Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

PDI-P Laporkan Penerimaan Dana Kampanye Terbanyak ke KPU, Capai Rp 183,8 Miliar

Kompas.com - 09/01/2024, 16:01 WIB
Vitorio Mantalean,
Novianti Setuningsih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - PDI-P menjadi partai politik (parpol) yang melaporkan penerimaan dana kampanye paling banyak dibandingkan 17 partai politik lain sesama peserta pemilihan umum (Pemilu) 2024 tingkat nasional, dengan nominal Rp 183 miliar lebih.

Hal ini merujuk pada data Laporan Awal Dana Kampanye (LADK) yang diserahkan seluruh partai politik peserta Pemilu 2024 ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI pada Minggu (7/1/2024) dan diumumkan KPU RI per Selasa (9/1/2024).

Sebagai informasi, kampanye dimulai sejak 28 November 2023 dan akan berakhir pada 10 Februari 2024.

"Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, jumlah caleg 580, yang menyampaikan LADK 575. Penerimaan (dana kampanye) Rp 183.861.799.000. Pengeluaran Rp 115.046.105.000," tulis keterangan resmi KPU bersumber dari Sistem Informasi Kampanye dan Dana Kampanye (Sikadeka), dikutip pada Selasa (9/1/2024).

Baca juga: Jokowi Nilai Debat Capres Kurang Edukatif, Begini Tanggapan KPU

Namun demikian, KPU menyebut bahwa seluruh LADK partai politik yang diserahkan pada Minggu itu belum lengkap dan belum sesuai.

Koordinator Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu KPU RI, Idham Holik, menjelaskan bahwa LADK memuat rincian rekening khusus dana kampanye (RKDK), saldo awal RKDK atau saldo pembukaan dan sumber perolehan, saldo awal pembukuan, catatan penerimaan dan pengeluaran partai politik sebelum pembukaan RKDK, nomor pokok wajib pajak masing-masing partai politik, dan bukti penerimaan dan pengeluaran yang dapat dipertanggungjawabkan.

Idham mengatakan, KPU bakal mengembalikan LADK partai politik karena belum lengkap dan belum sesuai.

"LADK partai politik peserta pemilu akan dikembalikan untuk dilakukan perbaikan selama lima hari sejak menerima tanda pengembalian dan berita acara hasil pencermatan dari KPU RI, paling lambat pukul 23.59 waktu setempat," ujar Idham dalam keterangan tertulis, Selasa.

Baca juga: KPK Dalami Laporan PPATK soal Transaksi Janggal Dana Kampanye

Berikut daftar partai politik dengan laporan penerimaan dana kampanye, diurutkan berdasarkan jumlah yang paling besar:

1. PDI-P

  • 575 dari 580 caleg sudah menyampaikan LADK
  • Penerimaan: Rp 183.861.799.000
  • Pengeluaran: Rp 115.046.105.000

2. PAN

  • 580 caleg (semua) sudah menyampaikan LADK
  • Penerimaan: Rp 29.826.000.000
  • Pengeluaran: Rp 22.419.055.000

3. Partai Golkar

  • 580 caleg (semua) sudah menyampaikan LADK
  • Penerimaan: Rp 20.591.513.702
  • Pengeluaran: Rp 8.801.317.049

4. Partai Persatuan Pembangunan (PPP)

  • 580 caleg (semua) menyampaikan LADK
  • Penerimaan: Rp 20.005.000.000
  • Pengeluaran: Rp 13.155.500.000

Baca juga: Saat 3 Kubu Capres-Cawapres Bicara soal Transaksi Janggal Dana Kampanye Temuan PPATK...

5. Partai Keadilan Sejahtera (PKS)

  • 580 caleg (semua) sudah menyampaikan LADK
  • Penerimaan: Rp 12.711.929.760
  • Pengeluaran: Rp 7.833.307.791

6. Partai Perindo

  • 579 caleg (semua) sudah menyampaikan LADK
  • Penerimaan: Rp 10.148.994.025
  • Pengeluaran: Rp 9.997.744.025

7. Partai Demokrat

  • 580 caleg (semua) sudah menyampaikan LADK
  • Penerimaan: Rp 8.748.860.395
  • Pengeluaran: Rp 3.914.375.079

8. Partai Nasdem

  • 580 caleg (semua) sudah menyampaikan LADK
  • Penerimaan: Rp 7.781.026.469
  • Pengeluaran: Rp 7.631.655.294

9. Partai Gelora

  • 286 dari 396 caleg sudah menyampaikan LADK
  • Penerimaan: Rp 5.808.500.000
  • Pengeluaran: Rp 4.686.000.000

10. Partai Garda Republik Indonesia

  • 570 caleg (semua) sudah menyampaikan LADK
  • Penerimaan: Rp 5.500.000.000
  • Pengeluaran: Rp 2.118.305.000

11. Partai Buruh

  • 578 dari 580 caleg sudah menyampaikan LADK
  • Penerimaan: Rp 4.214.169.815
  • Pengeluaran: Rp 3.758.092.806

12. Partai Gerindra

  • 580 caleg (semua) sudah menyampaikan LADK
  • Penerimaan: Rp 2.841.667.200,23
  • Pengeluaran: Rp 1.179.460.714,62

Baca juga: KPU Sebut PPATK Laporkan soal Transaksi Ratusan Miliar Rupiah dari Rekening Bendahara Parpol

13. Partai Hanura

  • 485 caleg (semua) sudah menyampaikan LADK
  • Penerimaan: Rp 2.010.000.753
  • Pengeluaran: Rp 234.035.150,60

14. PSI

  • 580 caleg (semua) sudah menyampaikan LADK
  • Penerimaan: Rp 2.002.000.000
  • Pengeluaran: Rp 180.000

15. PKB

  • 579 dari 580 caleg sudah menyampaikan LADK
  • Penerimaan: Rp 1.005.330.806,37
  • Pengeluaran: Rp 800.446.161,27

16. Partai Ummat

  • 511 caleg (semua) sudah menyampaikan LADK
  • Penerimaan: Rp 479.128.518
  • Pengeluaran: Rp 478.137.200

17. PKN

  • 525 caleg (semua) sudah menyampaikan LADK
  • Penerimaan: Rp 453.048.200
  • Pengeluaran: Rp 42.700.400

18. PBB

  • 470 caleg (semua) sudah menyampaikan LADK
  • Penerimaan: Rp 301.300.000
  • Pengeluaran: Rp 228.300.000.

Baca juga: KPU: PSI Baru Kucurkan Rp 180.000 untuk Kampanye

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Nasional
PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

Nasional
KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

Nasional
KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada 'Abuse of Power'

Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada "Abuse of Power"

Nasional
Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Nasional
Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Nasional
Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Nasional
Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Nasional
Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Nasional
Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Nasional
Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Nasional
Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

Nasional
Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Nasional
Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com