JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, Ahmad Muzani angkat bicara soal munculnya gambar beras bantuan sosial (bansos) berstiker pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 2, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming.
Menurut Muzani, hal itu bisa saja terjadi. Namun, ia mengaku belum melihat foto beras berstiker Prabowo-Gibran yang telah tersebar di media sosial tersebut.
“Itu bisa saja, tetapi saya belum melihat, karena di beberapa tempat juga yang seperti itu terjadi, beras Bulog,” kata Muzani kepada awak media di Media Center TKN, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Kamis (25/1/2024).
Bahkan, Muzani juga mendapat laporan ada dua sekretaris daerah (Sekda) di Sulawesi Utara yang tidak netral.
“Saya (juga) dapat laporan relawan desa yang juga dianggap tidak netral, dan sebagainya. Yang gini-gini ini menyebar,” kata Sekretaris Jenderal Partai Gerindra itu.
Sebagai informasi, gambar kantung beras dari Bulog dan Badan Pangan Nasional yang ditempeli stiker pasangan calon Prabowo-Gibran tersebar di media sosial beberapa hari terakhir.
Wakil Presiden RI Ma'ruf Amin mendorong Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI untuk mengusutnya.
Baca juga: Ada Stiker Prabowo-Gibran di Beras Bulog, Dirut Berikan Penjelasan
"Saya kira kalau masalah-masalah yang berkait dengan pemilu, kampanye ada beras bansos ada gambar itu saya kira supaya disampaikan kepada Bawaslu saja," kata Ma'ruf di Istana Wakil Presiden, Jakarta, Kamis.
Menurut Ma'ruf, Bawaslu akan menindaklanjuti laporan tersebut dengan menentukan ada atau tidaknya pelanggaran dalam kasus itu.
"Nanti Bawaslu yang memberikan apakah itu ada semacam pelanggaran apa tidak," kata dia.
Menanggapi hal itu, Direktur Utama Perum Bulog Bayu Krisnamurti mengatakan bahwa Bulog tidak pernah menempelkan atribut apa pun selain label Badan Pangan Nasional dan Bulog di kemasan beras.
Lebih lanjut, Bayu menjelaskan, beras SPHP (stabilisasi pasokan dan harga pangan) sangat mudah didapatkan karena Bulog bekerja sama dengan berbagai jaringan distributor sampai ke ritel modern.
Baca juga: Rakyat Disebut Bebas Memilih dan Tak Boleh Tersandera Bansos
Hal itu dilakukan agar masyarakat mudah untuk mengakses beras tersebut, sehingga program stabilisasi harga beras dapat terlaksana secara masif dalam rangka menjaga stabilitas harga beras.
"Setelah beras dibeli oleh masyarakat, Bulog tidak dapat mengatur apa yang akan dilakukan masyarakat atas beras itu. Tapi yang pasti kita tidak ada membuat atribut apa pun," kata Bayu.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.