Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Silmy Mengaku Sedang Perjuangkan Tunjangan Pegawai Imigrasi di Perbatasan

Kompas.com - 07/03/2024, 16:03 WIB
Syakirun Ni'am,
Dani Prabowo

Tim Redaksi

KUPANG, KOMPAS.com - Direktur Jenderal (Dirjen) Imigrasi, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Silmy Karim menyatakan pihaknya tengah memperjuangkan tunjangan untuk pegawainya yang bertugas di perbatasan.

Pernyataan itu Silmy sampaikan dalam dialog Pengarahan Dirjen Imigrasi Kepada Jajaran Unit Pelaksana Teknis (UPT) Imigrasi Kantor Wilayah Kemenkumham Nusa Tenggara Timur (NTT).

"Kita sedang memperjuangkan tunjangan khusus di perbatasan, baik di tempat-tempat yang kiranya memerlukan juga tambahan tunjangan karena memang lebih mahal (biaya hidup)," kata Silmy di Kantor Kanwil Kupang, NTT, Kamis (7/3/2024).

Baca juga: Saat WN Korsel Tak Akui Bunuh Petugas Imigrasi, tapi Polisi Beberkan Sederet Bukti Tak Terbantahkan

Dalam kunjungan ini, Silmy mendatangi Kantor Imigrasi (Kanim) dan Rumah Detensi Imigrrasi (Rudenim) Kupang guna meninjau kodnisi serta kebutuhan mereka.

Silmy menagih masukan dan permintaan dari para petugas Imigrasi di NTT yang berbatasan dengan Timor Leste itu untuk menyampaikan kebutuhan mereka.

Kebutuhan itu meliputi sarana dan prasarana (Sarpras) seperti gedung dan peremajaan kendaraan, penempatan tugas, SDM, IT, dan lainnya.

Pada kesempatan tersebut, Kepala Kanwil Kemenkumham NTT, Mariana Dominika Jone menyampaikan berbagai kesulitan yang dihadapi para petugas Imigrasi di daerah.

Baca juga: Detik-detik WN Korsel Bunuh Petugas Imigrasi dari Jendela Apartemen: Sempat Ribut dan Cekik Temannya

Dua di antaranya menyangkut sarana dan prasarana Kanim di sejumlah daerah yang menyedihkan. Padahal, mereka harus melayani warga negara asing (WNA) hingga mengawasi pos perbatasan.

"Kalau Kupang bagus Pak, Rudenim di Kupang masih sangat bagus dibanding dengan Pak Jaya, Labuan Bajo," ujar Marciana.

"Orang asing itu sangat banyak. Tahun lalu sekitar 12 ribu yang masuk tapi kantornya menyedihkan, Pak," lanjut Marciana.

Selain fasilitas kantor yang buruk, petugas Imigrasi yang berminat di Labuan Bajo kebanyakan bukan warga setempat sehingga mereka harus menyewa indekos.

Baca juga: Polisi: Petugas Imigrasi Tewas Jatuh dari Lantai 19 Apartemen karena Didorong

Sementara, tarif sewa indekos dan biaya hidup di Labuan Bajo sangat mahal.

"Gaji mereka lebih banyak ya lebih banyak (untuk) kos jadi mereka tidak punya simpanan," kata Marciana.

Silmy pun memperhatikan dengan seksama keluhan jajarannya di daerah. Ia meminta mereka mengajukan berbagai kebutuhan yang menyangkut organisasi dan tugas Imigrasi.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Ganjar Deklarasi Jadi Oposisi, Budiman Sudjatmiko: Kalau Individu Bukan Oposisi, tapi Kritikus

Ganjar Deklarasi Jadi Oposisi, Budiman Sudjatmiko: Kalau Individu Bukan Oposisi, tapi Kritikus

Nasional
Telat Sidang, Hakim MK Kelakar Habis 'Maksiat': Makan, Istirahat, Sholat

Telat Sidang, Hakim MK Kelakar Habis "Maksiat": Makan, Istirahat, Sholat

Nasional
Ditanya Kans Anies-Ahok Duet di Pilkada DKI, Ganjar: Daftar Dulu Saja

Ditanya Kans Anies-Ahok Duet di Pilkada DKI, Ganjar: Daftar Dulu Saja

Nasional
Ke Ribuan Perwira Siswa, Sekjen Kemenhan Bahas Rekonsiliasi dan Tampilkan Foto Prabowo-Gibran

Ke Ribuan Perwira Siswa, Sekjen Kemenhan Bahas Rekonsiliasi dan Tampilkan Foto Prabowo-Gibran

Nasional
Resmikan Tambak BINS, Jokowi: Ini Langkah Tepat Jawab Permintaan Ikan Nila yang Tinggi

Resmikan Tambak BINS, Jokowi: Ini Langkah Tepat Jawab Permintaan Ikan Nila yang Tinggi

Nasional
Terus Berpolitik, Ganjar Akan Bantu Kader PDI-P yang Ingin Maju Pilkada

Terus Berpolitik, Ganjar Akan Bantu Kader PDI-P yang Ingin Maju Pilkada

Nasional
Kentalnya Aroma Politik di Balik Wacana Penambahan Kementerian di Kabinet Prabowo-Gibran

Kentalnya Aroma Politik di Balik Wacana Penambahan Kementerian di Kabinet Prabowo-Gibran

Nasional
Pejabat Kementan Patungan untuk Gaji Pembantu SYL di Makassar Rp 35 Juta

Pejabat Kementan Patungan untuk Gaji Pembantu SYL di Makassar Rp 35 Juta

Nasional
Panglima TNI Perintahkan Pengamanan Pilkada Harus Serius karena Ancaman dan Risiko Lebih Besar

Panglima TNI Perintahkan Pengamanan Pilkada Harus Serius karena Ancaman dan Risiko Lebih Besar

Nasional
Hari Pertama Penyerahan Dukungan, Mayoritas Provinsi Nihil Cagub Independen

Hari Pertama Penyerahan Dukungan, Mayoritas Provinsi Nihil Cagub Independen

Nasional
Hakim MK Sebut Sirekap Bikin Kacau Penghitungan Suara, Minta KPU Perbaiki

Hakim MK Sebut Sirekap Bikin Kacau Penghitungan Suara, Minta KPU Perbaiki

Nasional
Hakim PN Jaksel Tolak Praperadilan Karutan KPK, Status Tersangka Pungli Tetap Sah

Hakim PN Jaksel Tolak Praperadilan Karutan KPK, Status Tersangka Pungli Tetap Sah

Nasional
PAN Cabut Gugatan soal PPP Dapat Suara 'Gaib' di Bengkulu

PAN Cabut Gugatan soal PPP Dapat Suara "Gaib" di Bengkulu

Nasional
Salinan Putusan Cerai Ria Ricis Beredar di Medsos, KIP: Merupakan Informasi Terbuka

Salinan Putusan Cerai Ria Ricis Beredar di Medsos, KIP: Merupakan Informasi Terbuka

Nasional
WTP Kementan Terganjal “Food Estate”, Auditor BPK Minta Uang Pelicin Rp 12 Miliar

WTP Kementan Terganjal “Food Estate”, Auditor BPK Minta Uang Pelicin Rp 12 Miliar

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com