Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Politikus Nasdem Irma Suryani: Semua Partai Politik Korupsi, Betul Enggak?

Kompas.com - 07/03/2024, 17:03 WIB
Singgih Wiryono,
Ihsanuddin

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Bidang Kesehatan, Perempuan dan Anak DPP Partai Nasdem, Irma Suryani mengatakan, seluruh partai politik adalah pelaku korupsi.

Ia juga menyebut, parpol adalah biang permasalahan yang terjadi di Indonesia karena masih berorientasi pragmatis dalam menjalankan politiknya.

"Partai politik yang menjadi akar masalah kericuhan di negeri ini, kenapa? Pragmatis, enggak ada yang enggak pragmatis," katanya dalam diskusi bertajuk "Konsolidasi untuk demokrasi pasca pemilu 2024: oposisi atau koalisi?" di Universitas Indonesia (UI), Depok, Jawa Barat, Kamis (7/2/2024).

"Semua partai politik korupsi, betul enggak? Kita enggak usah tutup-tutupi itu," sambung dia.

Baca juga: Jadi Tersangka Korupsi, Johnny G Plate Dicopot dari Sekjen Nasdem

Di hadapan Wakil Presiden Ke-10 dan 12 RI Jusuf Kalla yang juga merupakan petinggi Partai Golkar, Irma menyindir partai lambang pohon beringin sebagai partai main aman.

"Golkar pernah enggak jadi oposisi? Enggak pernah, di dalem terus kok, maunya aman-aman aja," ujarnya.

Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) juga tak luput dari sindiran Irma.

Sekjen PDI-P Hasto Kristianto yang duduk di sampingnya terlihat menggelengkan kepala saat partainya disebut diam seperti kura-kura saat berkuasa.

"Tapi ketika dia kalah baru dia jadi betul-betul jadi wong cilik, itu pendapat saya," imbuhnya.

Baca juga: Golkar Kemungkinan Bakal Mudahkan Jokowi Gabung demi Balas Budi

Irma kemudian mengimbau kepada para hadirin yang mayoritas mahasiswa UI untuk tidak lagi memilih anggota dewan dari partai mana pun yang terbukti memiliki rekam jejak buruk.

"Jangan pilih calon-calon anggota dewan yang dari oligarki politik, jangan endorse pengusaha kotor untuk masuk di parlemen, jangan endorse peleceh seksual, pecandu narkoba, koruptor. semua masuk," katanya.

Sebab itu, kata Irma, penyebab kekacauan saat ini tak lain adalah partai politik yang terlalu pragmatis, sehingga melegalkan segala cara untuk meraih suara.

"Jadi jangan juga PDI-P mau ngomong yang salah itu Jokowi, enggak, kita juga salah. Saya sebagai salah satu parpol, pimpinan di Nasdem saya bilang, parpol yang paling salah," ujar dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Ditanya Kans Anies-Ahok Duet di Pilkada DKI, Ganjar: Daftar Dulu Saja

Ditanya Kans Anies-Ahok Duet di Pilkada DKI, Ganjar: Daftar Dulu Saja

Nasional
Ke Ribuan Perwira Siswa, Sekjen Kemenhan Bahas Rekonsiliasi dan Tampilkan Foto Prabowo-Gibran

Ke Ribuan Perwira Siswa, Sekjen Kemenhan Bahas Rekonsiliasi dan Tampilkan Foto Prabowo-Gibran

Nasional
Resmikan Tambak BINS, Jokowi: Ini Langkah Tepat Jawab Permintaan Ikan Nila yang Tinggi

Resmikan Tambak BINS, Jokowi: Ini Langkah Tepat Jawab Permintaan Ikan Nila yang Tinggi

Nasional
Terus Berpolitik, Ganjar Akan Bantu Kader PDI-P yang Ingin Maju Pilkada

Terus Berpolitik, Ganjar Akan Bantu Kader PDI-P yang Ingin Maju Pilkada

Nasional
Kentalnya Aroma Politik di Balik Wacana Penambahan Kementerian di Kabinet Prabowo-Gibran

Kentalnya Aroma Politik di Balik Wacana Penambahan Kementerian di Kabinet Prabowo-Gibran

Nasional
Pejabat Kementan Patungan untuk Gaji Pembantu SYL di Makassar Rp 35 Juta

Pejabat Kementan Patungan untuk Gaji Pembantu SYL di Makassar Rp 35 Juta

Nasional
Panglima TNI Perintahkan Pengamanan Pilkada Harus Serius karena Ancaman dan Risiko Lebih Besar

Panglima TNI Perintahkan Pengamanan Pilkada Harus Serius karena Ancaman dan Risiko Lebih Besar

Nasional
Hari Pertama Penyerahan Dukungan, Mayoritas Provinsi Nihil Cagub Independen

Hari Pertama Penyerahan Dukungan, Mayoritas Provinsi Nihil Cagub Independen

Nasional
Hakim MK Sebut Sirekap Bikin Kacau Penghitungan Suara, Minta KPU Perbaiki

Hakim MK Sebut Sirekap Bikin Kacau Penghitungan Suara, Minta KPU Perbaiki

Nasional
Hakim PN Jaksel Tolak Praperadilan Karutan KPK, Status Tersangka Pungli Tetap Sah

Hakim PN Jaksel Tolak Praperadilan Karutan KPK, Status Tersangka Pungli Tetap Sah

Nasional
PAN Cabut Gugatan soal PPP Dapat Suara 'Gaib' di Bengkulu

PAN Cabut Gugatan soal PPP Dapat Suara "Gaib" di Bengkulu

Nasional
Salinan Putusan Cerai Ria Ricis Beredar di Medsos, KIP: Merupakan Informasi Terbuka

Salinan Putusan Cerai Ria Ricis Beredar di Medsos, KIP: Merupakan Informasi Terbuka

Nasional
WTP Kementan Terganjal “Food Estate”, Auditor BPK Minta Uang Pelicin Rp 12 Miliar

WTP Kementan Terganjal “Food Estate”, Auditor BPK Minta Uang Pelicin Rp 12 Miliar

Nasional
Jokowi: Pemerintah Bangun Sumur Pompa Antisipasi Dampak Kemarau

Jokowi: Pemerintah Bangun Sumur Pompa Antisipasi Dampak Kemarau

Nasional
Bawaslu Ungkap Suara Caleg Demokrat di Aceh Timur Sempat Naik 7 Kali Lipat, lalu Dihitung Ulang

Bawaslu Ungkap Suara Caleg Demokrat di Aceh Timur Sempat Naik 7 Kali Lipat, lalu Dihitung Ulang

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com