Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Manuver Golkar Minta Jatah Menteri Tak Bisa Dianggap Remeh

Kompas.com - 18/03/2024, 14:13 WIB
Aryo Putranto Saptohutomo

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Partai politik lain anggota Koalisi Indonesia Maju (KIM) diimbau tidak menganggap remeh manuver Partai Golkar yang meminta jatah 5 kursi menteri sebelum penghitungan suara pemilihan legislatif (Pileg) dan pemilihan presiden (Pilpres) 2024 selesai dilakukan.

Menurut pengamat politik dari Indostrategic Ahmad Khoirul Umam, perolehan suara Partai Golkar yang membayangi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) pada Pemilu 2024 membuat posisi mereka saat ini berada di atas angin dibandingkan dengan anggota KIM lainnya.

"Ini yang kemudian tampaknya perlu direspons secara serius oleh presiden, wakil presiden, dan partai dari seorang presiden yang baru," kata Umam, seperti dikutip dari program Kompas Pagi di Kompas TV, Senin (18/3/2024).

Umam mengatakan, prestasi elektoral Golkar di Pemilu 2024 juga bisa membuat partai berlambang pohon beringin itu mempunyai kepercayaan diri yang berlebih.

Baca juga: Prabowo Dianggap Bakal Sangat Bergantung ke Golkar demi Stabilitas

Umam juga menyampaikan kilas balik perihal peta politik setelah Pemilu dan Pilpres 2004 silam.

Pada saat itu Golkar mempunyai perolehan suara cukup besar, yakni mencapai 21,57 persen dari perolehan suara nasional.

Akibat perolehan suara itu, pada saat itu Golkar seolah bersikap bebas mengambil sikap yang tidak sejalan dengan pemerintah dan memicu ketidakstabilan politik.

"Maka ketika kemudian Golkar berada di kekuasaan tertinggi secara elektoral dan juga kursi juga cukup tinggi waktu itu, dia memiliki satu karakter, seolah menjadi partikel bebas yang bisa berdampak kepada stabilitas politik," ujar Umam.

"Sehingga kemudian sebagian kekuatannya bermanuver melakukan langkah interpelasi, bahkan angket dan sebagainya," sambung Umam.

Baca juga: Golkar Bakal Jadi Kunci Perlindungan Politik jika Prabowo-Gibran Terpilih


Umam menganggap pemerintahan mendatang mesti membuat kompromi yang saling menguntungkan dengan Golkar supaya sikap mereka di legislatif bisa meredam kelompok oposisi.

"Ini yang tampaknya menjadi sebuah kepentingan betul bagi persiden yang baru. Mendisiplinkan, menstabilisasi, sehingga kemudian tidak terjadi gejolak-gejolak di internal koalisi," ucap Umam.

Sebelumnya diberitakan, Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto mengeklaim sebanyak 80-90 persen pemilih Partai Golkar ikut memilih Prabowo-Gibran di Pilpres 2024.

Selain itu, Airlangga menyampaikan Partai Golkar terdepan mendukung Prabowo-Gibran di Pilpres 2024 lalu.

Baca juga: Faktor Suara Pileg Dianggap Bikin Golkar Berani Minta Jatah 5 Menteri

Maka dari itu, Airlangga berharap partainya mendapat posisi lebih banyak di kabinet jika Prabowo-Gibran telah ditetapkan sebagai pemenang Pilpres 2024.

"Karena kami (Golkar menang) di 15 dari 38 (provinsi), maka kami kontribusi 25 persen. Nah, kalau 25 persen, bagi-bagi banyak sedikit ya bolehlah," kata Airlangga dalam acara Buka Puasa Bersama dan Silaturahmi Bersama Partai Golkar se-Indonesia yang digelar di Badung, Bali pada Jumat (15/3/2024) lalu.

"Kalau yang kami sebut lima (kursi menteri) itu minimalis," lanjut Airlangga.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Tanggal 3 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 3 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Sidang Perdana Hakim Agung Gazalba Saleh di Kasus Gratifikasi dan TPPU Digelar 6 Mei 2024

Sidang Perdana Hakim Agung Gazalba Saleh di Kasus Gratifikasi dan TPPU Digelar 6 Mei 2024

Nasional
Respons MA soal Pimpinan yang Dilaporkan ke KY karena Diduga Ditraktir Makan Pengacara

Respons MA soal Pimpinan yang Dilaporkan ke KY karena Diduga Ditraktir Makan Pengacara

Nasional
KY Verifikasi Laporan Dugaan Pelanggaran Etik Pimpinan MA, Dilaporkan Ditraktir Makan Pengacara

KY Verifikasi Laporan Dugaan Pelanggaran Etik Pimpinan MA, Dilaporkan Ditraktir Makan Pengacara

Nasional
Terbaik di Jatim, KPK Nilai Pencegahan Korupsi dan Integritas Pemkot Surabaya di Atas Rata-rata Nasional

Terbaik di Jatim, KPK Nilai Pencegahan Korupsi dan Integritas Pemkot Surabaya di Atas Rata-rata Nasional

BrandzView
Saksi Sebut SYL Bayar Biduan Rp 100 Juta Pakai Duit Kementan

Saksi Sebut SYL Bayar Biduan Rp 100 Juta Pakai Duit Kementan

Nasional
Dukung Pemasyarakatan Warga Binaan Lapas, Dompet Dhuafa Terima Penghargaan dari Kemenkumham

Dukung Pemasyarakatan Warga Binaan Lapas, Dompet Dhuafa Terima Penghargaan dari Kemenkumham

Nasional
Menginspirasi, Local Hero Pertamina Group Sabet 8 Penghargaan dari Kementerian LHK

Menginspirasi, Local Hero Pertamina Group Sabet 8 Penghargaan dari Kementerian LHK

Nasional
Prabowo Terima Menhan Malaysia, Jalin Kerja Sama Industri Pertahanan dan Pertukaran Siswa

Prabowo Terima Menhan Malaysia, Jalin Kerja Sama Industri Pertahanan dan Pertukaran Siswa

Nasional
Satgas Rafi 2024 Usai, Pertamina Patra Niaga Apresiasi Penindakan Pelanggaran SPBU oleh Aparat

Satgas Rafi 2024 Usai, Pertamina Patra Niaga Apresiasi Penindakan Pelanggaran SPBU oleh Aparat

Nasional
TNI dan Perwakilan Militer Indo-Pasifik Gelar Perencanaan Akhir Latma Super Garuda Shield 2024

TNI dan Perwakilan Militer Indo-Pasifik Gelar Perencanaan Akhir Latma Super Garuda Shield 2024

Nasional
Cegah Penyalahgunaan, Satgas Pangan Polri Awasi Distribusi Perusahaan Gula di Jawa Timur

Cegah Penyalahgunaan, Satgas Pangan Polri Awasi Distribusi Perusahaan Gula di Jawa Timur

Nasional
Jelang World Water Forum Ke-10 di Bali, Panglima Agus Minta Bais TNI Mitigasi Ancaman

Jelang World Water Forum Ke-10 di Bali, Panglima Agus Minta Bais TNI Mitigasi Ancaman

Nasional
Kisah Ayu, Bidan Dompet Dhuafa yang Bantu Persalinan Saat Karhutla 

Kisah Ayu, Bidan Dompet Dhuafa yang Bantu Persalinan Saat Karhutla 

Nasional
Dinilai Berhasil, Zulhas Diminta PAN Jatim Jadi Ketum PAN 2025-2030

Dinilai Berhasil, Zulhas Diminta PAN Jatim Jadi Ketum PAN 2025-2030

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com