Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Soal Menteri PDI-P Dilarang Mundur oleh Mega, Yasonna: Kita Turuti...

Kompas.com - 26/01/2024, 11:59 WIB
Syakirun Ni'am,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna H. Laoly mengaku mematuhi arahan pimpinan PDI Perjuangan menyangkut larangan menarik diri dari jajaran Menteri Kabinet Indonesia Maju.

Yasonna mengatakan, apa yang diungkap Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI-P Hasto Kristiyanto bahwa Ketua Umum Megawati Soekarnoputri melarang sejumlah menteri dari partai banteng itu siap mundur meninggalkan Presiden Joko Widodo merupakan arahan partai.

“Ya kalau sudah Pak Sekjen yang bilang kan sudah arahan partai,” kata Yasonna saat ditemui usai memperingati Hari Bhakti Imigrasi Ke 74 di kompleks Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham), Jakarta Selatan, Jumat (26/1/2024).

“Kita menuruti apa saja,” tambahnya.

Baca juga: Hasto PDI-P: Pasangan Prabowo-Gibran Cermin Jokowi Tiga Periode

Yasonna merupakan satu dari tujuh menteri di Kabinet Indonesia Maju yang berasal dari PDI-P.

Sementara enam menteri lainnya adalah Menteri Sosial Tri Rismaharini, Menteri Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Teten Masduki, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Azwar Anas.

Kemudian, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Menpppa) Bintang Puspayoga, dan Menteri Sekretariat Negara Pramono Anung.

Informasi mengenai kesiapan mundurnya para menteri itu diungkap Hasto di tengah menghangatnya hubungan Megawati dan PDI-P dengan Jokowi.


Menurut Hasto, para kader PDI-P di kabinet Jokowi itu ingin mundur karena situasi politik yang kurang baik, terutama setelah anak sulung Jokowi, Gibran Rakabuming Raka menjadi calon wakil presiden Prabowo Subianto.

Gibran bisa mencalonkan diri setelah Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan syarat batas usia calon presiden dan wakil presiden. Namun, putusan itu diwarnai pelanggaran etik.

Meski disebut sudah siap mundur, mereka dicegah Megawati dengan alasan stabilitas politik.

"Meskipun ada yang pernah mengatakan kami sudah siap angkat koper, tapi buat ibu (Megawati) kan stabilitas pemerintahan itu kan sangat penting," ucap Hasto awak media di Menteng, Jakarta, Selasa (23/1/2024), seperti dilaporkan video jurnalis Kompas.com Talitha Yumna.

Selain politisi PD-P di kabinet Jokowi, Menteri Keuangan Sri Mulyani juga sempat dikabarkan akan mengundurkan diri.

Baca juga: Sejumlah Menteri PDI-P Disebut Siap Mundur tapi Dilarang Megawati

Namun, mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu membantah kabar tersebut.

"Saya bekerja," kata Sri Mulyani di Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (19/1/2024).

Sementara itu, Jokowi mengeklaim tidak ada persoalan di internal Kabinet Indonesia Maju. Ia mengaku setiap hari menggelar rapat dengan para pembantunya.

”Setiap hari, kita ratas, setiap hari kita rapat terbatas, setiap hari kita rapat internal. (Rapat) dengan semua menteri atau dengan sebagian menteri,” kata Presiden Joko Widodo di Jakarta, Sabtu (20/1/2024).

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Komnas Haji Minta Masyarakat Tak Mudah Tergiur Tawaran Haji Instan

Komnas Haji Minta Masyarakat Tak Mudah Tergiur Tawaran Haji Instan

Nasional
Libur Panjang, Korlantas Catat Peningkatan Arus Lalu Lintas

Libur Panjang, Korlantas Catat Peningkatan Arus Lalu Lintas

Nasional
DKPP Terima 233 Pengaduan Pemilu dalam 4 Bulan Terakhir

DKPP Terima 233 Pengaduan Pemilu dalam 4 Bulan Terakhir

Nasional
Prabowo: Beri Kami Waktu 4 Tahun untuk Buktikan ke Rakyat yang Tak Pilih Kita

Prabowo: Beri Kami Waktu 4 Tahun untuk Buktikan ke Rakyat yang Tak Pilih Kita

Nasional
Yusril: Penambahan Kementerian Prabowo Bukan Bagi-bagi Kekuasaan, Tak Perlu Disebut Pemborosan

Yusril: Penambahan Kementerian Prabowo Bukan Bagi-bagi Kekuasaan, Tak Perlu Disebut Pemborosan

Nasional
BPK di Pusara Sejumlah Kasus Korupsi...

BPK di Pusara Sejumlah Kasus Korupsi...

Nasional
Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Diisi Orang Politik

Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Diisi Orang Politik

Nasional
Pilkada 2024, Belum Ada Calon Perseorangan Serahkan KTP Dukungan ke KPU

Pilkada 2024, Belum Ada Calon Perseorangan Serahkan KTP Dukungan ke KPU

Nasional
Ada Jalur Independen, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Gubernur Nonpartai?

Ada Jalur Independen, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Gubernur Nonpartai?

Nasional
PPP: RUU Kementerian Negara Masuk Prolegnas, tetapi Belum Ada Rencana Pembahasan

PPP: RUU Kementerian Negara Masuk Prolegnas, tetapi Belum Ada Rencana Pembahasan

Nasional
Latihan Gabungan, Kapal Perang TNI AL Tenggelamkan Sasaran dengan Rudal Khusus hingga Torpedo

Latihan Gabungan, Kapal Perang TNI AL Tenggelamkan Sasaran dengan Rudal Khusus hingga Torpedo

Nasional
Menag Cek Persiapan Dapur dan Hotel di Madinah untuk Jemaah Indonesia

Menag Cek Persiapan Dapur dan Hotel di Madinah untuk Jemaah Indonesia

Nasional
 Melalui Platform SIMPHONI, Kemenkominfo Gencarkan Pembinaan Pegawai dengan Pola Kolaboratif

Melalui Platform SIMPHONI, Kemenkominfo Gencarkan Pembinaan Pegawai dengan Pola Kolaboratif

Nasional
PPP Anggap Wacana Tambah Menteri Sah-sah Saja, tapi Harus Revisi UU

PPP Anggap Wacana Tambah Menteri Sah-sah Saja, tapi Harus Revisi UU

Nasional
Eks KSAU Ungkap 3 Tantangan Terkait Sistem Pertahanan Udara Indonesia

Eks KSAU Ungkap 3 Tantangan Terkait Sistem Pertahanan Udara Indonesia

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com