Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
SOROT POLITIK

Prabowo Disebut Bukan Bagian dari Umat, Fahri Hamzah: Diskriminatif

Kompas.com - 09/02/2024, 14:19 WIB
Inang Sh ,
A P Sari

Tim Redaksi

KOMPAS.com - Wakil Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia Fahri Hamzah mengatakan, Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 adalah salah satu hari terpenting bagi setiap warga negara dan kelompok kelompok masyarakat, termasuk umat Islam.

“Mengapa kita harus mendefinisikan kelompok umat Islam? Karena secara historis dan secara faktual, kelompok yang bernama umat Islam ini telah menjadi salah satu faktor terpenting dalam kita berbangsa dan bernegara,” ujarnya melansir partaigelora.id.

Fahri mendorong pendefinisian tersebut untuk mengakhiri adanya dikotomi yang tidak rasional antara umat dan bangsa serta juga antara agama dan negara. 

“Saya merasa semua dikotomi yang dibuat selama ini berlaku secara tidak fair kepada umat Islam. Karena akhirnya, seolah-olah bangsa dan umat ini harus dibenturkan dan berhadap-hadapan, padahal tidak harus, dan memang tidak bisa begitu,” katanya.

Terkait masalah itu, Fahri mencontohkan cerita calon presiden (capres) nomor urut 02, Prabowo Subianto dengan salah satu partai yang menyebut dirinya "Partai Islam". 

Baca juga: Singgung Intervensi Kampus Selama Rezim Jokowi, Fahri Hamzah: Guru Besar Diam Saja

Pada pertemuan itu, Prabowo menanyakan terkait kelanjutan kerja sama politik yang selama ini dibangun agar dapat diteruskan dalam Pilpres 2024.

“Tiba-tiba Pak Prabowo mendapatkan penjelasan dari pimpinan tertinggi tersebut bahwa Partai Islam itu kini ikut 'pilihan umat',” ujarnya. 

Fahri mengatakan, Prabowo terdiam mendengar penjelasan itu karena tidak mengerti. 

“Saat bertemu kami (Partai Gelora), Pak Prabowo menceritakan peristiwa itu dan bertanya kepada kami, 'apakah saya ini bukan umat?'" ungkapnya.

Fahri mengaku terharu dan menahan getir bahwa ada kelompok yang bisa memperlakukan Prabowo dengan cara diskriminatif atau seolah-olah Prabowo bukan merupakan bagian, bahkan terlepas, dari umat Islam. 

Dalam pertemuan itu, Ketua Umum Partai Gelora Anis Matta menjelaskan kepada Prabowo bahwa pada dasarnya istilah umat, bangsa, dan rakyat memiliki makna yang sama atau tidak ada dikotomi, apalagi diskriminasi.

Baca juga: Fahri Hamzah Respons Pernyataan soal Aparat Penegak Hukum dan Pejabat yang Berikan Back-up Tambang Ilegal

Fahri menjelaskan, secara etimologi, kata umat, bangsa, dan rakyat itu berasal dari asal kata dan pengertian yang sama, terutama dalam bahasa Arab. 

“Karena itulah pada dasarnya kita tidak mendikotomikan kata-kata itu untuk tujuan melakukan diskriminasi karena pada dasarnya, maknanya adalah sama,” ujarnya.

Terminologi Islam di ruang publik

Fahri mengaku pernah mengkritik penggunaan terminologi agama di ruang publik dengan maksud membuat diskriminasi antar umat beragama. 

Sebab, konstitusi dan undang-undang (UU) mengatur bahwa tidak ada lagi diskriminasi dalam bentuk apa pun.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Nasional
Menko Polhukam Harap Perpres 'Publisher Rights' Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Menko Polhukam Harap Perpres "Publisher Rights" Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Nasional
Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Nasional
Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Nasional
Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Nasional
Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

Nasional
KPK Tetapkan Gubernur Nonaktif Maluku Utara Tersangka TPPU

KPK Tetapkan Gubernur Nonaktif Maluku Utara Tersangka TPPU

Nasional
Soal Kemungkinan Duduki Jabatan di DPP PDI-P, Ganjar: Itu Urusan Ketua Umum

Soal Kemungkinan Duduki Jabatan di DPP PDI-P, Ganjar: Itu Urusan Ketua Umum

Nasional
Kapolda Jateng Disebut Maju Pilkada, Jokowi: Dikit-dikit Ditanyakan ke Saya ...

Kapolda Jateng Disebut Maju Pilkada, Jokowi: Dikit-dikit Ditanyakan ke Saya ...

Nasional
Jokowi dan Prabowo Rapat Bareng Bahas Operasi Khusus di Papua

Jokowi dan Prabowo Rapat Bareng Bahas Operasi Khusus di Papua

Nasional
Kemenhan Ungkap Anggaran Tambahan Penanganan Papua Belum Turun

Kemenhan Ungkap Anggaran Tambahan Penanganan Papua Belum Turun

Nasional
PAN Minta Demokrat Bangun Komunikasi jika Ingin Duetkan Lagi Khofifah dan Emil Dardak

PAN Minta Demokrat Bangun Komunikasi jika Ingin Duetkan Lagi Khofifah dan Emil Dardak

Nasional
Tanggapi Ide 'Presidential Club' Prabowo, Ganjar: Bagus-bagus Saja

Tanggapi Ide "Presidential Club" Prabowo, Ganjar: Bagus-bagus Saja

Nasional
6 Pengedar Narkoba Bermodus Paket Suku Cadang Dibekuk, 20.272 Ekstasi Disita

6 Pengedar Narkoba Bermodus Paket Suku Cadang Dibekuk, 20.272 Ekstasi Disita

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com