?

Bobby Resmi Masuk Gerindra, Jokowi Segera Merapat ke Golkar?

Nasional
[POPULER NASIONAL] Korps Marinir Tak Jujur demi Jaga Marwah Keluarga Lettu Eko | Nadiem Sebut Kenaikan UKT untuk Mahasiswa Baru

[POPULER NASIONAL] Korps Marinir Tak Jujur demi Jaga Marwah Keluarga Lettu Eko | Nadiem Sebut Kenaikan UKT untuk Mahasiswa Baru

Nasional
Poin-poin Klarifikasi Mendikbud Nadiem di DPR soal Kenaikan UKT

Poin-poin Klarifikasi Mendikbud Nadiem di DPR soal Kenaikan UKT

Nasional
Kasus Covid-19 di Singapura Melonjak, Menkes: Pasti Akan Masuk ke Indonesia

Kasus Covid-19 di Singapura Melonjak, Menkes: Pasti Akan Masuk ke Indonesia

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com