Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Tanggapi Kritik Cak Imin, Wapres: Kalau Tukang Becak Masuk Tol, Malah Jadi Kalang Kabut...

Kompas.com - 20/12/2023, 16:10 WIB
Dian Erika Nugraheny,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden (Wapres) Ma'ruf Amin menanggapi kritikan calon wakil presiden (cawapres) nomor urut 1, Muhaimin Iskandar (Cak Imin), soal manfaat jalan tol yang tidak bisa dirasakan oleh tukang becak.

Menurut Ma'ruf, tukang becak sudah mempunyai jalurnya sendiri sehingga jalan tol memang bukan untuk tukang becak.

"Kalau urusan jalan tol memang bukan untuk tukang becak. Kalau tukang becak ada jalannya sendiri yang disediakan," ujar Ma'ruf di Istana Wapres, Merdeka Selatan, Jakarta, Rabu (20/12/2023).

Baca juga: Cak Imin Kritik Pembangunan Jalan Tol, TKN Prabowo: Justru Jadi Simpul Baru Ekonomi

"Kalau tol bukan untuk tukang becak. Kalau tukang becak masuk ke jalan tol, malah jadi kalang kabut itu," tegasnya.

Dengan demikian, menurut Ma'ruf, pembagian prioritas penggunaan jalan sudah jelas.

Selain itu, tidak semua daerah memperbolehkan adanya tukang becak. Salah satunya di DKI Jakarta yang sudah tidak boleh ada tukang becak.

"Jadi masing-masing disediakan di tempat masing-masing. Nah tentu, kalau tak ada jalan tol macet maka nanti ada jalan sifatnya primer, sekunder, tersier. Saya kira itu," ungkapnya.

"Bahwa itu masih ada yang belum itu (merata) itu lagi akan terus ditata. Jalan desa, kabupaten, provinsi kan ada itu. Jadi itu. Itu akan terus nanti," kata Ma'ruf.


Ma'ruf pun menegaskan, keberlanjutan pembangunan tidak cukup dilakukan dalam dua periode pemerintahan.

"Terus, akan terus penataan transportasi akan terus berjalan," tambahnya.

Diberitakan sebelumnya, cawapres nomor urut 1, Muhaimin Iskandar, menyinggung kesulitan yang dirasakan rakyat kecil lantaran kebijakan yang dia nilai tidak berkeadilan.

Hal ini disampaikan pria yang karib disapa Cak Imin itu di hadapan ratusan Ibu-ibu Majelis Taklim se-Kabupaten Bekasi.

Menurut Muhaimin, kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah harus berkeadilan bagi semua pihak.

Terlebih lagi, dana yang digunakan untuk kebijakan tersebut menggunakan dana dari pajak masyarakat.

Baca juga: Kritik Pembangunan Jalan Tol, Cak Imin: Yang Enak yang Punya Mobil...

“Ke mana-mana transportasi publik, transportasi umum harus murah dan enak. Ini kan yang dibangun jalan tol, ya enak bagi yang punya mobil,” kata Cak Imin dalam acara silaturahmi Majelis Taklim se-Kabupaten Bekasi di Gedung Guru, Bekasi, Senin (18/12/2023).

“Kemarin saya ketemu tukang becak, tukang becak bilang, ‘Saya bayar pajak pajaknya dibikin bangun tol, lah kok saya tidak bisa menikmati tol’,” ucap Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu.

Cak Imin berpandangan, setiap kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah harus memikirkan semua pihak.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Libur Panjang, Korlantas Catat Peningkatan Arus Lalu Lintas

Libur Panjang, Korlantas Catat Peningkatan Arus Lalu Lintas

Nasional
DKPP Terima 233 Pengaduan Pemilu dalam 4 Bulan Terakhir

DKPP Terima 233 Pengaduan Pemilu dalam 4 Bulan Terakhir

Nasional
Prabowo: Beri Kami Waktu 4 Tahun untuk Buktikan ke Rakyat yang Tak Pilih Kita

Prabowo: Beri Kami Waktu 4 Tahun untuk Buktikan ke Rakyat yang Tak Pilih Kita

Nasional
Yusril: Penambahan Kementerian Prabowo Bukan Bagi-bagi Kekuasaan, Tak Perlu Disebut Pemborosan

Yusril: Penambahan Kementerian Prabowo Bukan Bagi-bagi Kekuasaan, Tak Perlu Disebut Pemborosan

Nasional
BPK di Pusara Sejumlah Kasus Korupsi...

BPK di Pusara Sejumlah Kasus Korupsi...

Nasional
Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Diisi Orang Politik

Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Diisi Orang Politik

Nasional
Pilkada 2024, Belum Ada Calon Perseorangan Serahkan KTP Dukungan ke KPU

Pilkada 2024, Belum Ada Calon Perseorangan Serahkan KTP Dukungan ke KPU

Nasional
Ada Jalur Independen, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Gubernur Nonpartai?

Ada Jalur Independen, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Gubernur Nonpartai?

Nasional
PPP: RUU Kementerian Negara Masuk Prolegnas, tetapi Belum Ada Rencana Pembahasan

PPP: RUU Kementerian Negara Masuk Prolegnas, tetapi Belum Ada Rencana Pembahasan

Nasional
Latihan Gabungan, Kapal Perang TNI AL Tenggelamkan Sasaran dengan Rudal Khusus hingga Torpedo

Latihan Gabungan, Kapal Perang TNI AL Tenggelamkan Sasaran dengan Rudal Khusus hingga Torpedo

Nasional
Menag Cek Persiapan Dapur dan Hotel di Madinah untuk Jemaah Indonesia

Menag Cek Persiapan Dapur dan Hotel di Madinah untuk Jemaah Indonesia

Nasional
 Melalui Platform SIMPHONI, Kemenkominfo Gencarkan Pembinaan Pegawai dengan Pola Kolaboratif

Melalui Platform SIMPHONI, Kemenkominfo Gencarkan Pembinaan Pegawai dengan Pola Kolaboratif

Nasional
PPP Anggap Wacana Tambah Menteri Sah-sah Saja, tapi Harus Revisi UU

PPP Anggap Wacana Tambah Menteri Sah-sah Saja, tapi Harus Revisi UU

Nasional
Eks KSAU Ungkap 3 Tantangan Terkait Sistem Pertahanan Udara Indonesia

Eks KSAU Ungkap 3 Tantangan Terkait Sistem Pertahanan Udara Indonesia

Nasional
Mayoritas Provinsi Minim Cagub Independen, Pakar: Syaratnya Cukup Berat

Mayoritas Provinsi Minim Cagub Independen, Pakar: Syaratnya Cukup Berat

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com