Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Faktor Suara Pileg Dianggap Bikin Golkar Berani Minta Jatah 5 Menteri

Kompas.com - 18/03/2024, 13:23 WIB
Aryo Putranto Saptohutomo

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Perolehan suara Partai Golkar pada pemilihan legislatif (Pileg) 2024 dianggap menjadi faktor yang membuat mereka berani melakukan manuver dengan meminta jatah 5 kursi menteri pada pemerintahan.

Pernyataan permintaan jatah kursi menteri itu disampaikan Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto, yang meminta jatah 5 kursi menteri jika pasangan calon presiden-calon wakil presiden (Capres-Cawapres) nomor urut 2 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka ditetapkan sebagai pemenang pemilihan presiden (Pilpres) 2024.

Golkar merupakan salah satu anggota Koalisi Indonesia Maju (KIM) yang mengusung Prabowo-Gibran.

Bahkan perolehan sementara suara Partai Gerindra yang dipimpin oleh Prabowo masih berada di bawah Golkar dan PDI-P.

Baca juga: Golkar Minta Jatah 5 Menteri, Gerindra: Jangankan 5, kalau Kerjanya Maksimal Bisa Lebih

"Di dalam konteks ini Partai Golkar dengan prestasi elektoralnya yang mencapai 15 koma something persen, bahkan perolehan suaranya mendekati PDI Perjuangan, tentu ini menjadi ruang kepercayaan yang cukup tinggi bagi Golkar," kata pengamat politik dari Indostrategic Ahmad Khoirul Umam, seperti dikutip dari program Kompas Pagi di Kompas TV, Senin (18/3/2024).

Umam mengatakan, manuver Golkar menyampaikan permintaan jatah kursi di kabinet sebelum proses penghitungan suara Pilpres dan Pileg selesai memang terlalu dini.

Akan tetapi, lanjut Umam, pernyatan Airlangga adalah manuver Golkar buat berupaya mengunci posisi di kabinet pemerintahan mendatang.

Selain itu, lanjut Umam, posisi Golkar juga bakal menjadi kuncian bagi pemerintahan buat memastikan stabilitas pemerintahan dan parlemen.

Baca juga: Kosgoro Beri Dukungan ke Airlangga Hartarto untuk Jadi Ketum Golkar Lagi

"Terutama dalam konteks memberikan support sekaligus juga protection dalam konteks politik di parlemen nanti," ujar Umam.

Umam mengatakan, setiap pemerintahan baru membutuhkan mitra koalisi yang kuat di legislatif dan pemerintahan supaya program mereka bisa berjalan.


Terkait hal itu, Umam menilai Golkar mempunyai daya tawar yang lebih baik ketimbang partai lain pengusung Prabowo-Gibran lainnya karena perolehan suara Pileg mereka cukup besar. Alhasil proyeksi perolehan kursi mereka di parlemen tak bisa dianggap remeh.

"Karena penguasaan kursi yang menurut hri ini sekitar 109 kursi misalnya, maka bisa dipastikan Golkar akan memiliki tingkat kepercayaan yang lebih tinggi dibanding partai-partai lain yang kemudian menjadikan itu sebagai sebuah momentum bargaining position," papar Umam.

Baca juga: Gibran Diisukan Jadi Ketum Golkar, MKGR Berpegang ke AD/ART

Sebelumnya diberitakan, Airlangga mengeklaim sebanyak 80-90 persen pemilih Partai Golkar ikut memilih Prabowo-Gibran di Pilpres 2024.

Selain itu, Airlangga menyampaikan Partai Golkar terdepan mendukung Prabowo-Gibran di Pilpres 2024 lalu.

Maka dari itu, Airlangga berharap partainya mendapat posisi lebih banyak di kabinet jika Prabowo-Gibran telah ditetapkan sebagai pemenang Pilpres 2024.

"Karena kami (Golkar menang) di 15 dari 38 (provinsi), maka kami kontribusi 25 persen. Nah, kalau 25 persen, bagi-bagi banyak sedikit ya bolehlah," kata Airlangga dalam acara Buka Puasa Bersama dan Silaturahmi Bersama Partai Golkar se-Indonesia yang digelar di Badung, Bali pada Jumat (15/3/2024) lalu.

Baca juga: Ormas MKGR Dukung Airlangga Jadi Ketum di Munas Golkar 2024

"Kalau yang kami sebut lima (kursi menteri) itu minimalis," lanjut Airlangga.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis Disebut Diperlukan, Proyek Mercusuar Perlu Pengawasan

Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis Disebut Diperlukan, Proyek Mercusuar Perlu Pengawasan

Nasional
Kapolri Beri Penghargaan ke 11 Personel di Pegunungan Bintang, Papua

Kapolri Beri Penghargaan ke 11 Personel di Pegunungan Bintang, Papua

Nasional
Pegawai Kementan Bikin Perjalanan Dinas Fiktif demi Penuhi Kebutuhan SYL

Pegawai Kementan Bikin Perjalanan Dinas Fiktif demi Penuhi Kebutuhan SYL

Nasional
Sidang SYL, Saksi Ungkap Permintaan Uang Rp 360 Juta untuk Sapi Kurban

Sidang SYL, Saksi Ungkap Permintaan Uang Rp 360 Juta untuk Sapi Kurban

Nasional
Hadiri Perayaan Ultah Hendropriyono, Prabowo Dihadiahi Patung Diponegoro

Hadiri Perayaan Ultah Hendropriyono, Prabowo Dihadiahi Patung Diponegoro

Nasional
Menag Minta Jemaah Jaga Kesehatan, Suhu Bisa Capai 50 Derajat Celsius pada Puncak Haji

Menag Minta Jemaah Jaga Kesehatan, Suhu Bisa Capai 50 Derajat Celsius pada Puncak Haji

Nasional
Tinjau Pasar Baru di Karawang, Jokowi: Harga Cabai, Bawang, Beras Sudah Turun

Tinjau Pasar Baru di Karawang, Jokowi: Harga Cabai, Bawang, Beras Sudah Turun

Nasional
KPK Sebut Eks Dirut Taspen Kosasih Rekomendasikan Investasi Rp 1 T

KPK Sebut Eks Dirut Taspen Kosasih Rekomendasikan Investasi Rp 1 T

Nasional
Hakim MK Tegur Kuasa Hukum KPU karena Tidak Rapi Menulis Dokumen

Hakim MK Tegur Kuasa Hukum KPU karena Tidak Rapi Menulis Dokumen

Nasional
Jokowi Tanggapi Santai soal Fotonya yang Tak Terpasang di Kantor PDI-P Sumut

Jokowi Tanggapi Santai soal Fotonya yang Tak Terpasang di Kantor PDI-P Sumut

Nasional
Cuaca di Arab Saudi 40 Derajat, Jemaah Haji Diminta Jaga Kesehatan

Cuaca di Arab Saudi 40 Derajat, Jemaah Haji Diminta Jaga Kesehatan

Nasional
 Saksi Ungkap Direktorat di Kementan Wajib Patungan untuk Kebutuhan SYL

Saksi Ungkap Direktorat di Kementan Wajib Patungan untuk Kebutuhan SYL

Nasional
Pertamina Patra Niaga Akan Tetap Salurkan Pertalite Sesuai Penugasan Pemerintah

Pertamina Patra Niaga Akan Tetap Salurkan Pertalite Sesuai Penugasan Pemerintah

Nasional
Menteri KP Targetkan Tambak di Karawang Hasilkan 10.000 Ikan Nila Salin Per Tahun

Menteri KP Targetkan Tambak di Karawang Hasilkan 10.000 Ikan Nila Salin Per Tahun

Nasional
KPK Percaya Diri Gugatan Praperadilan Karutan Sendiri Ditolak Hakim

KPK Percaya Diri Gugatan Praperadilan Karutan Sendiri Ditolak Hakim

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com