Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jusuf Kalla: Oposisi bagi Parpol adalah Kecelakaan, karena Itu Banyak yang Pragmatis

Kompas.com - 07/03/2024, 16:12 WIB
Singgih Wiryono,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden Ke-10 dan 12 Republik Indonesia Jusuf Kalla menyebutkan, tak ada partai politik yang didirikan untuk menjadi oposisi.

Sebab itu, kemungkinan banyak partai setelah pemilihan umum (pemilu) akan berpikir pragmatis untuk keuntungan mereka dan akan bergabung menjadi koalisi.

"Sekali lagi tidak ada partai yang didirikan atau mau jadi oposisi, oposisi bagi partai adalah kecelakaan jadi karena itu banyak pragmatis," katanya dalam acara diskusi di Kampus Universitas Indonesia, Depok, Jawa Barat, Kamis (7/3/2024).

Baca juga: Hak Angket Diragukan Terealisasi, Jusuf Kalla: Belum Apa-apa Sudah Ragu

Jusuf Kalla memberikan contoh partai Golkar. Partai tempatnya bernaung, menurut Kalla, adalah partai pragmatis.

Pada pemilu 2004 lalu, Kalla yang menjadi calon wakil presiden (cawapres) berpasangan dengan calon presiden Susilo Bambang Yudhoyono tak didukung Partai Golkar.

"Banyak partai yang pragmatis termasuk partai saya Golkar dulu kalah pemilu 2004 tapi saya menjadi (wakil) presiden bukan didukung Golkar saya jalan sendiri nah, tapi begitu menang kita, bergabung Golkar itu, itu biasa (terjadi dalam) politik itu," kata Kalla.

Namun bukan berarti seluruh partai harus beroposisi, dia menyebut harus ada penyeimbang agar negara ini bisa berjalan dengan baik.


Baca juga: Jusuf Kalla hingga Sekjen PDI-P Diskusi Konsolidasi Pasca Pemilu di Kampus UI

Kalla berharap agar partai politik saat ini bisa bertahan dalam posisi penyeimbang pemerintah agar demokrasi bisa berjalan dengan baik di Indonesia.

"Sering orang bertanya kita bagaimana menjalin demorkasi (partai politik) yang tepat, ya demorkasi jangan mencotoh yang sekarang ini, tapi demokrasi yang punya makna, demokrasi yang punya cara yang baik untuk bangsa ini," ujar Kalla.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Pejabat Kementan Tanggung Kebutuhan SYL di Brasil, AS, dan Arab Saudi

Pejabat Kementan Tanggung Kebutuhan SYL di Brasil, AS, dan Arab Saudi

Nasional
Gubernur Maluku Utara Akan Didakwa Terima Suap dan Gratifikasi Rp 106,2 Miliar

Gubernur Maluku Utara Akan Didakwa Terima Suap dan Gratifikasi Rp 106,2 Miliar

Nasional
MK Jadwalkan Putusan 'Dismissal' Sengketa Pileg pada 21-22 Mei 2024

MK Jadwalkan Putusan "Dismissal" Sengketa Pileg pada 21-22 Mei 2024

Nasional
Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Nasional
Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Nasional
[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

Nasional
Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Nasional
Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Nasional
Menko Polhukam Harap Perpres 'Publisher Rights' Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Menko Polhukam Harap Perpres "Publisher Rights" Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Nasional
Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Nasional
Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Nasional
Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com