Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Setujui RUU DKJ Dibawa Ke Paripurna untuk Disahkan, Demokrat Disebut "Berkelanjutan" oleh Politikus Gerindra

Kompas.com - 18/03/2024, 22:18 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Aryo Putranto Saptohutomo

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Fraksi Partai Demokrat DPR menyetujui Rancangan Undang-Undanf Daerah Khusus Jakarta (RUU DKJ) dan disebut sudah memiliki narasi "berkelanjutan" dan "satu garis lurus" dengan pemerintah.

Hal ini disampaikan Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR dari Fraksi Partai Gerindra, Supratman Andi Agtas, dalam rapat pleno pengambilan keputusan tingkat I RUU DKJ, di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (18/3/2024) malam.

Mulanya, anggota Baleg DPR dari Fraksi Partai Demokrat Herman Khaeron menyampaikan pandangan mini fraksi.

Dalam pandangannya, Fraksi Demokrat menyepakati agar RUU DKJ dibawa ke rapat paripurna atau pengambilan keputusan tingkat II untuk disahkan.

Baca juga: RUU DKJ, DPR dan Pemerintah Sepakat Gubernur Jakarta Boleh Menjabat 2 Periode

"Berdasarkan catatan tersebut di atas, Fraksi Demokrat dapat menyetujui Rancangan Undang-undang tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta untuk dibahas di tingkat selanjutnya," kata Herman membacakan pandangan mini fraksi.

Menurut Herman, Fraksi Demokrat memandang RUU DKJ selaras dengan prinsip desentralisasi yang diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar 1945.

Ia juga mengatakan, RUU DKJ sangat penting untuk mengatur transformasi Jakarta pasca tak berstatus ibu kota negara.

"(RUU DKJ) Menangani isu-isu kritis seperti pembagian kewenangan, alokasi dana, perlindungan lingkungan, kesejahteraan masyarakat dan peran ekonomi nasional," ucap dia.

Baca juga: Rapat Panja RUU DKJ, Sylviana Murni Pertanyakan Monas dan GBK Tak Dialihkan ke DKJ

Setelah menyampaikan itu, Herman menyebut bahwa Demokrat tetap memperjuangkan perubahan dan perbaikan serta berkelanjutan.

"Demokrat bersama rakyat memperjuangkan perubahan dan perbaikan, tetap memperjuangkan, dan berkelanjutan," ucap Herman.

Setelahnya, Herman pun menyerahkan pandangan mini fraksi kepada pimpinan Baleg dan juga perwakilan pemerintah yang hadir dalam rapat.

Mereka pun sempat berfoto bersama. Setelah itu, Herman kembali ke tempat duduknya.

Baca juga: Ketua Baleg Sebut Pemerintah Belum Setuju soal Peralihan Aset Monas dan GBK ke Pemprov DKJ

Pada saat itulah, Supratman bergurau soal Herman dan Partai Demokrat. Dia menyebut, Demokrat kini sudah senapas dengan pemerintah.

"Terima kasih Pak Doktor Herman Khaeron, cukup, semakin jelas sikap Demokrat ini ya, sudah berkelanjutan. Hahaha," canda politikus Partai Gerindra ini.

Perlu diketahui, Partai Demokrat resmi bergabung dalam kabinet pemerintahan Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Maruf Amin.

Baca juga: Rapat Panja RUU DKJ, Politikus PDI-P Singgung Jakarta Jadi Kota Gombal Bukan Global jika...

Hal itu ditandai dengan bergabungnya Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menjadi Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN).

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Ungkit Kasus Firli dan Lili, ICW Ingatkan Jokowi Tak Salah Pilih Pansel Capim KPK

Ungkit Kasus Firli dan Lili, ICW Ingatkan Jokowi Tak Salah Pilih Pansel Capim KPK

Nasional
Biaya Ibadah Umrah dan Kurban SYL pun Hasil Memeras Pejabat Kementan

Biaya Ibadah Umrah dan Kurban SYL pun Hasil Memeras Pejabat Kementan

Nasional
SYL Sebut Perjalanan Dinas Atas Perintah Presiden untuk Kepentingan 280 Juta Penduduk

SYL Sebut Perjalanan Dinas Atas Perintah Presiden untuk Kepentingan 280 Juta Penduduk

Nasional
DKPP Sebut Anggarannya Turun saat Kebanjiran Kasus Pelanggaran Etik

DKPP Sebut Anggarannya Turun saat Kebanjiran Kasus Pelanggaran Etik

Nasional
Lima Direktorat di Kementan Patungan Rp 1 Miliar Bayari Umrah SYL

Lima Direktorat di Kementan Patungan Rp 1 Miliar Bayari Umrah SYL

Nasional
DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik, Diprediksi Terus Bertambah Jelang Pilkada

DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik, Diprediksi Terus Bertambah Jelang Pilkada

Nasional
KPK Bakal Usut Dugaan Oknum BPK Minta Rp 12 Miliar Terkait 'Food Estate' Ke Kementan

KPK Bakal Usut Dugaan Oknum BPK Minta Rp 12 Miliar Terkait "Food Estate" Ke Kementan

Nasional
Pejabat Kementan Tanggung Sewa 'Private Jet' SYL Rp 1 Miliar

Pejabat Kementan Tanggung Sewa "Private Jet" SYL Rp 1 Miliar

Nasional
Pejabat Kementan Tanggung Kebutuhan SYL di Brasil, AS, dan Arab Saudi

Pejabat Kementan Tanggung Kebutuhan SYL di Brasil, AS, dan Arab Saudi

Nasional
Gubernur Maluku Utara Akan Didakwa Terima Suap dan Gratifikasi Rp 106,2 Miliar

Gubernur Maluku Utara Akan Didakwa Terima Suap dan Gratifikasi Rp 106,2 Miliar

Nasional
MK Jadwalkan Putusan 'Dismissal' Sengketa Pileg pada 21-22 Mei 2024

MK Jadwalkan Putusan "Dismissal" Sengketa Pileg pada 21-22 Mei 2024

Nasional
Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Nasional
Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Nasional
[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

Nasional
Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com