Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi Nilai Debat Capres Kurang Edukatif, Begini Tanggapan KPU

Kompas.com - 09/01/2024, 15:38 WIB
Vitorio Mantalean,
Novianti Setuningsih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Hasyim Asy'ari, menegaskan bahwa teknis pelaksanaan debat pemilihan presiden (Pilpres) 2024 sudah melalui berbagai pertimbangan.

Hal itu disampaikan Hasyim menanggapi pertanyaan wartawan terkait penilaian Presiden Joko Widodo (Jokowi) bahwa debat calon presiden (capres) yang berlangsung pada Minggu, 7 Januari 2024, kurang edukatif.

"Saya tidak komentari (Jokowi), ya," kata Hasyim saat ditemui di Kantor KPU RI, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (9/1/2024).

"KPU ini kan menyelenggarakan debat sudah berbagai macam pertimbangan dan pembicaraan kesepakatan dengan semua tim pasangan calon. Termasuk dengan televisi. Enam segmen, segmen pertama pembuka penyampaian visi misi program," ujarnya lagi.

Baca juga: Jokowi Kritik Debat Capres, Moeldoko: Presiden Hanya Berikan Masukan Positif

Hasyim menegaskan bahwa KPU sebagai penyelenggara debat hanya menyiapkan forum dan memfasilitasi.

"Tentang substansi jawaban bukan ranah KPU untuk membuat penilaian. Soal strateginya, soal subtansinya itu sepenuhnya menjadi hak dan wewenangnya calon dan juga tim pasangan calon," kata Hasyim.

"Jadi sepenuhnya masyarakat atau rakyat pemilih yang akan menentukan ini berkualitas atau tidak, kemudian mengedukasi atau tidak, jawaban atau pertanyaan sesuai dengan tema atau tidak, itu masyarakat pemilih sepenuhnya," ujarnya lagi.

Sebelumnya, Presiden Jokowi mengaku tak melihat substansi visi-misi masing-masing capres pada debat Pilpres ketiga dengan tema pertahanan, keamanan, geopolitik, hubungan internasional, politik luar negeri, dan globalisasi.

Baca juga: TPN Persilakan KPU Beri Sanksi Pendukung Ganjar-Mahfud jika Langgar Aturan Debat karena Acungkan 3 Jari

Jokowi justru mengatakan, publik disuguhkan aksi saling serang antar capres.

"Yang kelihatan justru saling menyerang, yang sebetulnya enggak apa asal kebijakan, asal policy, asal visi, enggak apa," kata Jokowi pada 8 Januari 2024.

"Kalau sudah menyerang personal, pribadi yang tidak ada hubungan dengan konteks debat tadi malam mengenai hubungan internasional, mengenai geopolitik, mengenai pertahanan dan lain-lain, saya kira kurang memberikan pendidikan, kurang mengedukasi masyarakat yang menonton, saya kira akan banyak yang kecewa," ujarnya lagi.

Jokowi lantas mengatakan, format debat pilpres seharusnya bisa diatur lebih baik untuk memunculkan substansi dan gagasan masing-masing calon yang berdebat.

"Sehingga, debatnya memang perlu diformat lebih baik lagi, ada rambu-rambu sehingga hidup. Saling menyerang enggak apa-apa, tapi kebijakan, policy, visinya yang diserang bukan untuk saling menjatuhkan dengan motif-motif personal. Saya kira enggak baik dan enggak mengedukasi," kata Jokowi.

Baca juga: Tanggapi Debat Capres, Jokowi: Saya Lihat Substansi Visi Tidak Terlihat, Justru Saling Menyerang

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Nasional
PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

Nasional
KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

Nasional
KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada 'Abuse of Power'

Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada "Abuse of Power"

Nasional
Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Nasional
Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Nasional
Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Nasional
Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Nasional
Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Nasional
Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Nasional
Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Nasional
Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

Nasional
Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Nasional
Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com