Hak Angket Diragukan Terealisasi, Jusuf Kalla: Belum Apa-apa Sudah Ragu

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Republik Indonesia Jusuf Kalla menyatakan, publik semestinya optimistis bahwa hak angket untuk mengusut dugaan kecurangan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 dapat bergulir, bukan malah meragukannya.

Hal ini disampaikan JK, sapaan akrabnya, merespons sejumlah pihak yang ragu hak angket bakal bergulir karena partai-partai politik di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) tidak kunjung mengajukan hak angket secara resmi.

"Kita lihat prosesnya saja, jangan ragu, belum apa-apa sudah ragu," kata JK di kawasn Kuningan, Jakarta, Rabu (6/3/2024).

Baca juga: Ganjar Dilaporkan ke KPK di Tengah Wacana Penggunaan Hak Angket Kecurangan Pemilu

JK pun tak mempersoalkan sikap sejumlah partai politik yang baru sebatas angkat bicara terkait wacana hak angket di berbagai forum, termasuk rapat paripurna DPR.

Ia mengingatkan bahwa proses mengajukan hak angket, dalam hal ini untuk menyelidiki dugaan kecurangan Pemilu 2024, memang tidak mudah.

"Tidak mungkin langsung bertanya panggil presiden, panggil menteri, tidak. Ada prosesnya, disetujui dulu," ujar JK.

Baca juga: Usul Hak Angket Kecurangan Pemilu Tak Direspons Pimpinan DPR di Rapat Paripurna, Dasco: Ada Mekanismenya

Peneliti Indikator Politik Indonesia Bawono Kumoro tak yakin wacana hak angket DPR untuk mengusut dugaan kecurangan Pemilu 2024 bakal terealisasi.

Ia ragu partai-partai politik pengusung pasangan calon presiden dan calon wakil presiden (capres-cawapres) nomor urut 1, Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar, dan parpol pengusung capres-cawapres nomor urut 3, Ganjar Pranowo-Mahfud MD, satu suara soal hak angket.

Adapun pada Pemilu Presiden (Pilpres) 2024, Anies-Muhaimin diusung oleh Partai Nasdem, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Sedangkan Ganjar-Mahfud diusung oleh PDI Perjuangan dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP).

“Soliditas partai-partai pendukung pasangan calon nomor urut 1 dan nomor urut 3 untuk mengajukan hak angket terhadap pemerintah terkait dengan soal dugaan kecurangan pemilu patut diragukan,” kata Bawono kepada Kompas.com, Selasa (27/2/2024).

Baca juga: JK Sebut Hak Angket Bisa Hilangkan Curiga dan Muluskan Pemerintahan Berikutnya

Partai-partai pengusung Anies-Muhaimin dan Ganjar-Mahfud diprediksi bersikap lebih realistis dengan menerima hasil Pemilu 2024 ketimbang menghabiskan energi untuk mewujudkan hak angket. Apalagi, realisasi hak angket butuh tahapan panjang.

Pada rapat paripurna DPR, Selasa (5/3/2024) kemarin, anggota DPR dari Fraksi PDI-P, PKB, dan PKS sudah menyamlaikan interupsi mendorong bergulirnya hak angket. 

Namun, interupsi itu tidak direspons Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad selaku pemimpin rapat karena menurutnya ada mekanisme tersendiri untuk mengajukan hak angket.