Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Singgung Intervensi Kampus Selama Rezim Jokowi, Fahri Hamzah: Guru Besar Diam Saja

Kompas.com - 08/02/2024, 14:18 WIB
Vitorio Mantalean,
Novianti Setuningsih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Mantan Wakil Ketua DPR, Fahri Hamzah, mengakui kekuasaan rezim Joko Widodo (Jokowi) mengintervensi kampus dan mendapatkan lampu hijau dari para guru besar.

Hal itu disampaikan Fahri dalam rangka menyoroti gelombang kritik para guru besar lintas kampus terhadap dugaan keberpihakan Presiden Jokowi di masa kampanye pemilihan umum (Pemilu) 2024.

Fahri menganggap ratusan guru besar yang melakukan deklarasi itu tidak berbuat apa-apa ketika kampus diintervensi penguasa.

"Kalau kita bagi dua, ada masa damai yang paling panjang, masa perang cuma setahun karena kita kampanye. Harusnya, dalam masa damai, teman-teman profesor itu teguh menjaga integritas kampus, tradisi akademik, kebebasan mimbar, dan independensi kampus. Itu tidak dijaga," ujar Fahri dalam program GASPOL! Kompas.com yang tayang di YouTube Kompas.com, Rabu (7/2/2024).

Baca juga: Tuduh Guru Besar Partisan, Fahri Hamzah: Saya Tahu Warnanya Apa

"Mengizinkan tentakel-tentakel kekuasaan ngobok-ngobok kampus, diam saja mereka," kata Wakil Ketua Umum Partai Gelora yang mendukung Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka ini melanjutkan.

Fahri memberi contoh pernah ditolak masuk ke Universitas Gadjah Mada (UGM) circa 2017-2018. Tetapi, menurutnya, tidak seorang pun guru besar yang membelanya.

Dia yang kala itu masih kader Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mengaku memahami penolakan itu mengandung unsur politis, lantaran dirinya oposisi ketika itu di hadapan "kiri merah".

Fahri juga menyinggung soal penolakan sejumlah kampus terhadap Rocky Gerung, sosok yang lantang mengkritik pemerintahan Jokowi.

Baca juga: Ramai Guru Besar Suarakan Keresahan, Fahri Hamzah: Kampus Telat Ambil Sikap

Padahal, menurut Fahri, para guru besar seharusnya aktif menjaga tradisi berpikir, kebebasan mimbar, dan independensi kampus selama "masa damai".

"Masa orang kayak Rocky saja di mana-mana ditolak masuk kampus dan guru besar kita diam pada masa damai," kata Fahri.

"Ini bukan zaman Orde Baru. Cukup jadi dosen dan peneliti di kampus, maka tidak ada yang ganggu kok. Ini enggak, masih mengembangkan macam-macam lah, ikut-ikutan juga dengan agenda tentakel-tentakel negara untuk menakut-nakuti kampus," ujarnya lagi.

Fahri lantas menuduh para guru besar yang mengkritik pemerintahan Jokowi tersebut sebagai bagian dari pasukan karena bersuara melawan kekuasaan pada masa kampanye.

"Padahal pertempurannya guru besar di masa damai, menjaga tradisi berpikir, mahasiswa dia bela, ini enggak. Malah ikut-ikutan intimidasi mahasiswa pada masa damai," katanya.

Baca juga: Pilpres Disebut Bakal Satu Putaran, Fahri Hamzah Minta Rakyat Pilih Prabowo-Gibran

Dia juga mempertanyakan bahwa beberapa nama di antara para guru besar tersebut merupakan orang yang pernah bekerja dengan Jokowi cukup lama dan kerap dilibatkan dalam tugas-tugas kenegaraan secara ad hoc.

"Orang yang pernah bekerja dengan Pak Jokowi, begitu lama, tidak pernah mengkritik Jokowi, karena they are part of the system, terus tiba-tiba mengatakan Pak Jokowi salah semua, itu yang saya tidak bisa mengerti," ujar Fahri.

"Berarti ada afiliasi lain yang menyebabkan mereka pisah sama Pak Jokowi. Pak Jokowi bukan siapa-siapa di situ, ada yang lain yang 'siapa-siapa' yang mereka ikuti di situ. Itu afiliasi kedua. Dugaan saya, sebenarnya dia dari dulu sudah terafiliasi dengan Pak Jokowi cuma dia kesal karena Pak Jokowi keliatan terafiliasi dengan Pak Prabowo," katanya lagi.

Baca juga: GASPOL! Hari Ini: Fahri Hamzah Ngamuk Guru Besar Kritik Prabowo dan Jokowi

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Panglima TNI Perintahkan Pengamanan Pilkada Harus Serius karena Ancaman dan Risiko Lebih Besar

Panglima TNI Perintahkan Pengamanan Pilkada Harus Serius karena Ancaman dan Risiko Lebih Besar

Nasional
Hari Pertama Penyerahan Dukungan, Mayoritas Provinsi Nihil Cagub Independen

Hari Pertama Penyerahan Dukungan, Mayoritas Provinsi Nihil Cagub Independen

Nasional
Hakim MK Sebut Sirekap Bikin Kacau Penghitungan Suara, Minta KPU Perbaiki

Hakim MK Sebut Sirekap Bikin Kacau Penghitungan Suara, Minta KPU Perbaiki

Nasional
Hakim PN Jaksel Tolak Praperadilan Karutan KPK, Status Tersangka Pungli Tetap Sah

Hakim PN Jaksel Tolak Praperadilan Karutan KPK, Status Tersangka Pungli Tetap Sah

Nasional
PAN Cabut Gugatan soal PPP Dapat Suara 'Gaib' di Bengkulu

PAN Cabut Gugatan soal PPP Dapat Suara "Gaib" di Bengkulu

Nasional
Salinan Putusan Cerai Ria Ricis Beredar di Medsos, KIP: Merupakan Informasi Terbuka

Salinan Putusan Cerai Ria Ricis Beredar di Medsos, KIP: Merupakan Informasi Terbuka

Nasional
WTP Kementan Terganjal “Food Estate”, Auditor BPK Minta Uang Pelicin Rp 12 Miliar

WTP Kementan Terganjal “Food Estate”, Auditor BPK Minta Uang Pelicin Rp 12 Miliar

Nasional
Jokowi: Pemerintah Bangun Sumur Pompa Antisipasi Dampak Kemarau

Jokowi: Pemerintah Bangun Sumur Pompa Antisipasi Dampak Kemarau

Nasional
Bawaslu Ungkap Suara Caleg Demokrat di Aceh Timur Sempat Naik 7 Kali Lipat, Lalu Dihitung Ulang

Bawaslu Ungkap Suara Caleg Demokrat di Aceh Timur Sempat Naik 7 Kali Lipat, Lalu Dihitung Ulang

Nasional
Mensos Risma Minta Data Penerima Bansos Ditetapkan Tiap Bulan untuk Hindari Penyimpangan

Mensos Risma Minta Data Penerima Bansos Ditetapkan Tiap Bulan untuk Hindari Penyimpangan

Nasional
Jokowi Pastikan Perpanjang Izin Ekspor Konsentrat Tembaga PT Freeport

Jokowi Pastikan Perpanjang Izin Ekspor Konsentrat Tembaga PT Freeport

Nasional
Risma Ingatkan Kepala Dinsos Se-Indonesia, Jangan Rapat Bahas Fakir Miskin di Hotel

Risma Ingatkan Kepala Dinsos Se-Indonesia, Jangan Rapat Bahas Fakir Miskin di Hotel

Nasional
Kasus Korupsi Rumdin, KPK Cecar Kabag Pengelola Rumah Jabatan DPR soal Aliran Dana ke Tersangka

Kasus Korupsi Rumdin, KPK Cecar Kabag Pengelola Rumah Jabatan DPR soal Aliran Dana ke Tersangka

Nasional
KPU Sebut Pemindahan 36.000 Suara PPP ke Garuda di Jabar Klaim Sepihak, Harus Ditolak MK

KPU Sebut Pemindahan 36.000 Suara PPP ke Garuda di Jabar Klaim Sepihak, Harus Ditolak MK

Nasional
Ketua KPU Ditegur Hakim saat Sidang Sengketa Pileg di MK: Bapak Tidur, Ya?

Ketua KPU Ditegur Hakim saat Sidang Sengketa Pileg di MK: Bapak Tidur, Ya?

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com