Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Mahfud Ungkap Rahasia Negara yang Tak Boleh Diungkap ke Publik

Kompas.com - 09/01/2024, 16:49 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Calon wakil presiden nomor urut 3 Mahfud MD menjelaskan apa yang dimaksud dengan data yang berstatus rahasia negara mengenai pertahanan.

Mahfud yang juga Menteri Koordinator bidang Politik Hukum dan Keamanan merepons adanya anggapan bahwa pertanyaan calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo saat Debat Calon Presiden pada Minggu (7/1/2024) lalu, bisa mengungkap rahasia negara.   

Baca juga: Tanggapi Jokowi, Mahfud: Pak Ganjar Tak Serang Personal dan Tak Minta Bocorkan Rahasia Negara

Ini disampaikan Mahfud di sela-sela menjawab pertanyaan mengenai pernyataan Presiden Jokowi agar debat Pilpres selanjutnya tidak ada saling menyerang personal antar capres.

"Ndak personal dan ndak ada rahasia negara yang diminta dibocorkan. Kan (Ganjar) minta keterbukaan anggaran," kata Mahfud ditemui di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Selasa (9/1/2024).

"Rahasia negara itu misalnya, temuan intelijen, rencana intelijen, rencana penyerangan, rahasia tentang tempat-tempat vital. Nah itu namanya rahasia negara," lanjutnya.

Lebih jauh, Mahfud berpendapat bahwa Ganjar maupun Anies tidak bertanya data rahasia negara tentang pertahanan.

Yang ada, lanjut Mahfud, keduanya bertanya tentang anggaran belanja alutsista.

"Ini bukan rahasia. Dijelaskan saja 'Ndak bekas, tapi segini anggarannya," imbuh Menko Polhukam itu.

Eks Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) ini memandang bahwa capres nomor urut 2 Prabowo Subianto yang juga Menteri Pertahanan semestinya menjelaskan saja kepada publik tentang belanja alutsista tersebut.


"Kan gitu saja, biar publik tahu. Menurut saya ndak ada rahasia negara yang diminta dibocorkan kemarin," tegasnya.

Tak sampai situ, Mahfud turut mengajak masyarakat yang melihat debat kemarin apakah sepaham dengannya tentang data pertahanan.

"Yang mana yang rahasia negara? Kan, semuanya nonton. Apa rahasia negara yang kemarin harus diminta oleh salah satu capres? Lalu kemudian diminta dibuka," tanya Mahfud.

Sebelumnya diberitakan, Ganjar dan capres nomor urut 2 Prabowo Subianto sempat saling serang narasi dalam debat capres kemarin malam.

Baca juga: Anies-Ganjar Minta Data Pertahanan Dipaparkan, Jokowi: Enggak Bisa Semua Dibuka seperti Toko Kelontong

Momen itu terjadi saat Ganjar mempertanyakan kenapa minimum essential force (MEF) atau kekuatan pokok minimal Indonesia turun.

Prabowo lantas menyatakan tak punya cukup waktu untuk membuka data tersebut dalam debat. Namun, ia menyatakan terbuka jika Ganjar ingin beradu data dalam kesempatan lain.

Di sisi lain, Prabowo juga sempat menuturkan pada capres nomor urut 1 Anies Baswedan bahwa data pertahanan Indonesia tak bisa dibuka sepenuhnya ke publik karena ada yang bersifat rahasia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Jokowi Beri Sinyal Lanjutkan Bantuan Pangan, Diumumkan Bulan Juni

Jokowi Beri Sinyal Lanjutkan Bantuan Pangan, Diumumkan Bulan Juni

Nasional
Hati-hati, 'Drone' Bisa Dipakai untuk Intai Polisi hingga Jatuhkan Peledak

Hati-hati, "Drone" Bisa Dipakai untuk Intai Polisi hingga Jatuhkan Peledak

Nasional
KPK Harap Pansel Capim Aktif Serap Masukan Masyarakat

KPK Harap Pansel Capim Aktif Serap Masukan Masyarakat

Nasional
KY Diminta Turun Tangan Usai MA Ubah Syarat Usia Calon Kepala Daerah

KY Diminta Turun Tangan Usai MA Ubah Syarat Usia Calon Kepala Daerah

Nasional
2 Koordinator Jemaah Pemegang Visa Non-haji Ditahan, Terancam Denda 50.000 Riyal

2 Koordinator Jemaah Pemegang Visa Non-haji Ditahan, Terancam Denda 50.000 Riyal

Nasional
Alex Marwata Sayangkan Tak Ada Mantan Pimpinan KPK Jadi Anggota Pansel

Alex Marwata Sayangkan Tak Ada Mantan Pimpinan KPK Jadi Anggota Pansel

Nasional
Jokowi Tanggapi Putusan MA yang Buka Jalan Kaesang Maju Pilkada

Jokowi Tanggapi Putusan MA yang Buka Jalan Kaesang Maju Pilkada

Nasional
Jelang Idul Adha, Satgas Polri Pastikan Stok Beras di Sumatera Selatan Aman

Jelang Idul Adha, Satgas Polri Pastikan Stok Beras di Sumatera Selatan Aman

Nasional
Gerindra Sebut Poster Budi Djiwandono-Kaesang Bentuk Aspirasi Rakyat

Gerindra Sebut Poster Budi Djiwandono-Kaesang Bentuk Aspirasi Rakyat

Nasional
Putusan MA Dicurigai Muluskan Jalan Kaesang, PDI-P: Jangan Mengada-ada

Putusan MA Dicurigai Muluskan Jalan Kaesang, PDI-P: Jangan Mengada-ada

Nasional
Dua DPO Kasus “Vina Cirebon” Dihapus, Polri: Buktinya Belum Cukup, Saksi Fiktif

Dua DPO Kasus “Vina Cirebon” Dihapus, Polri: Buktinya Belum Cukup, Saksi Fiktif

Nasional
Politikus PDI-P Sebut Wacana Duet Anies-Ahok Telah Gembos

Politikus PDI-P Sebut Wacana Duet Anies-Ahok Telah Gembos

Nasional
Hari Ke-19 Keberangkatan Haji, 131.513 Jemaah Tiba di Arab Saudi, 24 Wafat

Hari Ke-19 Keberangkatan Haji, 131.513 Jemaah Tiba di Arab Saudi, 24 Wafat

Nasional
Singgung Putusan MK, Pengamat Nilai Putusan MA Ubah Aturan Batas Usia Calon Kepala Daerah Bernuansa Politik

Singgung Putusan MK, Pengamat Nilai Putusan MA Ubah Aturan Batas Usia Calon Kepala Daerah Bernuansa Politik

Nasional
Dua Anggota Pansel Capim KPK merupakan Komisaris BUMN

Dua Anggota Pansel Capim KPK merupakan Komisaris BUMN

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com