Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

463 Suara Diduga Bergeser ke PAN Saat Rekapitulasi Kecamatan di Sukabumi, Tak Terkoreksi

Kompas.com - 20/03/2024, 08:40 WIB
Vitorio Mantalean,
Dani Prabowo

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Sebanyak 463 suara diduga mengalir ke Partai Amanat Nasional (PAN) yang tak jelas asal-usulnya.

Hal ini menjadi salah satu bahasan keberatan ketika KPU RI melangsungkan rapat paleo terbuka rekapitulasi penghitungan suara tingkat nasional untuk Provinsi Jawa Barat, Rabu (20/3/2024) dini hari.

Temuan ini awalnya disampaikan saksi PDI-P. Awalnya, mereka tidak mengungkap ke mana dugaan penggelembungan 463 suara itu berlabuh.

Mereka hanya mengungkit bahwa mereka telah menyampaikan keberatan ini ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), dan menemukan kejanggalan di 96 TPS di Kabupaten Sukabumi.

Baca juga: 5,3 Juta Suara Komeng Disahkan di KPU RI, “Uhuy” Bergema

Beda data Bawaslu dan KPU

Bawaslu mengakui hanya melakukan persandingan data formulir C.Hasil TPS dengan D.Hasil kecamatan untuk 20 TPS menyelidiki ada atau tidaknya selisih suara antara hasil perhitungan di TPS dengan di kecamatan.

Data Bawaslu Jawa Barat, 5 dari 20 TPS itu terjadi selisih suara, yakni 100 suara di Kecamatan Nyalindung dan 10 suara di Kecamatan Sirnaresni.

Namun, saksi PDI-P di Jawa Barat disebut tidak puas dengan hasil tersebut dan meminta agar Bawaslu melakukan pencocokan suara di semua TPS, sebuah hal yang hampir mustahil dilakukan karena pemeriksaan cepat Bawaslu dibatasi waktu maksimum 1x24 jam.

Pada momen itulah, Ketua KPU RI Hasyim Asy'ari bertanya kepada perwakilan Bawaslu Jawa Barat yang hadir dalam rekapitulasi tingkat nasional, partai apakah yang mencatat selisih suara tersebut.

Ketua KPU RI Hasyim Asy'ari ditemui usai mencoblos di TPS 31, Kelurahan Pedurungan Kidul, Kota Semarang, Rabu (14/2/2024).KOMPAS.COM/Titis Anis Fauziyah Ketua KPU RI Hasyim Asy'ari ditemui usai mencoblos di TPS 31, Kelurahan Pedurungan Kidul, Kota Semarang, Rabu (14/2/2024).

"PAN," kata anggota Bawaslu Jawa Barat tersebut.

"Oh, PDI-P yang melaporkan itu," jawab Hasyim.

Uniknya, data KPU Jawa Barat justru menyimpulkan bahwa dari 96 TPS yang dilaporkan PDI-P kerja di selisih suara, semuanya terkonfirmasi terjadi selisih suara.

Hal ini tentu berbeda dengan kesimpulan Bawaslu yang menyatakan sedikitnya 15 TPS tidak terjadi selisih suara.

Hasyim pun dibuat kebingungan. Pasalnya, data KPU Jawa Barat, dari 96 TPS yang dilaporkan PDI-P, formulir C.Hasil menunjukkan bahwa perolehan suara PAN hanya sejumlah 534, tetapi tingkat kecamatan menjadi sejumlah 997.

Baca juga: KPU Akan Umumkan Hasil Pemilu 2024 Hari Ini

"Yang kami lebih kaget ternyata KPU mengeliminasi kewenangan sendiri untuk melakukan koreksi, karena mereka menyampaikan tidak berhak melakukan koreksi, padahal rekapitulasi nasional kita pun melakukan koreksi," ujar saksi PDI-P, Putu Bravo.

Putu kemudian berharap agar Bawaslu RI mengambil alih persoalan ini, karena pada intinya KPU Jawa Barat menemukan data-data yang seharusnya dikoreksi dalam rekapitulasi tingkat provinsi namun pada faktanya belum dikoreksi sehingga rekapitulasi tingkat nasional berlangsung.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Zulhas Sebut Kader PAN yang Siap Jadi Menteri, Ada Yandri Susanto dan Eddy Soeparno

Zulhas Sebut Kader PAN yang Siap Jadi Menteri, Ada Yandri Susanto dan Eddy Soeparno

Nasional
Prabowo: Bung Karno Milik Seluruh Rakyat, Ada yang Ngaku-ngaku Seolah Milik Satu Partai

Prabowo: Bung Karno Milik Seluruh Rakyat, Ada yang Ngaku-ngaku Seolah Milik Satu Partai

Nasional
Jelang Munas Golkar, Soksi Nyatakan Dukung Airlangga Jadi Ketum Lagi

Jelang Munas Golkar, Soksi Nyatakan Dukung Airlangga Jadi Ketum Lagi

Nasional
Prabowo: Kalau Tak Mau Kerja Sama, Jangan Ganggu, Kami Mau Kerja...

Prabowo: Kalau Tak Mau Kerja Sama, Jangan Ganggu, Kami Mau Kerja...

Nasional
PAN Doa Dapat Banyak Jatah Menteri, Prabowo: Masuk Itu Barang

PAN Doa Dapat Banyak Jatah Menteri, Prabowo: Masuk Itu Barang

Nasional
KPK Cegah Pengusaha Muhaimin Syarif ke Luar Negeri Terkait Kasus Gubernur Malut

KPK Cegah Pengusaha Muhaimin Syarif ke Luar Negeri Terkait Kasus Gubernur Malut

Nasional
Zulhas: Banyak yang Salah Sangka Prabowo Menang karena Bansos, Keliru...

Zulhas: Banyak yang Salah Sangka Prabowo Menang karena Bansos, Keliru...

Nasional
Seluruh DPW PAN Dorong Zulhas Maju Jadi Ketua Umum Lagi

Seluruh DPW PAN Dorong Zulhas Maju Jadi Ketua Umum Lagi

Nasional
Di Depan Prabowo, Politisi PAN Berdoa Jatah Menteri Lebih Banyak dari Perkiraan

Di Depan Prabowo, Politisi PAN Berdoa Jatah Menteri Lebih Banyak dari Perkiraan

Nasional
Ditjen Imigrasi Periksa 914 WNA, Amankan WN Tanzania dan Uganda karena Diduga Terlibat Prostitusi

Ditjen Imigrasi Periksa 914 WNA, Amankan WN Tanzania dan Uganda karena Diduga Terlibat Prostitusi

Nasional
Disambut Hatta Rajasa, Prabowo Hadiri Rakornas Pilkada PAN

Disambut Hatta Rajasa, Prabowo Hadiri Rakornas Pilkada PAN

Nasional
Tambah Dua Tanker Gas Raksasa, Pertamina International Shipping Jadi Top Tier Pengangkut LPG Asia Tenggara

Tambah Dua Tanker Gas Raksasa, Pertamina International Shipping Jadi Top Tier Pengangkut LPG Asia Tenggara

Nasional
Jaksa KPK Diminta Hadirkan Auditor BPK yang Diduga Terima Suap Terkait Temuan 'Food Estate'

Jaksa KPK Diminta Hadirkan Auditor BPK yang Diduga Terima Suap Terkait Temuan "Food Estate"

Nasional
Kakorlantas Minta Personel Pengamanan WWF di Bali Jaga Etika

Kakorlantas Minta Personel Pengamanan WWF di Bali Jaga Etika

Nasional
KPU Pastikan Verifikasi Data Dukungan Calon Perseorangan Pilkada 2024

KPU Pastikan Verifikasi Data Dukungan Calon Perseorangan Pilkada 2024

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com