Bergerak Selamatkan Demokrasi

DALAM satu minggu terakhir, keterlibatan langsung Presiden jokowi dalam membagikan bantuan sosial, dinilai banyak pihak sebagai bagian dari upaya pemenangan salah satu calon presiden menjelang Pilpres 14 Februari 2024.

Sebelumnya, ketika Presiden Jokowi menyatakan akan cawe-cawe dalam pemilihan presiden, kekhawatiran akan dampak buruknya terhadap proses berdemokrasi yang sehat dan adil telah disuarakan. Kini cawe-cawe presiden itu tidak saja di belakang meja, tapi juga ikut turun ke lapangan.

Pada beberapa hari mendatang, seiring langkah Presiden Jokowi yang terang-terangan ikut turun untuk pemenangan calon presiden tertentu, bisa jadi akan mendorong pula keterlibatan aparatur negara, sipil maupun militer untuk menunjukkan dukungan secara terbuka.

Sebab, beberapa waktu lalu, ketika Presiden menyatakan akan cawe-cawe dalam pilpres, muncul banyak dukungan dari aparatur negara di berbagai wilayah dan instansi pemerintah, pusat maupun daerah, terhadap calon presiden tertentu.

Pemilihan umum, yang seharusnya menjadi momentum unjuk kemerdekaan dan kedaulatan rakyat dalam memilih, seakan dibajak dengan keterlibatan aparatur negara sebagai imbas dari cawe-cawe presiden sebagai kepala pemerintah.

Netralitas sering disebut-sebut dalam sosialisasi pemilu tahun 2024. Namun fakta di lapangan menunjukkan sebaliknya.

Ketika Presiden Jokowi sebagai kepala negara secara kasat mata menunjukkan keberpihakan, pada saat yang sama publik melihat ada kekuatan negara yang bergerak secara masif dan terstruktur untuk memenangkan calon presiden tertentu.

Keadaan demikian selain mengancam demokrasi, juga mengganggu kebebasan rakyat dalam menentukan pilihan politiknya.

Disebut mengganggu kebebasan karena rakyat berada dalam bayang-bayang siasat penguasa yang tengah berusaha mewariskan kekuasaan pada anaknya.

Pertanyaannya adalah, apakah situasi pembajakan demokrasi dalam pemilu 2024 ini akan terus dibiarkan begitu saja? Cawe-cawe Presiden Jokowi jelas mengancam keberlangsungan demokrasi.

Demokrasi Indonesia sungguh-sungguh terancam keberlangsungannya, demikian Sukidi, karena berbagai institusi negara yang dieksploitasi secara brutal untuk kepentingan politik partisan (Kompas, 4/1/2024).

Bila situasi yang membahayakan demokrasi ini terus menerus dimaklumi dan dibiarkan, maka tidak menutup kemungkinan cawe-cawe kekuasaan akan meluas pada wilayah lain setelah pemilu dimenangkan.

Pemerintahan Indonesia hasil cawe-cawe dapat dipastikan akan menjalankan pemerintahan tanpa mempertimbangkan kedaulatan rakyat.

Oleh sebab itu, upaya penyelamatan demokrasi mesti harus segera dilakukan. Bila penyelamatan demokrasi tidak segera dilakukan, kian hari negara akan terus berjalan bergerak untuk melayani kepentingan perseorangan, alih-alih kepentingan publik.

Demokrasi kerakyatan yang diperjuangkan selama dua dekade ini bisa saja berubah menjadi demokrasi cawe-cawe. Hal itu akan menjadi catatan buruk lagi bagi perjalan bangsa Indonesia di masa yang akan datang.