Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Saat Ganjar-Anies Kompak Pakai Pernyataan Jokowi di Debat Pilpres 2024...

Kompas.com - 05/02/2024, 16:15 WIB
Dian Erika Nugraheny,
Novianti Setuningsih

Tim Redaksi

"Kami tidak punya potongan diktaktor atau otoriter. Kami tidak punya rekam jejak melanggar HAM, kami tidak punya rekam jejak melakukan kekerasan, kami juga tidak punya rekam jejak melakukan korupsi," kata Jokowi.

"Jokowi-Amin akan pertaruhkan jabatan dan reputasi dan akan kami gunakan semua kewenangan yang kami miliki untuk perbaikan bangsa," ujarnya lagi.

Baca juga: Prabowo: Pak Anies dan Pak Ganjar Kami Mohon Maaf jika Saat Kampanye Ada Kata-kata Kurang Berkenan

Di akhir pernyataannya, Jokowi masih memiliki waktu 1 menit 20 detik untuk berbicara.

Ketika ditanya apakah ingin menambahkan pernyataan, Jokowi merasa sudah cukup.

"Cukup, kami ingin bekerja," kata Jokowi lalu membuka kedua kancing lengan kemeja panjangnya lalu menggulungnya.

"Ada hal-hal positif yang diapreasi dari lawan debat?" tanya Ira Koesno selaku moderator debat.

"Cukup," jawab Ma'ruf. Jokowi kemudian mengamini.

Baca juga: Setelah Kampus, Eks Pimpinan KPK Ramai-ramai Peringatkan Jokowi soal Standar Etika dan Moral

Anies sempat sindir kepemilikan lahan Prabowo

Sebelumya, capres nomor urut 1, Anies Baswedan pun pernah mengutip pernyataan Presiden Jokowi saat debat Pilpres 2019.

Pernyataan yang dikutip Anies yakni mengenai kepemilikan lahan capres nomor urut 2, Prabowo Subianto.

Anies menyebutkan, Prabowo memiliki lahan 340.000 hektar, sedangkan lebih dari setengah prajurit TNI tidak memiliki rumah dinas.

Menurut Anies, ketimpangan antara kekayaan Prabowo dengan kesejahteraan prajurit ini bukan persoalan yang seharusnya ditutup-tutupi karena merupakan fakta.

"Tidak ada yang perlu dirahasiakan, Bapak Presiden (Jokowi) menyampaikan Bapak punya lahan lebih dari 340.000 hektar sementara TNI kita, prajurit kita lebih dari separuh tidak punya rumah dinas," ujar Anies dalam debat ketiga Pilpres 2024 di Istora Senayan, Jakarta Pusat pada 7 Januari 2024.

"Itu fakta, tidak perlu dibicarakan secara tertutup. itu kekurangan yang harus kita perbaiki," katanya lagi.

Baca juga: Deja Vu Anies dan Jokowi: Singgung 340.000 Hektar Tanah Prabowo, Dilaporkan ke Bawaslu

Anies mengatakan, jika dirinya terpilih sebagai presiden 2024, pihaknya akan menaikkan gaji prajurit TNI setiap tahun dan membangun rumah dinas bagi prajurit TNI.

Dengan demikian, menurut Anies, prajurit TNI tidak perlu menyewa kamar kos atau mengontrak rumah dan bisa bertugas dengan tenang.

Halaman:


Terkini Lainnya

Pusat Penerbangan TNI AL Akan Pindahkan 6 Pesawat ke Tanjung Pinang, Termasuk Heli Anti-kapal Selam

Pusat Penerbangan TNI AL Akan Pindahkan 6 Pesawat ke Tanjung Pinang, Termasuk Heli Anti-kapal Selam

Nasional
Duet Khofifah-Emil Dardak di Pilkada Jatim Baru Disetujui Demokrat, Gerindra-Golkar-PAN Belum

Duet Khofifah-Emil Dardak di Pilkada Jatim Baru Disetujui Demokrat, Gerindra-Golkar-PAN Belum

Nasional
Panglima TNI Kunjungi Markas Pasukan Khusus AD Australia di Perth

Panglima TNI Kunjungi Markas Pasukan Khusus AD Australia di Perth

Nasional
Spesifikasi Rudal Exocet MM40 dan C-802 yang Ditembakkan TNI AL saat Latihan di Bali

Spesifikasi Rudal Exocet MM40 dan C-802 yang Ditembakkan TNI AL saat Latihan di Bali

Nasional
Dubes Palestina Yakin Dukungan Indonesia Tak Berubah Saat Prabowo Dilantik Jadi Presiden

Dubes Palestina Yakin Dukungan Indonesia Tak Berubah Saat Prabowo Dilantik Jadi Presiden

Nasional
Gambarkan Kondisi Terkini Gaza, Dubes Palestina: Hancur Lebur karena Israel

Gambarkan Kondisi Terkini Gaza, Dubes Palestina: Hancur Lebur karena Israel

Nasional
Ada Isu Kemensos Digabung KemenPPPA, Khofifah Menolak: Urusan Perempuan-Anak Tidak Sederhana

Ada Isu Kemensos Digabung KemenPPPA, Khofifah Menolak: Urusan Perempuan-Anak Tidak Sederhana

Nasional
DPR Disebut Dapat KIP Kuliah, Anggota Komisi X: Itu Hanya Metode Distribusi

DPR Disebut Dapat KIP Kuliah, Anggota Komisi X: Itu Hanya Metode Distribusi

Nasional
Komisi II DPR Sebut Penambahan Kementerian Perlu Revisi UU Kementerian Negara

Komisi II DPR Sebut Penambahan Kementerian Perlu Revisi UU Kementerian Negara

Nasional
Pengamat Dorong Skema Audit BPK Dievaluasi, Cegah Jual Beli Status WTP

Pengamat Dorong Skema Audit BPK Dievaluasi, Cegah Jual Beli Status WTP

Nasional
Maju Nonpartai, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Wali Kota dan Bupati Independen?

Maju Nonpartai, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Wali Kota dan Bupati Independen?

Nasional
Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Minim Pengawasan

Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Minim Pengawasan

Nasional
DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu hingga Mei

DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu hingga Mei

Nasional
DKPP Keluhkan Anggaran Minim, Aduan Melonjak Jelang Pilkada 2024

DKPP Keluhkan Anggaran Minim, Aduan Melonjak Jelang Pilkada 2024

Nasional
Jawab Prabowo, Politikus PDI-P: Siapa yang Klaim Bung Karno Milik Satu Partai?

Jawab Prabowo, Politikus PDI-P: Siapa yang Klaim Bung Karno Milik Satu Partai?

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com