Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Tunggu Megawati, Adian: Hak Angket Itu Bukan Keputusan yang Diambil Tiba-tiba

Kompas.com - 20/03/2024, 08:10 WIB
Adhyasta Dirgantara,
Dani Prabowo

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota DPR Fraksi PDI-P Adian Napitupulu mengakui hak angket DPR untuk menyelidiki kecurangan Pemilu 2024 bukanlah keputusan yang sederhana.

Adian menegaskan Fraksi PDI-P di DPR harus menunggu keputusan Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri terkait keputusan hak angket.

Hal tersebut Adian sampaikan saat menerima massa demo yang mendesak hak angket DPR di ruang Fraksi PDI-P, Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (19/3/2024) malam.

"Saya tidak mau ngomong panjang lebar karena di internal fraksi harus tunggu keputusan ketum terkait hal ini. Hak angket itu bukan keputusan yang bisa diambil secara tiba-tiba dan sederhana," ujar Adian.

Baca juga: Adian Sebut Keputusan Pengguliran Hak Angket Tinggal Tunggu Perintah Megawati

Adian mengungkapkan, Sekjen PDI-P Hasto Kristiyanto pernah berkata kepadanya bahwa segala sesuatu harus diperhitungkan.

Maka dari itu, jika mereka ingin menggulirkan hak angket DPR, tidak boleh setengah-setengah.

"Kalau maju tidak boleh setengah-setengah. Sehingga kemudian kita lengkapi segala sesuatunya, argumentasinya, dasar hukumnya, pertimbangan filosofinya," tuturnya.

Lalu, Adian mengungkit keberanian Megawati di era Orde Baru dulu.

Kala itu, kata dia, tidak ada orang yang berani melawan kekuasaan yang dipimpin oleh Presiden ke-2 Soeharto.

Baca juga: Adian Napitupulu: Puan Tidak Pernah Tutup Mata Terhadap Hak Angket Pemilu

"Ketika dulu (tahun) 1996-1997 orang tidak berani head to head dengan kekuasaan. Ibu Megawati melakukan itu. Saat itu Pemilu 1997 Ibu Megawati mengatakan dengan tegas, 'saya Megawati Soekarnoputri tidak menggunakan hak pilih'," kata Adian.

"Lalu kemudian terjadi perisitiwa 27 Juli dan rangkaiannya. Ketika selesai peristiwa 27 Juli, orang yang pakai baju kaosnya Pro Megawati itu bisa ditangkap, dikejar. Peringatan 27 Juli setiap tahun kita dikejar-kejar oleh polisi dan sebagai-sebagainya. Tapi tidak ada kata mundur dari Bu Megawati," sambungnya.

Untuk itu, Adian meminta semua pihak mempelajari sejarah PDI-P jika ingin tahu soal hak angket.

Dia menyebut PDI-P sejak dulu hingga sekarang masih dipimpin oleh sosok pemberani bernama Megawati Soekarnoputri.

Baca juga: Fraksi PDI-P Bakal Laporkan Masukan Pedemo soal Hak Angket Pemilu ke Megawati

"Kalau kemudian dibilang apakah PDI-P akan oposisi atau tidak, saya tidak akan menjawab hari ini. Tapi kita pernah punya pengalaman oposisi 10 tahun enggak berhenti-berhenti," imbuh Adian.

Untuk diketahui, wacana menggulirkan hak angket untuk menyelidiki kecurangan Pemilu 2024 pertama kali disampaikan capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo.

Capres nomor urut 1 Anies Baswedan pun setuju dengan usulan Ganjar tersebut.

Dalam perjalanannya, partai pendukung Ganjar dan Anies mengaku ikut mendorong hak angket.

Hanya saja, hingga saat ini, wacana pengguliran hak angket tersebut tidak kunjung terealisasi.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Zulhas Sebut Kader PAN yang Siap Jadi Menteri, Ada Yandri Susanto dan Eddy Soeparno

Zulhas Sebut Kader PAN yang Siap Jadi Menteri, Ada Yandri Susanto dan Eddy Soeparno

Nasional
Prabowo: Bung Karno Milik Seluruh Rakyat, Ada yang Ngaku-ngaku Seolah Milik Satu Partai

Prabowo: Bung Karno Milik Seluruh Rakyat, Ada yang Ngaku-ngaku Seolah Milik Satu Partai

Nasional
Jelang Munas Golkar, Soksi Nyatakan Dukung Airlangga Jadi Ketum Lagi

Jelang Munas Golkar, Soksi Nyatakan Dukung Airlangga Jadi Ketum Lagi

Nasional
Prabowo: Kalau Tak Mau Kerja Sama, Jangan Ganggu, Kami Mau Kerja...

Prabowo: Kalau Tak Mau Kerja Sama, Jangan Ganggu, Kami Mau Kerja...

Nasional
PAN Doa Dapat Banyak Jatah Menteri, Prabowo: Masuk Itu Barang

PAN Doa Dapat Banyak Jatah Menteri, Prabowo: Masuk Itu Barang

Nasional
KPK Cegah Pengusaha Muhaimin Syarif ke Luar Negeri Terkait Kasus Gubernur Malut

KPK Cegah Pengusaha Muhaimin Syarif ke Luar Negeri Terkait Kasus Gubernur Malut

Nasional
Zulhas: Banyak yang Salah Sangka Prabowo Menang karena Bansos, Keliru...

Zulhas: Banyak yang Salah Sangka Prabowo Menang karena Bansos, Keliru...

Nasional
Seluruh DPW PAN Dorong Zulhas Maju Jadi Ketua Umum Lagi

Seluruh DPW PAN Dorong Zulhas Maju Jadi Ketua Umum Lagi

Nasional
Di Depan Prabowo, Politisi PAN Berdoa Jatah Menteri Lebih Banyak dari Perkiraan

Di Depan Prabowo, Politisi PAN Berdoa Jatah Menteri Lebih Banyak dari Perkiraan

Nasional
Ditjen Imigrasi Periksa 914 WNA, Amankan WN Tanzania dan Uganda karena Diduga Terlibat Prostitusi

Ditjen Imigrasi Periksa 914 WNA, Amankan WN Tanzania dan Uganda karena Diduga Terlibat Prostitusi

Nasional
Disambut Hatta Rajasa, Prabowo Hadiri Rakornas Pilkada PAN

Disambut Hatta Rajasa, Prabowo Hadiri Rakornas Pilkada PAN

Nasional
Tambah Dua Tanker Gas Raksasa, Pertamina International Shipping Jadi Top Tier Pengangkut LPG Asia Tenggara

Tambah Dua Tanker Gas Raksasa, Pertamina International Shipping Jadi Top Tier Pengangkut LPG Asia Tenggara

Nasional
Jaksa KPK Diminta Hadirkan Auditor BPK yang Diduga Terima Suap Terkait Temuan 'Food Estate'

Jaksa KPK Diminta Hadirkan Auditor BPK yang Diduga Terima Suap Terkait Temuan "Food Estate"

Nasional
Kakorlantas Minta Personel Pengamanan WWF di Bali Jaga Etika

Kakorlantas Minta Personel Pengamanan WWF di Bali Jaga Etika

Nasional
KPU Pastikan Verifikasi Data Dukungan Calon Perseorangan Pilkada 2024

KPU Pastikan Verifikasi Data Dukungan Calon Perseorangan Pilkada 2024

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com