Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

KPK Sebut 3 Pasangan Capres-Cawapres Akan Hadiri Paku Integritas, Sampaikan Komitmen Pemberantasan Korupsi

Kompas.com - 09/01/2024, 17:25 WIB
Syakirun Ni'am,
Novianti Setuningsih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyebut bahwa tiga pasangan calon presiden dan calon wakil presiden (capres-cawapres) menyatakan akan memenuhi undangan lembaga antirasuah untuk mengikuti program "Paku Integritas" pada Rabu, 17 Januari 2024.

Juru Bicara Penindakan dan Kelembagaan KPK Ali Fikri mengatakan, program tersebut bernama Penguatan Anti Korupsi untuk Penyelenggara Berintegritas.

“Informasi yang kami peroleh, yang kami undang dimaksud, jadi pasangan calon presiden dan calon wakil presiden sudah mengkonfirmasi nanti akan hadir,” ujar Ali saat ditemui di Gedung Merah Putih KPK, Selasa (9/1/2024).

“Jadi ketiga-tiganya tentunya kan, tiga pasangan calon presiden dan calon wakil presiden,” katanya lagi.

Baca juga: KPK Undang Anies, Prabowo, dan Ganjar ke Program Paku Integritas 17 Januari

Menurut Ali, dalam kegiatan tersebut nantinya masing-masing pasangan capres-cawapres yakni, pasangan nomor urut 1 Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar; pasangan nomor urut 2 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka; dan pasangan nomor urut 3 Ganjar Pranowo-Mahfud MD akan menyampaikan komitmen mereka dalam pemberantasan korupsi.

Tidak hanya itu, capres dan cawapres juga akan menandatangani pakta integritas pemberantasan korupsi.

“Nanti mengenai perkembangan agenda ini pasti kami akan update kembali di bagian pencegahan, karena ini bagian dari pencegahan tindak pidana korupsi,” kata Ali.

Selain pasangan capres dan cawapres, Ali mengatakan, forum itu juga akan dihadiri pihak penyelenggara dan pengawas pemilu seperti, Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI.

Baca juga: Istana Sebut Perpres Pimpinan KPK Pengganti Firli Bahuri Segera Dikirim ke DPR

Ali mengungkapkan, KPK memiliki program “Hajar Serangan Fajar” untuk memerangi politik uang yang kerap terjadi saat pemilihan umum (Pemilu).

“Itu bagian dari agenda-agenda yang KPK lakukan dalam rangka mengawal dan memastikan pemilu berjalan dengan jujur dan adil,” ujar Ali.

Adapun informasi agenda KPK mengundang tiga capres sebelumnya diungkapkan Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron pada Kamis (14/12/2023) lalu.

Ghufron menyebut bahwa agenda itu bukan debat antar capres, melainkan pemaparan visi misi dan gagasan mengenai pemberantasan korupsi.

“KPK akan mengadakan momen sendiri, bukan debat tapi kita akan bikin momen bagaimana visi misi dia dalam perspektif untuk memberantas korupsi,” kata Ghufron saat ditemui awak media di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Kamis.

Baca juga: Jokowi Nilai Debat Capres Kurang Edukatif, Begini Tanggapan KPU

Sehari sebelumnya, Ketua KPK Nawawi Pomolango mengaku bahwa dirinya menyesal datang ke debat capres pertama yang digelar Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada 12 Desember 2023.

Saat itu, topik debat menyangkut isu penegakan hukum, hak asasi manusia (HAM), hingga pemberantasan korupsi.

Namun, menurut Nawawi, tidak ada satupun kandidat yang menawarkan konsep pemberantasan korupsi dengan jelas.

"Semalam, saya ikut juga karena diundang menyaksikan debat kusir, eh maaf debat capres," ujar Nawawi dalam peringatan Hari Peringatan Antikorupsi Sedunia (Hakordia) di Istora, Senayan, Jakarta Pusat pada 13 Desember 2023.

"Capek-capek dari sini saya bela-belain ke sana, saya ingin mendengar ada konsep pemberantasan korupsi, enggak yang bisa ditawarkan oleh beliau (tiga capres)," katanya melanjutkan.

Baca juga: KPK Undang Anies, Prabowo, dan Ganjar ke Program Paku Integritas 17 Januari

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Akan Mundur dari PBB, Yusril Disebut Bakal Terlibat Pemerintahan Prabowo

Akan Mundur dari PBB, Yusril Disebut Bakal Terlibat Pemerintahan Prabowo

Nasional
Yusril Bakal Mundur dari Ketum PBB demi Regenerasi

Yusril Bakal Mundur dari Ketum PBB demi Regenerasi

Nasional
Hendak Mundur dari Ketum PBB, Yusril Disebut Ingin Ada di Luar Partai

Hendak Mundur dari Ketum PBB, Yusril Disebut Ingin Ada di Luar Partai

Nasional
[POPULER NASIONAL] Anies Dikritik karena Ingin Rehat | Revisi UU Kementerian Negara Disetujui, RUU Perampasan Aset Hilang

[POPULER NASIONAL] Anies Dikritik karena Ingin Rehat | Revisi UU Kementerian Negara Disetujui, RUU Perampasan Aset Hilang

Nasional
Tanggal 22 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 22 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Veteran Perang Jadi Jemaah Haji Tertua, Berangkat di Usia 110 Tahun

Veteran Perang Jadi Jemaah Haji Tertua, Berangkat di Usia 110 Tahun

Nasional
Salim Said Meninggal Dunia, PWI: Indonesia Kehilangan Tokoh Pers Besar

Salim Said Meninggal Dunia, PWI: Indonesia Kehilangan Tokoh Pers Besar

Nasional
Indonesia Perlu Kembangkan Sendiri 'Drone AI' Militer Untuk Cegah Kebocoran Data

Indonesia Perlu Kembangkan Sendiri "Drone AI" Militer Untuk Cegah Kebocoran Data

Nasional
Tokoh Pers Salim Said Meninggal Dunia

Tokoh Pers Salim Said Meninggal Dunia

Nasional
Sekjen PBB: Yusril Akan Mundur dari Ketum, Dua Nama Penggantinya Mengerucut

Sekjen PBB: Yusril Akan Mundur dari Ketum, Dua Nama Penggantinya Mengerucut

Nasional
Sekjen DPR Gugat Praperadilan KPK ke PN Jaksel

Sekjen DPR Gugat Praperadilan KPK ke PN Jaksel

Nasional
Gaduh Kenaikan UKT, Pengamat: Jangan Sampai Problemnya di Pemerintah Dialihkan ke Kampus

Gaduh Kenaikan UKT, Pengamat: Jangan Sampai Problemnya di Pemerintah Dialihkan ke Kampus

Nasional
15 Tahun Meneliti Drone AI Militer, 'Prof Drone UI' Mengaku Belum Ada Kerja Sama dengan TNI

15 Tahun Meneliti Drone AI Militer, "Prof Drone UI" Mengaku Belum Ada Kerja Sama dengan TNI

Nasional
Pengembangan Drone AI Militer Indonesia Terkendala Ketersediaan 'Hardware'

Pengembangan Drone AI Militer Indonesia Terkendala Ketersediaan "Hardware"

Nasional
Indonesia Harus Kembangkan 'Drone AI' Sendiri untuk TNI Agar Tak Bergantung ke Negara Lain

Indonesia Harus Kembangkan "Drone AI" Sendiri untuk TNI Agar Tak Bergantung ke Negara Lain

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com