TPN Ganjar Sambangi Bawaslu, Minta Pengawasan Pemilu Lebih Proaktif

JAKARTA, KOMPAS.com - Tim Hukum Tim Pemenangan Nasional (TPN) pasangan calon presiden dan calon wakil presiden Ganjar Pranowo-Mahfud MD menemui pimpinan Bawaslu RI untuk memberikan masukan terkait pengawasan Pemilu 2024.

Deputi Hukum TPN Ganjar-Mahfud, Todung Mulya Lubis berharap pengawas pemilu lebih proaktif.

"Dalam beberapa hal kami melihat Bawaslu sedikit agak lambat dalam melakukan reaksi, tapi kami tidak menyangsikan niat mereka untuk melakukan sesuatu, untuk menanggapi laporan-laporan yang ada," kata Todung kepada wartawan, Kamis (11/1/2024).

Baca juga: Ganjar Ucap Narasi Perubahan, Cak Imin: Itu Baru Top, I Love Pak Ganjar

"Tadi kita sudah mengadakan pertemuan dengan Bawaslu dan pertemuannya sangat positif sangat konstruktif. Kita minta Bawaslu untuk lebih proaktif berperan dalam menjaga integritas pemilu dan pilpres," ujarnya.

Todung beralasan, ke depan, pelanggaran pemilu dan kampanye diprediksi akan semakin marak. Terlebih, kampanye akan lebih terbuka mulai 21 Januari 2024.

Baca juga: Ganjar-Mahfud Tawarkan Sejumlah Inovasi untuk Perbaiki Keamanan Nasional

TPN Ganjar-Mahfud berharap, Bawaslu bisa lebih mengefektifkan kinerja jajaran di daerah.

Ia menyinggung kasus pelanggaran netralitas kepala dan perangkat desa dalam acara dukungan terhadap calon wakil presiden nomor urut 2, Gibran Rakabuming Raka, di Jakarta beberapa waktu lalu.

"Kita tidak bisa membiarkan Indonesia dengan pemilu dan pilpres yang tercederai banyak hal. Dunia akan menertawakan Indonesia kalau kita gagal menjaga integritas pemilu dan pilpres," tandas Todung.

Baca juga: Suara Ganjar dan Cak Imin Tanggapi Manuver Khofifah Dukung Prabowo-Gibran

Sementara itu, Wakil Deputi Tim Hukum TPN Ganjar-Mahfud, Harry Yosodiningrat, mengungkit ketidakadilan pemilu dalam masa kampanye di lapangan karena adanya intimidasi-intimidasi.

"Bawaslu juga harus berani menindak karena ada sekelompok, saya sampaikan tadi, bahwa ada masyarakat tertentu yang merasa bangga, merasa gagah berani mengenakan uniform atau alat-alat peraga dari pasangan tertentu," kata dia.

"Tetapi ada juga yang tidak berani untuk memakai dari pasangan yang lain. Kenapa? Masih ada intimidasi, takut nanti dipersekusi dan sebagainya. Kita minta Bawaslu harus tegas," ujar Harry.