Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kritik Pembangunan Jalan Tol, Cak Imin: Yang Enak yang Punya Mobil...

Kompas.com - 18/12/2023, 14:11 WIB
Irfan Kamil,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Calon wakil presiden nomor urut 1, Muhaimin Iskandar menyinggung kesulitan yang dirasakan rakyat kecil lantaran kebijakan yang tidak berkeadilan bagi semua rakyat.

Hal ini disampaikan pria yang karib disapa Cak Imin itu di hadapan ratusan Ibu-ibu Majelis Taklim se-Kabupaten Bekasi, Jawa Barat.

Menurut Muhaimin, kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah harus berkeadilan bagi semua pihak.

Terlebih, dana yang digunakan untuk kebijakan tersebut menggunakan dana dari pajak masyarakat.

Baca juga: Para Buruh Berebut Salaman dengan Cak Imin di Gedung Joang 45 Bekasi

“Kemana-mana transportasi publik, transportasi umum harus murah dan enak. Ini kan yang dibangun jalan tol, ya enak bagi yang punya mobil,” kata Cak Imin dalam acara silaturahim Majelis Taklim se- Kabupaten Bekasi di Gedung Guru, Bekasi, Senin (18/12/2024).

“Kemarin saya ketemu tukang becak, tukang becak bilang ‘saya bayar pajak pajaknya dibikin bangun tol, lah kok saya tidak bisa menikmati tol’,” ucap Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu.


Cak Imin berpandangan, setiap kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah harus memikirkan semua pihak.

Oleh sebab itu, ke depan jika dirinya bersama calon presiden (capres) Anies Baswedan terpilih dalam pemilihan presiden (pilpres) 2024 kebijakan yang dilakukan akan berbasis keadilan bagi semua masyarakat.

Baca juga: Jika Jadi Cawapres, Cak Imin Janji Bebaskan PBB untuk Bangunan Pendidikan dan Keagamaan

“Ketentuan pembangunan yang merata bukan hanya dinikmati oleh sebagian orang tapi dinikmati oleh seluruh masyarakat. Itu yang disebut keadilan, kesamarataan, kesetaraan itu namanya,” kata Cak Imin.

“Itu bisa dilakukan soalnya cuma satu, Amin (Anies-Muhaimin) nomor satu menang pemilu,” imbuh Wakil Ketua DPR RI itu.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Disambut Hatta Rajasa, Prabowo Hadiri Rakornas Pilkada PAN

Disambut Hatta Rajasa, Prabowo Hadiri Rakornas Pilkada PAN

Nasional
Tambah Dua Tanker Gas Raksasa, Pertamina International Shipping Jadi Top Tier Pengangkut LPG Asia Tenggara

Tambah Dua Tanker Gas Raksasa, Pertamina International Shipping Jadi Top Tier Pengangkut LPG Asia Tenggara

Nasional
Jaksa KPK Diminta Hadirkan Auditor BPK yang Diduga Terima Suap Terkait Temuan 'Food Estate'

Jaksa KPK Diminta Hadirkan Auditor BPK yang Diduga Terima Suap Terkait Temuan "Food Estate"

Nasional
Kakorlantas Minta Personel Pengamanan WWF di Bali Jaga Etika

Kakorlantas Minta Personel Pengamanan WWF di Bali Jaga Etika

Nasional
KPU Pastikan Verifikasi Data Dukungan Calon Perseorangan Pilkada 2024

KPU Pastikan Verifikasi Data Dukungan Calon Perseorangan Pilkada 2024

Nasional
554 Kloter Jemaah Haji Reguler Sudah Kantongi Visa, Siap Berangkat Mulai 12 Mei

554 Kloter Jemaah Haji Reguler Sudah Kantongi Visa, Siap Berangkat Mulai 12 Mei

Nasional
Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Nasional
PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

Nasional
KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

Nasional
KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada 'Abuse of Power'

Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada "Abuse of Power"

Nasional
Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Nasional
Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Nasional
Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Nasional
Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com