Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Saat Ganjar-Anies Kompak Pakai Pernyataan Jokowi di Debat Pilpres 2024...

Kompas.com - 05/02/2024, 16:15 WIB
Dian Erika Nugraheny,
Novianti Setuningsih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Sesi terakhir debat kelima Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 yang digelar pada Minggu (4/2/2024) menjadi sorotan saat calon presiden (capres) nomor urut 3, Ganjar Pranowo memberikan pernyataan penutup.

Dalam pernyataannya, Ganjar mengaku sependapat dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang mengatakan untuk tidak memilih calon pemimpin yang melanggar hak asasi manusia (HAM), berpotongan diktator, serta punya rekam jejak masalah korupsi.

Ganjar mengatakan, pesan itu disampaikan Jokowi lima tahun lalu pada debat Pilpres 2019 saat menjadi capres.

"lima tahun yang lalu dalam debat capres 2019, saya tim kampanye Joko Widodo, beliau menyampaikan dan kita diingatkan untuk tidak memilih calon yang punya potongan diktator dan otoriter, dan yang punya rekam jejak pelanggar HAM," kata Ganjar dalam debat kelima yang digelar di Jakarta Convention Center, Senayan, Jakarta, Minggu malam.

"Yang punya rekam jejak untuk melakukan kekerasan, yang punya rekam jejak masalah korupsi, saya sangat setuju apa yang beliau sampaikan," ujarnya melanjutkan.

Baca juga: Eks Pimpinan KPK Periode 2003-2019 Ingatkan Jokowi Perbaiki Tata Kelola Bansos

Politikus PDI-P itu mengatakan, kriteria yang disampaikan Jokowi lima tahun lalu hendaknya menjadi pegangan rakyat untuk memilih pemimpin pada Pilpres 2024.

Ganjar pun berpesan supaya rakyat memilih kandidat yang konsisten, visioner, mampu mendengarkan rakyat, negarawan, reformis, dan tidak punya persoalan.

"Selanjutnya kita harus menjaga proses politik demokrasi dengan baik, kita mesti melawan politik dinasti itu yang didukung oleh mereka yang statement-nya sangat terbuka, menguasai sepertiga kekayaan Indonesia, sungguh-sungguh rakyat merasa terluka karena statement itu," kata Ganjar.

Dia menyebutkan, publik harus menjaga agar demokrasi tetap berada pada jalur yang benar dan jangan sampai korupsi, kolusi, dan nepotisme kembali tumbuh subur di Indonesia.

Mantan Gubernur Jawa Tengah ini pun berjanji tidak bakal mengecewakan rakyat apabila terpilih sebagai presiden kelak.

"Kita mulai sebuah era baru Indonesia era di mana tidak satu rakyat pun ditinggalkan, no one left behind, dan kita memasuki era gotong-royong menuju Indonesia unggul," ujar Ganjar.

Baca juga: Ganjar: 5 Tahun Lalu, Jokowi Ingatkan Jangan Pilih Calon yang Punya Rekam Jejak Pelanggar HAM

Jokowi pernah tegaskan tak punya rekam jejak pelanggar HAM

Dilansir arsip pemberitaan Kompas.com pada 2019 lalu, Presiden Jokowi memang pernah menegaskan tidak punya rekam jejak soal pelanggaran HAM.

Saat itu, Jokowi sedang berstatus sebagai capres yang didampingi calon wakil presiden (cawapres) Ma'ruf Amin dan menjadi peserta Pilpres 2019 sedang mengikuti debat kelima pilpres pada 13 April 2019.

Sebagaimana diketahui, dalam kontestasi Pilpres 2019 lalu Jokowi-Ma'ruf Amin merupakan rival dari pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.

Mula-mula, Jokowi-Ma'ruf dan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno diminta menyampaikan pernyataan penutup yang menyejukkan serta menyampaikan hal positif tentang lawan debat.

Halaman:


Terkini Lainnya

DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu hingga Mei

DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu hingga Mei

Nasional
DKPP Keluhkan Anggaran Minim, Aduan Melonjak Jelang Pilkada 2024

DKPP Keluhkan Anggaran Minim, Aduan Melonjak Jelang Pilkada 2024

Nasional
Jawab Prabowo, Politikus PDI-P: Siapa yang Klaim Bung Karno Milik Satu Partai?

Jawab Prabowo, Politikus PDI-P: Siapa yang Klaim Bung Karno Milik Satu Partai?

Nasional
Pengamat Sarankan Syarat Pencalonan Gubernur Independen Dipermudah

Pengamat Sarankan Syarat Pencalonan Gubernur Independen Dipermudah

Nasional
Komnas Haji Minta Masyarakat Tak Mudah Tergiur Tawaran Haji Instan

Komnas Haji Minta Masyarakat Tak Mudah Tergiur Tawaran Haji Instan

Nasional
Libur Panjang, Korlantas Catat Peningkatan Arus Lalu Lintas

Libur Panjang, Korlantas Catat Peningkatan Arus Lalu Lintas

Nasional
DKPP Terima 233 Pengaduan Pemilu dalam 4 Bulan Terakhir

DKPP Terima 233 Pengaduan Pemilu dalam 4 Bulan Terakhir

Nasional
Prabowo: Beri Kami Waktu 4 Tahun untuk Buktikan ke Rakyat yang Tak Pilih Kita

Prabowo: Beri Kami Waktu 4 Tahun untuk Buktikan ke Rakyat yang Tak Pilih Kita

Nasional
Yusril: Penambahan Kementerian Prabowo Bukan Bagi-bagi Kekuasaan, Tak Perlu Disebut Pemborosan

Yusril: Penambahan Kementerian Prabowo Bukan Bagi-bagi Kekuasaan, Tak Perlu Disebut Pemborosan

Nasional
BPK di Pusara Sejumlah Kasus Korupsi...

BPK di Pusara Sejumlah Kasus Korupsi...

Nasional
Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Diisi Orang Politik

Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Diisi Orang Politik

Nasional
Pilkada 2024, Belum Ada Calon Perseorangan Serahkan KTP Dukungan ke KPU

Pilkada 2024, Belum Ada Calon Perseorangan Serahkan KTP Dukungan ke KPU

Nasional
Ada Jalur Independen, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Gubernur Nonpartai?

Ada Jalur Independen, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Gubernur Nonpartai?

Nasional
PPP: RUU Kementerian Negara Masuk Prolegnas, tetapi Belum Ada Rencana Pembahasan

PPP: RUU Kementerian Negara Masuk Prolegnas, tetapi Belum Ada Rencana Pembahasan

Nasional
Latihan Gabungan, Kapal Perang TNI AL Tenggelamkan Sasaran dengan Rudal Khusus hingga Torpedo

Latihan Gabungan, Kapal Perang TNI AL Tenggelamkan Sasaran dengan Rudal Khusus hingga Torpedo

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com