Prabowo-Gibran Unggul Hasil "Quick Count", Relawan: Jokowi "Effect" Selalu Dilihat Minor

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Jaringan Relawan Alap-Alap Jokowi, Muhammad Isnaini, mengatakan, keunggulan pasangan calon nomor urut 2 Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka dalam hasil hitung cepat (quick count) tak lepas dari efek Presiden Joko Widodo atau Jokowi effect.

Selama ini, Jokowi effect selalu dilihat minor di beberapa daerah, termasuk di Jawa Tengah dan Yogyakarta. Jokowi effect selalu dikaitkan dengan pemberian bantuan sosial (bansos) dan lainnya.

Padahal, menurutnya, Jokowi effect juga berkaitan erat dengan nama dan kerja para relawan Jokowi di akar rumput.

Baca juga: Data Real Count KPU 62,34 Persen, Prabowo-Gibran Unggul di Semua Wilayah Sulawesi Utara

"Tidak pernah disinggung sisi paternalistik sosiologis nama Jokowi. Dan tidak pernah disinggung bagaimana kerja kami, para relawan, menggarap habis akar rumput," kata dia, dikutip dari siaran pers, Jumat (16/2/2024).

Ketika Jokowi direndahkan, ia mengatakan, banyak pihak yang merasakan sakit hati dan ingin melakukan pembalasan.

Dia lantas menyebut keunggulan Prabowo-Gibran dari hasil quick count merupakan bukti efek Jokowi.

"Pilpres kemarin itulah momen pembalasan itu. Nama Jokowi itu sakral bagi kami. Bukan kultus individu, tetapi kecintaan mendalam karena kerja nyata bagi rakyat," ungkapnya.

Baca juga: Real Count KPU: Anies-Muhaimin 25,2 Persen, Prabowo-Gibran 56,82 Persen, Ganjar-Mahfud 25,2 Persen

Oleh karena itu, menurut Isnaini, Jokowi effect yang sesungguhnya adalah nama Jokowi yang sangat sensitif bagi banyak pihak.

"Substansi Jokowi effect itu ya sensitivitas sangat tinggi di masyarakat bawah," jelasnya.

Sebagai informasi, berdasarkan hasil hitung cepat beberapa lembaga survei nasional, Prabowo-Gibran mengungguli dua pasangan lain, Anies-Muhaimin dan Ganjar-Mahfud, dengan perolehan di kisaran 56-58 persen.

Namun, hasil quick count bukan hasil resmi Pemilu 2024. Hasil resmi mengacu pada penghitungan manual oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada akhir Maret 2024.