Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Berdialog dengan Kadin, Ganjar Kembali Bicara soal KPI Menteri

Kompas.com - 11/01/2024, 23:26 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo mengaku akan membuat indikator kinerja utama atau key performance indicator (KPI) untuk mengukur kinerja para menterinya jika terpilih jadi presiden.

Dari KPI itu, menteri-menteri yang dinilai masyarakat tidak bisa bekerja, akan diganti.

Mulanya, Ganjar bercerita pengalamannya memimpin Jawa Tengah sebagai gubernur. Saat itu, kata dia, ada saja ulah bawahannya yang kinerjanya tak memuaskan masyarakat.

Baca juga: TPN Ganjar Sambangi Bawaslu, Minta Pengawasan Pemilu Lebih Proaktif

"Hal-hal yang sepele, tapi buat rakyat itu enggak selesai selesai, maka kita juga harus ngurusi sepele dan kita menjadi koreksi kita sebagai pemerintah bahwa, 'Eh, kamu tidak menjalankan yang bagus," ujar Ganjar dalam dialog capres yang digelar Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia di Djakarta Theatre, Jakarta Pusat, Kamis (11/1/2024).

Dari situ lah, Ganjar berpendapat bahwa jalan keluarnya adalah pemimpin tertinggi di daerah tersebut mesti turun tangan.

Ia pun kemudian memanggil pejabat yang dimaksud dan persoalan selesai.

Hal yang sama, tegas Ganjar, juga akan dilakukan jika terpilih memimpin bangsa pada 2024.

Baca juga: Ganjar Ucap Narasi Perubahan, Cak Imin: Itu Baru Top, I Love Pak Ganjar

Menurutnya, masyarakat bisa mengadukan pejabat pemerintah yang bermasalah melalui aplikasi Government Super Apps.

"Lapor, saya punya dashboardnya. Oh ini, kalian enggak bisa (kerja)," tutur Ganjar.


Setelah melihat banyaknya pengaduan kepada menteri-menteri, maka Ganjar mengaku tak segan memanggil orang tersebut.

Ganjar pun meminta persetujuan kepada hadirin yang sebagian besar pejabat Kadin agar apakah boleh ada KPI untuk para menteri di pemerintahan.

Baca juga: Soroti Pengadaan Alkes RI Bermasalah, Ganjar: Ini Harus Kita Hentikan

Hadirin menyetujui Ganjar. Mantan anggota DPR itu tak segan mengganti menteri-menterinya yang bermasalah karena memiliki KPI rendah.

"Jadi kalau dia (menteri) enggak perform, yang nilai masyarakat lho ya. Bukan saya," katanya.

"Maka, halo partai pengusung, tolong ganti. Tarik!" pungkas politikus PDI-P itu.

Ganjar beberapa kali bicara terkait ide adanya KPI untuk mengukur kinerja menteri. Misalnya saat berpidato di Lembaga Dakwah Islam Indonesia, November tahun lalu. 

"Kayaknya menarik kalau nanti kabinet itu yang menilai rakyat, maka ada KPI-based kabinet yang transparan," kata Ganjar dalam Rapat Kerja Nasional Lembaga Dakhwah Islam Indonesia di Lubang Buaya, Jakarta, Rabu (8/11/2023). 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Refly Harun: Anies Tak Punya Kontrol Terhadap Parpol di Koalisi Perubahan

Refly Harun: Anies Tak Punya Kontrol Terhadap Parpol di Koalisi Perubahan

Nasional
Verifikasi Bukti Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai, Warga Akan Didatangi Satu-satu

Verifikasi Bukti Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai, Warga Akan Didatangi Satu-satu

Nasional
Indonesia Dorong Pemberian Hak Istimewa ke Palestina di Sidang PBB

Indonesia Dorong Pemberian Hak Istimewa ke Palestina di Sidang PBB

Nasional
Beban Melonjak, KPU Libatkan PPK dan PPS Verifikasi Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai

Beban Melonjak, KPU Libatkan PPK dan PPS Verifikasi Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai

Nasional
Peran Kritis Bea Cukai dalam Mendukung Kesejahteraan Ekonomi Negara

Peran Kritis Bea Cukai dalam Mendukung Kesejahteraan Ekonomi Negara

Nasional
Refly Harun Ungkap Bendera Nasdem Hampir Diturunkan Relawan Amin Setelah Paloh Ucapkan Selamat ke Prabowo

Refly Harun Ungkap Bendera Nasdem Hampir Diturunkan Relawan Amin Setelah Paloh Ucapkan Selamat ke Prabowo

Nasional
UU Pilkada Tak Izinkan Eks Gubernur Jadi Cawagub, Wacana Duet Anies-Ahok Buyar

UU Pilkada Tak Izinkan Eks Gubernur Jadi Cawagub, Wacana Duet Anies-Ahok Buyar

Nasional
Jemaah Haji Tak Punya 'Smart Card' Terancam Deportasi dan Denda

Jemaah Haji Tak Punya "Smart Card" Terancam Deportasi dan Denda

Nasional
Sebelum Wafat, Jampidum Kejagung Sempat Dirawat di RSCM 2 Bulan

Sebelum Wafat, Jampidum Kejagung Sempat Dirawat di RSCM 2 Bulan

Nasional
Jampidum Kejagung Fadil Zumhana Meninggal Dunia

Jampidum Kejagung Fadil Zumhana Meninggal Dunia

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, PKS: Kontrol Terhadap Pemerintah Wajib

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, PKS: Kontrol Terhadap Pemerintah Wajib

Nasional
Istri di Minahasa Dibunuh karena Mengigau, Komnas Perempuan Sebut Fenomena Femisida

Istri di Minahasa Dibunuh karena Mengigau, Komnas Perempuan Sebut Fenomena Femisida

Nasional
Kabaharkam Siapkan Strategi Pengamanan Khusus di Akses Masuk Pelabuhan Jelang WWF ke-10 di Bali

Kabaharkam Siapkan Strategi Pengamanan Khusus di Akses Masuk Pelabuhan Jelang WWF ke-10 di Bali

Nasional
Ketua KPU Sebut Caleg Terpilih Tak Harus Mundur jika Maju Pilkada, Pakar: Jangan-jangan Pesanan...

Ketua KPU Sebut Caleg Terpilih Tak Harus Mundur jika Maju Pilkada, Pakar: Jangan-jangan Pesanan...

Nasional
Sebut Caleg Terpilih Tak Wajib Mundur jika Maju Pilkada, Ketua KPU Dinilai Ingkari Aturan Sendiri

Sebut Caleg Terpilih Tak Wajib Mundur jika Maju Pilkada, Ketua KPU Dinilai Ingkari Aturan Sendiri

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com