Sejumlah Menteri PDI-P Disebut Siap Mundur tapi Dilarang Megawati

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Megawati Soekarnoputri disebut menolak permintaan sejumlah kader yang menjadi menteri buat mengundurkan diri dari Kabinet Indonesia Maju.

Menurut Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Hasto Kristiyanto, Megawati menolak usulan itu karena dinilai bisa memicu gejolak politik.

"Ada menteri dari kader PDI-P meminta arahan ke Ibu Mega terkait situasi (politik), tetapi ibu tetap memberikan garis kebijakan bahwa kepentingan rakyat, bangsa, dan negara harus diutamakan," kata Hasto kepada awak media di Menteng, Jakarta, Selasa (23/1/2024), seperti dilaporkan video jurnalis Kompas.com Talitha Yumna.

Baca juga: Tepis Isu Sejumlah Menteri Bakal Mundur, Zulhas: Pemerintah Kompak Solid

Menurut Hasto, sejumlah kader PDI-P yang berada di kabinet disebut sudah siap mengundurkan diri dengan alasan melihat situasi politik yang kurang baik, terutama setelah Gibran Rakabuming Raka yang merupakan anak Presiden Joko Widodo (Jokowi) bisa melenggang menjadi calon wakil presiden mendampingi capres Prabowo Subianto.

Padahal, putusan Mahkamah Konstitusi (MK) soal dasar aturan syarat batas usia capres-cawapres dan melapangkan jalan Gibran menjadi salah satu peserta Pilpres 2024 dinilai kontroversial.

"Meskipun ada yang pernah mengatakan kami sudah siap angkat koper, tapi buat ibu (Megawati) kan stabilitas pemerintahan itu kan sangat penting," ucap Hasto.

"Karena ujung-ujungnya kan rakyat, Pemilu itu kan udah biasa kita ikuti setiap 5 tahun. Menteri bertanggung jawab kepada rakyat, pada bangsa dan negara sebagai pembantu Presiden. Kepentingan rakyat akan diutamakan," sambung Hasto.

Baca juga: Sekjen PDI-P: Kami Lihat Ada Ketidaknyamanan di Dalam Kabinet Saat Ini

Menurut Hasto, saat ini yang perlu menjadi perhatian adalah upaya meningkatkan kualitas Pemilu supaya tetap berpegang pada asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.

Menurut Hasto, jika menengok sejarah seperti yang terjadi pada akhir masa pemerintahan Presiden Soeharto, sejumlah menteri memutuskan mengundurkan diri dari kabinet yang akhirnya memicu guncangan politik.

"Kalau ada pihak-pihak ketiga yang memanfaatkan keguncangan politik itu? PDI Perjuangan lebih mementingkan kepentingan rakyat bangsa dan negara," ucap Hasto.

Baca juga: Ungkap Kondisi Kabinet di Tengah Isu Menteri Mundur, Moeldoko: Semua Berjalan Happy Saja

"Bukan sekadar ambisi perorangan. Kalau ambisi kekuasaan gampang, dengan diperpanjang masa jabatan presiden, PDI-P akan mendapatkan manfaat, tetapi yang dilakukan kan menjaga konstitusi, menjaga demokrasi, menjaga kedaulatan rakyat," sambung Hasto.

Pada pekan lalu juga berembus kabar mengenai sejumlah menteri bersiap mengundurkan diri. Salah satu nama yang disebut adalah Menteri Keuangan Sri Mulyani.

Akan tetapi, Sri Mulyani membantah kabar dia akan mengundurkan diri.

"Saya bekerja," kata Sri Mulyani di Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (19/1/2024).

Baca juga: Jawab Isu Mundur dari Kabinet, Sri Mulyani: Saya Bekerja

Presiden Joko Widodo menegaskan tidak terjadi persoalan di tubuh Kabinet Indonesia Maju, menanggapi isu sejumlah menteri yang akan mengundurkan diri.

”Setiap hari, kita ratas, setiap hari kita rapat terbatas, setiap hari kita rapat internal. (Rapat) dengan semua menteri atau dengan sebagian menteri,” kata Presiden Joko Widodo di Jakarta, Sabtu (20/1/2024).

Dia juga mengatakan, sampai saat ini masih terus melakukan rapat rutin dengan anggota kabinet.

Baca juga: Bergabung ke Kabinet Jokowi meski Pernah Bertarung di Pilpres, Prabowo: Kami Cinta Rakyat Indonesia

”Ya, kabarnya (soal isu menteri mundur) dari siapa? Kita tiap hari, dari pagi sampai sore. Pagi, siang, malam kita rapat; rapat paripurna, rapat internal, rapat terbatas. Selalu, enggak pernah ada jedanya. Setiap jam, setiap dua jam, gonta-ganti rapat, gonta-ganti menteri juga. Enggak ada masalah,” papar Jokowi.