Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

1,4 Juta Surat Suara Rusak, KPU Sebut Sudah Ganti Semuanya

Kompas.com - 17/01/2024, 11:09 WIB
Vitorio Mantalean,
Dani Prabowo

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengaku telah mengganti semua surat suara rusak yang kadung diproduksi oleh percetakan di banyak wilayah.

"Sudah (diganti 100 persen), sekarang juga sudah dalam proses pengiriman (dari percetakan) ke (KPU) kabupaten/kota," ungkap Koordinator Divisi Perencanaan, Keuangan, Umum, Rumah Tangga, dan Logistik KPU RI, Yulianto Sudrajat, kepada Kompas.com pada Rabu (17/1/2024).

Sebelumnya, Yulianto menyebut bahwa per Senin (15/1/2024), total surat suara yang dilaporkan rusak berjumlah 0,12 persen, dari total sekitar 1,2 miliar keperluan surat suara pada Pemilu 2024.

Jika dihitung, jumlah itu setara 1,44 juta surat suara rusak yang dilaporkan di berbagai wilayah.

Baca juga: Ribuan KPPS Akan Dilantik, KPU Babel Ungkap Persoalan Pemicu Pencoblosan Ulang

Yulianto menjelaskan, surat suara rusak ini menjadi tanggung jawab penyedia jasa percetakan, berdasarkan kontrak kerja sama dengan pihak KPU.

Masalah kerusakan surat suara ini sebelumnya sempat membuat hubungan KPU dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) menegang.

Dalam distribusi logistik tahap 1 (13 September-11 November 2023), Bawaslu menemukan kotak suara rusak di 177 kabupaten/kota (34,5 persen).

Hasil pengawasan, Bawaslu juga menemukan bilik suara rusak di 61 (11,9 persen) kabupaten/kota.

Lalu, ada tinta yang rusak yang ditemukan pada 124 (24,1 persen) kabupaten/kota serta segel yang rusak di 30 (5,9 persen) kabupaten/kota.

Baca juga: Lebih Ambisius dari Nasional, KPU Jateng Targetkan Partisipasi Pemilih 81 Persen

Selanjutnya, Bawaslu menemukan kesalahan tempat tujuan distribusi logistik tahap 1 yang terjadi di 10 kabupaten/kota.

"Bawaslu sulit memaksimalkan pengawasan pada tahapan distribusi logistik tahap 1 karena KPU tidak memberikan akses pada akun Sistem Informasi Logistik (Silog)," kata anggota Bawaslu RI Herwyn Malonda.

"KPU juga tidak memberikan informasi yang jelas tentang jadwal distribusi logistik," ungkapnya.

Sementara itu, dalam distribusi logistik tahap 2 (15 November 2023-14 Januari 2024), Bawaslu mencatat persebaran surat suara rusak di 127 (32,2 persen) kabupaten/kota.

Masalah selanjutnya, masih ada 61 (15,9 persen) kabupaten/kota yang surat suaranya belum sesuai dengan jumlah seharusnya.

Baca juga: Saat KPU Jateng Kesulitan Mendata Narapidana yang Tak Miliki Identitas untuk Ikuti Pemilu 2024...

Bawaslu juga menemukan pembongkaran logistik di gudang yang tidak resmi di Gunungsitoli, Sumatera Utara. Terjadi pula penempatan surat suara bukan di gudang logistik, melainkan di aula KPU Ogan Komering Ilir.

Menjawab temuan itu, Yulianto meminta agar Bawaslu memberikan detail jumlah kerusakan logistik Pemilu 2024, bukan cuma menyampaikan jumlah kabupaten/kota yang ditemukan kerusakan logistik.

Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja berang dengan pernyataan itu. Ia juga mendesak agar KPU RI membuka seluas-luasnya akses Sistem Informasi Logistik (Silog).

Baca juga: DKPP Ingatkan KPU Beri Akses Sirekap untuk Bawaslu Awasi Penghitungan Suara Pemilu

"Bisa dicek di daerah kok. Jangan asal ngomong KPU RI. Kami ngasih saran perbaikan sudah jelas. Mau kita buka yang lain lagi? Ngaco mereka tuh, misalnya, surat suara hijau, ada surat suara ungu, pink. Kemudian kita minta untuk diperbaiki, cetak ulang, itu ada," kata Bagja pada Jumat (12/1/2024).

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 26 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 26 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Sudirman Said Siap Bersaing dengan Anies Rebutkan Kursi Jakarta 1

Sudirman Said Siap Bersaing dengan Anies Rebutkan Kursi Jakarta 1

Nasional
Sudirman Said: Jakarta Masuk Masa Transisi, Tak Elok Pilih Gubernur yang Bersebrangan dengan Pemerintah Pusat

Sudirman Said: Jakarta Masuk Masa Transisi, Tak Elok Pilih Gubernur yang Bersebrangan dengan Pemerintah Pusat

Nasional
Siap Maju Pilkada, Sudirman Said: Pemimpin Jakarta Sebaiknya Bukan yang Cari Tangga untuk Karier Politik

Siap Maju Pilkada, Sudirman Said: Pemimpin Jakarta Sebaiknya Bukan yang Cari Tangga untuk Karier Politik

Nasional
Kenaikan UKT Dinilai Bisa Buat Visi Indonesia Emas 2045 Gagal Terwujud

Kenaikan UKT Dinilai Bisa Buat Visi Indonesia Emas 2045 Gagal Terwujud

Nasional
Komnas HAM Minta Polda Jabar Lindungi Hak Keluarga Vina Cirebon

Komnas HAM Minta Polda Jabar Lindungi Hak Keluarga Vina Cirebon

Nasional
Komunikasi Intens dengan Nasdem, Sudirman Said Nyatakan Siap Jadi Cagub DKI

Komunikasi Intens dengan Nasdem, Sudirman Said Nyatakan Siap Jadi Cagub DKI

Nasional
Megawati Minta Api Abadi Mrapen Ditaruh di Sekolah Partai, Sekjen PDI-P Ungkap Alasannya

Megawati Minta Api Abadi Mrapen Ditaruh di Sekolah Partai, Sekjen PDI-P Ungkap Alasannya

Nasional
Pembayaran Dana Kompensasi 2023 Tuntas, Pertamina Apresiasi Dukungan Pemerintah

Pembayaran Dana Kompensasi 2023 Tuntas, Pertamina Apresiasi Dukungan Pemerintah

Nasional
Hari Ke-12 Penerbangan Haji Indonesia, 72.481 Jemaah Tiba di Arab Saudi, 8 Wafat

Hari Ke-12 Penerbangan Haji Indonesia, 72.481 Jemaah Tiba di Arab Saudi, 8 Wafat

Nasional
Sahroni Ungkap Anak SYL Indira Chunda Tak Pernah Aktif di DPR

Sahroni Ungkap Anak SYL Indira Chunda Tak Pernah Aktif di DPR

Nasional
Kemenag Imbau Jemaah Haji Indonesia Pakai Jasa Pendorong Kursi Roda Resmi di Masjidil Haram

Kemenag Imbau Jemaah Haji Indonesia Pakai Jasa Pendorong Kursi Roda Resmi di Masjidil Haram

Nasional
Mahasiswa Kritik Kenaikan UKT: Persempit Kesempatan Rakyat Bersekolah hingga Perguruan Tinggi

Mahasiswa Kritik Kenaikan UKT: Persempit Kesempatan Rakyat Bersekolah hingga Perguruan Tinggi

Nasional
Tak Ada Jalan Pintas, Hasto: Politik Harus Belajar dari Olahraga

Tak Ada Jalan Pintas, Hasto: Politik Harus Belajar dari Olahraga

Nasional
Megawati hingga Puan Bakal Pidato Politik di Hari Pertama Rakernas PDI-P

Megawati hingga Puan Bakal Pidato Politik di Hari Pertama Rakernas PDI-P

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com