Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

KPU Jawa Barat Ungkap Alasannya Baru Rekapitulasi Nasional Sehari Sebelum Penetapan Hasil Pemilu

Kompas.com - 19/03/2024, 19:45 WIB
Fika Nurul Ulya,
Novianti Setuningsih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jawa Barat, Ummi Wahyuni mengungkapkan alasan lembaganya telat melakukan rekapitulasi suara nasional di kantor KPU RI.

Hal ini menjawab pertanyaan saksi PDI-P, Almunardin, yang bertanya alasan KPU baru menyelesaikan rekapitulasi sehari sebelum pengumuman penetapan hasil Pemilu 2024, berbarengan dengan Provinsi Maluku.

Ketua KPU RI, Hasyim Asyari juga menanyakan hal serupa kepada Ummi Wahyuni dalam rapat pleno di kantor KPU pusat pada Selasa (19/3/2024).

Hasyim bahkan menyoroti keikutsertaan KPU Jawa Barat di Pemilu 2019, yang disebut lebih cepat.

Baca juga: KPU Lanjutkan Rekapitulasi Suara Nasional untuk Jabar dan Maluku Hari Ini

 

Saat itu, KPU Jawa Barat sudah melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara di KPU Pusat pada 9 Mei 2019, tepat 12 hari sebelum penetapan tanggal 21 Mei 2019.

"Penetapannya itu 21 Mei 2019, berarti kira-kira 12 hari sebelum penetapan, masuk kategori pertengahan. Kalau sekarang kan tanggal 19, satu hari sebelum penetapan. Kira-kira alasannya apa, silakan dijelaskan," tanya Hasyim dalam rapat pleno.

Menanggapi hal itu, Ummi Wahyuni menyebutkan beberapa alasan yang membuat keterlambatan rekapitulasi Jawa Barat.

Dia menyatakan bahwa Jawa Barat adalah provinsi dengan jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) terbanyak. Jumlah tempat pemungutan suara (TPS)-nya pun menjadi yang terbanyak, yakni 140.457 TPS dengan jumlah 35 juta lebih pemilih.

Baca juga: KPU Rekapitulasi Suara Papua dan Papua Pegunungan Hari Terakhir, Besok

Selain itu, menurut Ummi, Jawa Barat memiliki 153 daerah pemilihan (Dapil).

"Kami mohon maaf dianggap datang terlambat di dalam forum rekapitulasi tingkat nasional. Kami punya 153 daerah pemilihan, (terdiri dari) 11 DPR RI, 15 untuk DPRD provinsi, dan 53 dapil untuk DPRD kabupaten/kota," kata Ummi.

Ummi juga mengatakan, terjadi kenaikan jumlah TPS dibanding tahun 2019.

Menurut dia, lima tahun lalu, TPS di Jawa Barat berjumlah sekitar 138.000 lebih, sedangkan saat ini berjumlah 140.457 TPS.

Baca juga: Ketua KPU Jabar Pastikan Serahkan Hasil Pleno Rekapitulasi Malam Ini

Di sisi lain, pihaknya juga sempat menunda rekapitulasi provinsi lantaran beberapa kabupaten/kota belum selesai merekapitulasi hasil pemungutan suara.

Salah satu kabupaten/kota yang saat itu belum selesai adalah Kecamatan Tambun Selatan, Bekasi, yang memiliki 1.222 TPS.

"Kemarin di Kabupaten Bekasi, Tambun Selatan ini sudah menggunakan tujuh panel dengan dua shift. Kami juga memastikan teman-teman di hampir 1,3 juta penyelenggara kami di 27 kabupaten/kota sudah bekerja sungguh-sungguh, siang malam," ujar Ummi.

Diketahui, Jawa Barat menjadi provinsi ke-36 yang perolehan suaranya direkapitulasi di tingkat nasional oleh KPU RI.

Sementara itu, masih ada dua provinsi yang belum direkapitulasi secara nasional, yakni Papua dan Papua Pegunungan.

Baca juga: KPU Rekapitulasi Suara Papua dan Papua Pegunungan Hari Terakhir, Besok

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Pengamat: Nasib Ganjar Usai Pilpres Tergantung PDI-P, Anies Beda karena Masih Punya Pesona Elektoral

Pengamat: Nasib Ganjar Usai Pilpres Tergantung PDI-P, Anies Beda karena Masih Punya Pesona Elektoral

Nasional
Defend ID Targetkan Tingkat Komponen Dalam Negeri Alpalhankam Capai 55 Persen 3 Tahun Lagi

Defend ID Targetkan Tingkat Komponen Dalam Negeri Alpalhankam Capai 55 Persen 3 Tahun Lagi

Nasional
TNI AL Kerahkan 3 Kapal Perang Korvet untuk Latihan di Laut Natuna Utara

TNI AL Kerahkan 3 Kapal Perang Korvet untuk Latihan di Laut Natuna Utara

Nasional
Dampak Eskalasi Konflik Global, Defend ID Akui Rantai Pasokan Alat Pertahanan-Keamanan Terganggu

Dampak Eskalasi Konflik Global, Defend ID Akui Rantai Pasokan Alat Pertahanan-Keamanan Terganggu

Nasional
PKS Klaim Punya Hubungan Baik dengan Prabowo, Tak Sulit jika Mau Koalisi

PKS Klaim Punya Hubungan Baik dengan Prabowo, Tak Sulit jika Mau Koalisi

Nasional
Tak Copot Menteri PDI-P, Jokowi Dinilai Pertimbangkan Persepsi Publik

Tak Copot Menteri PDI-P, Jokowi Dinilai Pertimbangkan Persepsi Publik

Nasional
Pengamat: Yang Berhak Minta PDI-P Cabut Menteri Hanya Jokowi, TKN Siapa?

Pengamat: Yang Berhak Minta PDI-P Cabut Menteri Hanya Jokowi, TKN Siapa?

Nasional
Klarifikasi Unggahan di Instagram, Zita: Postingan Kopi Berlatar Belakang Masjidilharam untuk Pancing Diskusi

Klarifikasi Unggahan di Instagram, Zita: Postingan Kopi Berlatar Belakang Masjidilharam untuk Pancing Diskusi

Nasional
PDI-P “Move On” Pilpres, Fokus Menangi Pilkada 2024

PDI-P “Move On” Pilpres, Fokus Menangi Pilkada 2024

Nasional
Sandiaga Usul PPP Gabung Koalisi Prabowo-Gibran, Mardiono: Keputusan Strategis lewat Mukernas

Sandiaga Usul PPP Gabung Koalisi Prabowo-Gibran, Mardiono: Keputusan Strategis lewat Mukernas

Nasional
Rakernas PDI-P Akan Rumuskan Sikap Politik Usai Pilpres, Koalisi atau Oposisi di Tangan Megawati

Rakernas PDI-P Akan Rumuskan Sikap Politik Usai Pilpres, Koalisi atau Oposisi di Tangan Megawati

Nasional
Bareskrim Periksa Eks Gubernur Bangka Belitung Erzaldi Rosman Terkait Kasus Dokumen RUPSLB BSB

Bareskrim Periksa Eks Gubernur Bangka Belitung Erzaldi Rosman Terkait Kasus Dokumen RUPSLB BSB

Nasional
Lempar Sinyal Siap Gabung Koalisi Prabowo, PKS: Kita Ingin Berbuat Lebih untuk Bangsa

Lempar Sinyal Siap Gabung Koalisi Prabowo, PKS: Kita Ingin Berbuat Lebih untuk Bangsa

Nasional
Anies: Yang Lain Sudah Tahu Belok ke Mana, Kita Tunggu PKS

Anies: Yang Lain Sudah Tahu Belok ke Mana, Kita Tunggu PKS

Nasional
Nasdem: Anies 'Top Priority' Jadi Cagub DKI

Nasdem: Anies "Top Priority" Jadi Cagub DKI

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com