Soal Pertemuan dengan Jimly, Airlangga: Golkar Tidak Mendukung Hak Angket

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto menyatakan partainya tidak mendukung hak angket Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI untuk mengusut dugaan kecurangan Pemilu 2024, usai pertemuan dengan eks Ketua MK Jimly Asshiddiqie, kemarin.

Adapun pertemuan itu bertempat di Kemenko Perekonomian, Senin (26/2/2024). Jimly menyebut, pihaknya sempat membahas persoalan ketatanegaraan dan hak angket.

"Kalau Golkar kan tidak mendukung hak angket," kata Airlangga menjawab bahasan pertemuannya dengan Jimly, saat ditemui di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Selasa (27/2/2024).

Baca juga: Realisasi Hak Angket Diragukan sebab Soliditas Parpol Kubu Ganjar dan Anies Dipertanyakan

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian itu tidak banyak bicara terkait saran Jimly agar pemerintah menerima hak angket.

Ia hanya mengatakan, hak angket adalah salah satu hak istimewa DPR RI.

"Itu kan hak politik di DPR, bukan pemerintah," ucap dia.

Sebelumnya dikutip dari Kompas TV, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto mengundang Mantan Ketua MK Jimly Asshiddiqie ke kantor Kemenko Perekonomian pada Senin (26/2/2024)

Jimly mengatakan pertemuan tersebut membahas mengenai ketatanegaraan hingga hak angket.

Baca juga: Megawati Dukung Hak Angket Ubah Hasil Pemilu, Mahfud Anggap Bisa Berujung Pemakzulan

Jimly menjabarkan, diskusi tentang ketatanegaraan membahas tentang ide perubahan UUD 1945 yang berfokus pada presidential threshold 20 Persen, yang kini banyak menimbulkan perdebatan di tengah masyarakat.

Jimly juga memberikan saran kepada Airlangga untuk menerima ide hak angket. Sebab menurutnya, hal ini menjadi dinamika dalam demokrasi.

"Hak angket ini misalnya terjadi, saya malah apresiasi, supaya dalam catatan sejarah di era Presiden Jokowi ada hak angket dipakai," ujar Jimly usai bertemu Airlangga di Kemenko Perekonomian, Senin (26/2/2024).