Berdialog dengan Kadin, Ganjar Kembali Bicara soal KPI Menteri

Dari KPI itu, menteri-menteri yang dinilai masyarakat tidak bisa bekerja, akan diganti.

Mulanya, Ganjar bercerita pengalamannya memimpin Jawa Tengah sebagai gubernur. Saat itu, kata dia, ada saja ulah bawahannya yang kinerjanya tak memuaskan masyarakat.

"Hal-hal yang sepele, tapi buat rakyat itu enggak selesai selesai, maka kita juga harus ngurusi sepele dan kita menjadi koreksi kita sebagai pemerintah bahwa, 'Eh, kamu tidak menjalankan yang bagus," ujar Ganjar dalam dialog capres yang digelar Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia di Djakarta Theatre, Jakarta Pusat, Kamis (11/1/2024).

Dari situ lah, Ganjar berpendapat bahwa jalan keluarnya adalah pemimpin tertinggi di daerah tersebut mesti turun tangan.

Ia pun kemudian memanggil pejabat yang dimaksud dan persoalan selesai.

Hal yang sama, tegas Ganjar, juga akan dilakukan jika terpilih memimpin bangsa pada 2024.

Menurutnya, masyarakat bisa mengadukan pejabat pemerintah yang bermasalah melalui aplikasi Government Super Apps.

"Lapor, saya punya dashboardnya. Oh ini, kalian enggak bisa (kerja)," tutur Ganjar.

Ganjar pun meminta persetujuan kepada hadirin yang sebagian besar pejabat Kadin agar apakah boleh ada KPI untuk para menteri di pemerintahan.

Hadirin menyetujui Ganjar. Mantan anggota DPR itu tak segan mengganti menteri-menterinya yang bermasalah karena memiliki KPI rendah.

"Jadi kalau dia (menteri) enggak perform, yang nilai masyarakat lho ya. Bukan saya," katanya.

"Maka, halo partai pengusung, tolong ganti. Tarik!" pungkas politikus PDI-P itu.

Ganjar beberapa kali bicara terkait ide adanya KPI untuk mengukur kinerja menteri. Misalnya saat berpidato di Lembaga Dakwah Islam Indonesia, November tahun lalu. 

"Kayaknya menarik kalau nanti kabinet itu yang menilai rakyat, maka ada KPI-based kabinet yang transparan," kata Ganjar dalam Rapat Kerja Nasional Lembaga Dakhwah Islam Indonesia di Lubang Buaya, Jakarta, Rabu (8/11/2023).