Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
SOROT POLITIK

Prabowo Disebut Bukan Bagian dari Umat, Fahri Hamzah: Diskriminatif

Kompas.com - 09/02/2024, 14:19 WIB
Inang Sh ,
A P Sari

Tim Redaksi

Di sisi lain, penggunaan terminologi agama memiliki makna yang berimplikasi pada hukum-hukum agama dan berlaku secara privat bagi penganutnya. 

Baca juga: Ajak Masyarakat Antar Neno Warisman ke Senayan, Fahri Hamzah: Tidak Mudah Miliki Seniman Idealis

“Itulah masalah politik Islam dari waktu ke waktu. Gara-gara sikap yang diskriminatif seperti itulah yang menyebabkan umat Islam gampang dipojokkan untuk menjadi warga negara kelas dua,” ujarnya. 

Fahri mengatakan, pada dasarnya, kelompok tersebut seperti “membuka pintu” bagi adanya diskriminasi terhadap diri mereka sendiri, lalu dimanfaatkan orang lain dengan maksud lain.

Dia menegaskan, hal tersebut harus dihentikan dan umat Islam harus peka bahwa kebangsaan adalah identitas di ruang publik yang berlaku bagi siapa saja, apa pun agama, ras, suku, dan golongannya. 

“Mentalitas seperti inilah yang umat Islam harus diambil dengan penuh kepercayaan diri bahwa para pemimpin yang akan kita pilih di ruang publik adalah pemimpin-pemimpin umat dan bangsa sekaligus,” katanya. 

Mantan Wakil Ketua DPR RI itu mengatakan, pada dasarnya kepemimpinan mereka akan berada di ruang publik dan bukan di ruang privat.

Baca juga: Ramai Guru Besar Suarakan Keresahan, Fahri Hamzah: Kampus Telat Ambil Sikap

“Karena itulah, tidak ada alasan untuk tidak melihat Pak Prabowo dari kenyataan bahwa dia adalah pemimpin umat dan pemimpin bangsa sekaligus,” sebutnya. 

Fahri menyebutkan, cara seperti membuat umat Islam berada dalam arus utama perubahan politik dan ekonomi dalam negara. 

Jika tidak demikian, umat Islam mudah dipojokkan atau memojokkan diri di sudut-sudut sejarah yang sepi, bahkan lari dari tanggung jawab di ruang publik.

Sebagian dari mereka yang paling ekstrem ada yang berpikir lebih jauh lagi pergi meninggalkan realitas. 

“Sebagian lainnya digarap untuk menjadi ultra-radikal dan dituduh sebagai teroris serta dipakai intelijen negara asing yang ingin merusak keamanan negara-bangsa yang sudah didirikan para pendiri bangsa kita, termasuk para ulama,” jelasnya.

Baca juga: Ajak Masyarakat Gunakan Akal Sehat Saat Pilih Presiden, Fahri Hamzah: Jokowi dan Prabowo Bersatu untuk Rekonsiliasi Bangsa

Memobilisasi kesadaran baru umat

Lebih lanjut, Fahri mengatakan, masa pemilihan 14 Februari 2024 nanti harus ada mobilisasi kesadaran umat Islam.

Dalam hal ini, kata dia, tidak boleh lagi umat yang dimanfaatkan kelompok yang mengeksploitasi identitas Islam untuk mendukung satu kelompok yang akan kalah. Sebab, pada dasarnya mustahil mentalitas diskriminatif seperti itu bisa menang.  

Menurutnya, umat islam harus memasuki fase kesadaran baru bahwa masyarakat akan memilih pemimpin umat dan bangsa sekaligus dan sejarah telah mempersiapkan pasangan Prabowo-Gibran untuk menjawab tantangan zaman ke depan.

“Di sisi lain, kita tahu bahwa Pak Prabowo punya masalah dengan kelompok-kelompok yang pro dengan gagasan kaum globalis,” ujarnya. 

Baca juga: Fahri Hamzah Sebut Program Makan Gratis Prabowo-Gibran Jadi Solusi Strategis Atasi Penyebab Stunting

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Nasional
Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Nasional
Menko Polhukam Harap Perpres 'Publisher Rights' Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Menko Polhukam Harap Perpres "Publisher Rights" Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Nasional
Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Nasional
Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Nasional
Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Nasional
Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

Nasional
KPK Tetapkan Gubernur Nonaktif Maluku Utara Tersangka TPPU

KPK Tetapkan Gubernur Nonaktif Maluku Utara Tersangka TPPU

Nasional
Soal Kemungkinan Duduki Jabatan di DPP PDI-P, Ganjar: Itu Urusan Ketua Umum

Soal Kemungkinan Duduki Jabatan di DPP PDI-P, Ganjar: Itu Urusan Ketua Umum

Nasional
Kapolda Jateng Disebut Maju Pilkada, Jokowi: Dikit-dikit Ditanyakan ke Saya ...

Kapolda Jateng Disebut Maju Pilkada, Jokowi: Dikit-dikit Ditanyakan ke Saya ...

Nasional
Jokowi dan Prabowo Rapat Bareng Bahas Operasi Khusus di Papua

Jokowi dan Prabowo Rapat Bareng Bahas Operasi Khusus di Papua

Nasional
Kemenhan Ungkap Anggaran Tambahan Penanganan Papua Belum Turun

Kemenhan Ungkap Anggaran Tambahan Penanganan Papua Belum Turun

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com