1,4 Juta Surat Suara Rusak, KPU Sebut Sudah Ganti Semuanya

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengaku telah mengganti semua surat suara rusak yang kadung diproduksi oleh percetakan di banyak wilayah.

"Sudah (diganti 100 persen), sekarang juga sudah dalam proses pengiriman (dari percetakan) ke (KPU) kabupaten/kota," ungkap Koordinator Divisi Perencanaan, Keuangan, Umum, Rumah Tangga, dan Logistik KPU RI, Yulianto Sudrajat, kepada Kompas.com pada Rabu (17/1/2024).

Sebelumnya, Yulianto menyebut bahwa per Senin (15/1/2024), total surat suara yang dilaporkan rusak berjumlah 0,12 persen, dari total sekitar 1,2 miliar keperluan surat suara pada Pemilu 2024.

Jika dihitung, jumlah itu setara 1,44 juta surat suara rusak yang dilaporkan di berbagai wilayah.

Yulianto menjelaskan, surat suara rusak ini menjadi tanggung jawab penyedia jasa percetakan, berdasarkan kontrak kerja sama dengan pihak KPU.

Masalah kerusakan surat suara ini sebelumnya sempat membuat hubungan KPU dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) menegang.

Dalam distribusi logistik tahap 1 (13 September-11 November 2023), Bawaslu menemukan kotak suara rusak di 177 kabupaten/kota (34,5 persen).

Hasil pengawasan, Bawaslu juga menemukan bilik suara rusak di 61 (11,9 persen) kabupaten/kota.

Lalu, ada tinta yang rusak yang ditemukan pada 124 (24,1 persen) kabupaten/kota serta segel yang rusak di 30 (5,9 persen) kabupaten/kota.

Selanjutnya, Bawaslu menemukan kesalahan tempat tujuan distribusi logistik tahap 1 yang terjadi di 10 kabupaten/kota.

"Bawaslu sulit memaksimalkan pengawasan pada tahapan distribusi logistik tahap 1 karena KPU tidak memberikan akses pada akun Sistem Informasi Logistik (Silog)," kata anggota Bawaslu RI Herwyn Malonda.

"KPU juga tidak memberikan informasi yang jelas tentang jadwal distribusi logistik," ungkapnya.

Sementara itu, dalam distribusi logistik tahap 2 (15 November 2023-14 Januari 2024), Bawaslu mencatat persebaran surat suara rusak di 127 (32,2 persen) kabupaten/kota.

Masalah selanjutnya, masih ada 61 (15,9 persen) kabupaten/kota yang surat suaranya belum sesuai dengan jumlah seharusnya.

Bawaslu juga menemukan pembongkaran logistik di gudang yang tidak resmi di Gunungsitoli, Sumatera Utara. Terjadi pula penempatan surat suara bukan di gudang logistik, melainkan di aula KPU Ogan Komering Ilir.

Menjawab temuan itu, Yulianto meminta agar Bawaslu memberikan detail jumlah kerusakan logistik Pemilu 2024, bukan cuma menyampaikan jumlah kabupaten/kota yang ditemukan kerusakan logistik.

Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja berang dengan pernyataan itu. Ia juga mendesak agar KPU RI membuka seluas-luasnya akses Sistem Informasi Logistik (Silog).

"Bisa dicek di daerah kok. Jangan asal ngomong KPU RI. Kami ngasih saran perbaikan sudah jelas. Mau kita buka yang lain lagi? Ngaco mereka tuh, misalnya, surat suara hijau, ada surat suara ungu, pink. Kemudian kita minta untuk diperbaiki, cetak ulang, itu ada," kata Bagja pada Jumat (12/1/2024).