Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Cak Imin Nilai "Food Estate" Mengulang Kegagalan Swasembada Pangan Orde Baru

Kompas.com - 05/02/2024, 15:10 WIB
Irfan Kamil,
Icha Rastika

Tim Redaksi

SRAGEN, KOMPAS.com - Calon wakil presiden nomor urut 1, Muhaimin Iskandar berpandangan, program lumbung pangan nasional atau food estate hanya mengulang kegagalan program zaman Orde Baru.

Hal ini disampaikan pria yang biasa disapa Cak Imin itu saat melakukan pertemuan dengan ulama lintas organisasi masyarakat di Sragen, Jawa Tengah, Senin (5/2/2024).

Menurut Cak Imin, program strategis nasional untuk mengatasi krisis pangan itu gagal total sebagaimana program swasembada pangan zaman Soeharto.

“Solusinya (krisis pangan) mestinya petani dikasih pupuk, malah strateginya mengulangi Orde Baru, dulu Orde Baru ada yang namanya satu juta lahan gambut,” kata Cak Imin.

Baca juga: Sebut Food Estate Gagal Total, Muhaimin: Kualat, Harusnya Uangnya untuk Petani

Pemerintahan di bawah Presiden Soeharto pernah menggagas proyek pengadaan satu juta hektar lahan gambut di Kalimantan Tengah (Kalteng).

Lahan gambut ini diolah oleh pemerintah saat itu untuk ditanami padi untuk bisa swasembada pangan.


Menurut Cak Imin, program food estate ini sama nasibnya dengan program satu juta hektar lahan gambut era Orde Baru.

“Ini (food estate) kalau sukses enggak masalah, ini pun gagal gagal total! Yang ditanam singkong yang tumbuh jagung, panennya di tempat lain (poly bag), layak masuk rekor muri itu,” kata Cak Imin berkelakar.

Baca juga: Usai Debat Pamungkas, Anies Terbang ke Sulut, Cak Imin ke Solo

Cak Imin berjanji akan menghentikan program food estate jika dirinya bersama calon presiden (capres) Anies Baswedan menang dalam Pemilihan Presiden (pilpres) 2024.

Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini juga berjanji, uang triliunan yang digunakan dalam program lumbung pangan itu akan dialihkan untuk membeli pupuk petani.

“Amin (Anies-Muhaimin) menang, puluhan triliun (untuk food estate) itu kita stop, kita gunakan untuk membeli pupuk dan menyiapkan pupuk untuk rakyat,” kata Cak Imin.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Nasional
Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Nasional
Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

Nasional
Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Nasional
Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Nasional
Polri Setop Sementara Kirim Surat Tilang Lewat WhatsApp, Bakal Evaluasi Lebih Dulu

Polri Setop Sementara Kirim Surat Tilang Lewat WhatsApp, Bakal Evaluasi Lebih Dulu

Nasional
Selain Eko Patrio, PAN Juga Dorong Yandri Susanto Jadi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran

Selain Eko Patrio, PAN Juga Dorong Yandri Susanto Jadi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran

Nasional
Fahira Idris Kecam Serangan di Rafah, Sebut Israel dan Sekutu Aib Peradaban Umat Manusia

Fahira Idris Kecam Serangan di Rafah, Sebut Israel dan Sekutu Aib Peradaban Umat Manusia

Nasional
PELNI Buka Lowongan Kerja Nahkoda dan KKM Periode Mei 2024

PELNI Buka Lowongan Kerja Nahkoda dan KKM Periode Mei 2024

Nasional
Ungkit Kasus Firli dan Lili, ICW Ingatkan Jokowi Tak Salah Pilih Pansel Capim KPK

Ungkit Kasus Firli dan Lili, ICW Ingatkan Jokowi Tak Salah Pilih Pansel Capim KPK

Nasional
Biaya Ibadah Umrah dan Kurban SYL pun Hasil Memeras Pejabat Kementan

Biaya Ibadah Umrah dan Kurban SYL pun Hasil Memeras Pejabat Kementan

Nasional
SYL Sebut Perjalanan Dinas Atas Perintah Presiden untuk Kepentingan 280 Juta Penduduk

SYL Sebut Perjalanan Dinas Atas Perintah Presiden untuk Kepentingan 280 Juta Penduduk

Nasional
DKPP Sebut Anggarannya Turun saat Kebanjiran Kasus Pelanggaran Etik

DKPP Sebut Anggarannya Turun saat Kebanjiran Kasus Pelanggaran Etik

Nasional
Lima Direktorat di Kementan Patungan Rp 1 Miliar Bayari Umrah SYL

Lima Direktorat di Kementan Patungan Rp 1 Miliar Bayari Umrah SYL

Nasional
DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik, Diprediksi Terus Bertambah Jelang Pilkada

DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik, Diprediksi Terus Bertambah Jelang Pilkada

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com