Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Mahfud Ungkap Rahasia Negara yang Tak Boleh Diungkap ke Publik

Kompas.com - 09/01/2024, 16:49 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Calon wakil presiden nomor urut 3 Mahfud MD menjelaskan apa yang dimaksud dengan data yang berstatus rahasia negara mengenai pertahanan.

Mahfud yang juga Menteri Koordinator bidang Politik Hukum dan Keamanan merepons adanya anggapan bahwa pertanyaan calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo saat Debat Calon Presiden pada Minggu (7/1/2024) lalu, bisa mengungkap rahasia negara.   

Baca juga: Tanggapi Jokowi, Mahfud: Pak Ganjar Tak Serang Personal dan Tak Minta Bocorkan Rahasia Negara

Ini disampaikan Mahfud di sela-sela menjawab pertanyaan mengenai pernyataan Presiden Jokowi agar debat Pilpres selanjutnya tidak ada saling menyerang personal antar capres.

"Ndak personal dan ndak ada rahasia negara yang diminta dibocorkan. Kan (Ganjar) minta keterbukaan anggaran," kata Mahfud ditemui di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Selasa (9/1/2024).

"Rahasia negara itu misalnya, temuan intelijen, rencana intelijen, rencana penyerangan, rahasia tentang tempat-tempat vital. Nah itu namanya rahasia negara," lanjutnya.

Lebih jauh, Mahfud berpendapat bahwa Ganjar maupun Anies tidak bertanya data rahasia negara tentang pertahanan.

Yang ada, lanjut Mahfud, keduanya bertanya tentang anggaran belanja alutsista.

"Ini bukan rahasia. Dijelaskan saja 'Ndak bekas, tapi segini anggarannya," imbuh Menko Polhukam itu.

Eks Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) ini memandang bahwa capres nomor urut 2 Prabowo Subianto yang juga Menteri Pertahanan semestinya menjelaskan saja kepada publik tentang belanja alutsista tersebut.


"Kan gitu saja, biar publik tahu. Menurut saya ndak ada rahasia negara yang diminta dibocorkan kemarin," tegasnya.

Tak sampai situ, Mahfud turut mengajak masyarakat yang melihat debat kemarin apakah sepaham dengannya tentang data pertahanan.

"Yang mana yang rahasia negara? Kan, semuanya nonton. Apa rahasia negara yang kemarin harus diminta oleh salah satu capres? Lalu kemudian diminta dibuka," tanya Mahfud.

Sebelumnya diberitakan, Ganjar dan capres nomor urut 2 Prabowo Subianto sempat saling serang narasi dalam debat capres kemarin malam.

Baca juga: Anies-Ganjar Minta Data Pertahanan Dipaparkan, Jokowi: Enggak Bisa Semua Dibuka seperti Toko Kelontong

Momen itu terjadi saat Ganjar mempertanyakan kenapa minimum essential force (MEF) atau kekuatan pokok minimal Indonesia turun.

Prabowo lantas menyatakan tak punya cukup waktu untuk membuka data tersebut dalam debat. Namun, ia menyatakan terbuka jika Ganjar ingin beradu data dalam kesempatan lain.

Di sisi lain, Prabowo juga sempat menuturkan pada capres nomor urut 1 Anies Baswedan bahwa data pertahanan Indonesia tak bisa dibuka sepenuhnya ke publik karena ada yang bersifat rahasia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Nasib Pilkada

Nasib Pilkada

Nasional
Tanggal 14 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 14 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Soal Prabowo Tak Ingin Diganggu Pemerintahannya, Zulhas: Beliau Prioritaskan Bangsa

Soal Prabowo Tak Ingin Diganggu Pemerintahannya, Zulhas: Beliau Prioritaskan Bangsa

Nasional
Kemendesa PDTT Apresiasi Konsistensi Pertamina Dukung Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat Wilayah Transmigrasi

Kemendesa PDTT Apresiasi Konsistensi Pertamina Dukung Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat Wilayah Transmigrasi

Nasional
Pospek Kinerja Membaik, Bank Mandiri Raih Peringkat AAA dengan Outlook Stabil dari Fitch Ratings

Pospek Kinerja Membaik, Bank Mandiri Raih Peringkat AAA dengan Outlook Stabil dari Fitch Ratings

Nasional
Refly Harun Anggap PKB dan Nasdem 'Mualaf Oposisi'

Refly Harun Anggap PKB dan Nasdem "Mualaf Oposisi"

Nasional
Berharap Anies Tak Maju Pilkada, Refly Harun: Levelnya Harus Naik, Jadi 'King Maker'

Berharap Anies Tak Maju Pilkada, Refly Harun: Levelnya Harus Naik, Jadi "King Maker"

Nasional
Perkara Besar di Masa Jampidum Fadil Zumhana, Kasus Sambo dan Panji Gumilang

Perkara Besar di Masa Jampidum Fadil Zumhana, Kasus Sambo dan Panji Gumilang

Nasional
Refly Harun: Anies Tak Punya Kontrol Terhadap Parpol di Koalisi Perubahan

Refly Harun: Anies Tak Punya Kontrol Terhadap Parpol di Koalisi Perubahan

Nasional
Verifikasi Bukti Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai, Warga Akan Didatangi Satu-satu

Verifikasi Bukti Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai, Warga Akan Didatangi Satu-satu

Nasional
Indonesia Dorong Pemberian Hak Istimewa ke Palestina di Sidang PBB

Indonesia Dorong Pemberian Hak Istimewa ke Palestina di Sidang PBB

Nasional
Beban Melonjak, KPU Libatkan PPK dan PPS Verifikasi Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai

Beban Melonjak, KPU Libatkan PPK dan PPS Verifikasi Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai

Nasional
Peran Kritis Bea Cukai dalam Mendukung Kesejahteraan Ekonomi Negara

Peran Kritis Bea Cukai dalam Mendukung Kesejahteraan Ekonomi Negara

Nasional
Refly Harun Ungkap Bendera Nasdem Hampir Diturunkan Relawan Amin Setelah Paloh Ucapkan Selamat ke Prabowo

Refly Harun Ungkap Bendera Nasdem Hampir Diturunkan Relawan Amin Setelah Paloh Ucapkan Selamat ke Prabowo

Nasional
UU Pilkada Tak Izinkan Eks Gubernur Jadi Cawagub, Wacana Duet Anies-Ahok Buyar

UU Pilkada Tak Izinkan Eks Gubernur Jadi Cawagub, Wacana Duet Anies-Ahok Buyar

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com