Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
SOROT POLITIK

Soal Bayar Kuliah Pakai Pinjol, Fahira Idris: Pendidikan Belum Dipandang Sebagai Investasi

Kompas.com - 02/02/2024, 12:52 WIB
Mikhael Gewati

Penulis

KOMPAS.com - Belakangan ini publik diramaikan oleh polemik tawaran pinjaman online (pinjol) oleh Institut Teknologi Bandung (ITB) kepada mahasiswanya yang tidak mampu membayar uang kuliah tunggal (UKT).

Terkait polemik itu, anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Republik Indonesia (RI) Fahira Idris memberikan pandangannya.

Menurutnya polemik pinjol di ITB tersebut adalah bukti bahwa paradigma pendidikan, terutama pendidikan tinggi di Indonesia, masih memandang anggaran pendidikan adalah sebuah biaya atau cost, bukan investasi daya ungkit kemajuan bangsa.

"Akibatnya pendidikan lebih dipandang sebagai komoditas yang memprioritaskan finansial, dibandingkan nilai-nilai pendidikan, yaitu menghasilkan kualitas manusia yang nantinya dipergunakan sebagai sumber daya utama memajukan bangsa," kata Fahira Idris yang juga pemerhati dunia pendidikan ini di Jakarta, Jumat (2/2/2024)

Fahira Idris mengungkapkan, Indonesia perlu mengubah paradigma dalam memandang pendidikan terutama pendidikan tinggi dari biaya menjadi investasi yang strategis bagi masa depan bangsa.

Baca juga: Fahira Idris Dorong Kepulauan Seribu Jadi Sentra Produksi Ikan Kerapu Nasional

Menurutnya, paradigma memandang pendidikan sebagai investasi secara otomatis akan menyelesaikan berbagai persoalan pelik dunia pendidikan Indonesia, yaitu ketidaksetaraan akses dan ketidakmerataan kualitas pendidikan.

“Pendidikan kita masih memandang setiap rupiah anggaran yang digelontorkan sebagai cost. Akibatnya, mahasiswa masih dipandang sebagai konsumen dan pendidikan sebagai produk yang harus dijual," kata Fahira Idris dalam siaran persnya.

"Akibat lainnya, saat bicara pendidikan, maka otomatis kita juga bicara beban finansial yang berat. Makanya masih banyak orang atau keluarga yang ingin anaknya bersekolah tinggi terpaksa harus berhutang,” tambaj Fahira Idris.

Anggota DPD RI dari Daerah Pemilihan (Dapil) DKI Jakarta mengatakan, banyak negara di dunia yang sudah meninggalkan paradigma pendidikan sebagai biaya. Ini karena mereka menyadari pandangan tersebut penghambat utama kemajuan bangsa.

Ia mengatakan, menjadikan pendidikan sebagai investasi memudahkan banyak negara di dunia untuk menciptakan sistem pendidikan berkualitas dan merata dalam menghasilkan kualitas manusia.

"Kualitas manusia inilah yang menjadi faktor kunci dalam memajukan masyarakat dan ekonomi ke arah yang lebih baik," ujar Fahira dalam siaran persnya, Jumat.

Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Fahira IdrisDOK. Humas Tim Fahira Idris Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Fahira Idris

Menurut Fahira, negara yang memandang pendidikan sebagai investasi, bukan berarti tidak bermitra sama sekali dengan sektor swasta untuk memajukan pendidikannya.

Bentuk kerja sama yang dimaksud bukanlah memberikan pinjaman kepada mahasiswa agar bisa melunasi biaya pendidikan kepada institusi pendidikan, melainkan kerja sama yang lebih produktif. 

Contohnya seperti memberika program magang, sponsor pendidikan (beasiswa) dan peningkatan akses ke sumber daya dan teknologi pendidikan melalui kerja sama dengan perusahaan-perusahaan teknologi.

Fahira pun yakin ketika negara memandang dan mempraktikkan anggaran pendidikan sebagai investasi maka kemajuan besar akan terjadi di negeri ini.

"Saat semua uang negara untuk pendidikan dimasukkan dalam pos investasi, artinya kita berinvestasi pada manusia, menciptakan akses universal ke pendidikan, melahirkan kurikulum yang relevan dan berkualitas serta pendidikan kita akan fokus pada penelitian dan inovasi yang menjadi kunci sebuah negara jika ingin maju,” ujar Fahira Idris.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Nasional
PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

Nasional
KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

Nasional
KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada 'Abuse of Power'

Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada "Abuse of Power"

Nasional
Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Nasional
Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Nasional
Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Nasional
Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Nasional
Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Nasional
Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Nasional
Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Nasional
Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

Nasional
Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Nasional
Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com