Salin Artikel

Tanggapi Kritik Cak Imin, Wapres: Kalau Tukang Becak Masuk Tol, Malah Jadi Kalang Kabut...

Menurut Ma'ruf, tukang becak sudah mempunyai jalurnya sendiri sehingga jalan tol memang bukan untuk tukang becak.

"Kalau urusan jalan tol memang bukan untuk tukang becak. Kalau tukang becak ada jalannya sendiri yang disediakan," ujar Ma'ruf di Istana Wapres, Merdeka Selatan, Jakarta, Rabu (20/12/2023).

"Kalau tol bukan untuk tukang becak. Kalau tukang becak masuk ke jalan tol, malah jadi kalang kabut itu," tegasnya.

Dengan demikian, menurut Ma'ruf, pembagian prioritas penggunaan jalan sudah jelas.

Selain itu, tidak semua daerah memperbolehkan adanya tukang becak. Salah satunya di DKI Jakarta yang sudah tidak boleh ada tukang becak.

"Jadi masing-masing disediakan di tempat masing-masing. Nah tentu, kalau tak ada jalan tol macet maka nanti ada jalan sifatnya primer, sekunder, tersier. Saya kira itu," ungkapnya.

"Bahwa itu masih ada yang belum itu (merata) itu lagi akan terus ditata. Jalan desa, kabupaten, provinsi kan ada itu. Jadi itu. Itu akan terus nanti," kata Ma'ruf.

"Terus, akan terus penataan transportasi akan terus berjalan," tambahnya.

Diberitakan sebelumnya, cawapres nomor urut 1, Muhaimin Iskandar, menyinggung kesulitan yang dirasakan rakyat kecil lantaran kebijakan yang dia nilai tidak berkeadilan.

Hal ini disampaikan pria yang karib disapa Cak Imin itu di hadapan ratusan Ibu-ibu Majelis Taklim se-Kabupaten Bekasi.

Menurut Muhaimin, kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah harus berkeadilan bagi semua pihak.

Terlebih lagi, dana yang digunakan untuk kebijakan tersebut menggunakan dana dari pajak masyarakat.

“Ke mana-mana transportasi publik, transportasi umum harus murah dan enak. Ini kan yang dibangun jalan tol, ya enak bagi yang punya mobil,” kata Cak Imin dalam acara silaturahmi Majelis Taklim se-Kabupaten Bekasi di Gedung Guru, Bekasi, Senin (18/12/2023).

“Kemarin saya ketemu tukang becak, tukang becak bilang, ‘Saya bayar pajak pajaknya dibikin bangun tol, lah kok saya tidak bisa menikmati tol’,” ucap Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu.

Cak Imin berpandangan, setiap kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah harus memikirkan semua pihak.

https://nasional.kompas.com/read/2023/12/20/16101221/tanggapi-kritik-cak-imin-wapres-kalau-tukang-becak-masuk-tol-malah-jadi

Terkini Lainnya

Ajakan Kerja Sama Prabowo Disebut Buat Membangun Kesepahaman

Ajakan Kerja Sama Prabowo Disebut Buat Membangun Kesepahaman

Nasional
Kubu Prabowo Ungkap Dirangkul Tak Berarti Masuk Kabinet

Kubu Prabowo Ungkap Dirangkul Tak Berarti Masuk Kabinet

Nasional
Pusat Penerbangan TNI AL Akan Pindahkan 6 Pesawat ke Tanjung Pinang, Termasuk Heli Anti-kapal Selam

Pusat Penerbangan TNI AL Akan Pindahkan 6 Pesawat ke Tanjung Pinang, Termasuk Heli Anti-kapal Selam

Nasional
Duet Khofifah-Emil Dardak di Pilkada Jatim Baru Disetujui Demokrat, Gerindra-Golkar-PAN Belum

Duet Khofifah-Emil Dardak di Pilkada Jatim Baru Disetujui Demokrat, Gerindra-Golkar-PAN Belum

Nasional
Panglima TNI Kunjungi Markas Pasukan Khusus AD Australia di Perth

Panglima TNI Kunjungi Markas Pasukan Khusus AD Australia di Perth

Nasional
Spesifikasi Rudal Exocet MM40 dan C-802 yang Ditembakkan TNI AL saat Latihan di Bali

Spesifikasi Rudal Exocet MM40 dan C-802 yang Ditembakkan TNI AL saat Latihan di Bali

Nasional
Dubes Palestina Yakin Dukungan Indonesia Tak Berubah Saat Prabowo Dilantik Jadi Presiden

Dubes Palestina Yakin Dukungan Indonesia Tak Berubah Saat Prabowo Dilantik Jadi Presiden

Nasional
Gambarkan Kondisi Terkini Gaza, Dubes Palestina: Hancur Lebur karena Israel

Gambarkan Kondisi Terkini Gaza, Dubes Palestina: Hancur Lebur karena Israel

Nasional
Ada Isu Kemensos Digabung KemenPPPA, Khofifah Menolak: Urusan Perempuan-Anak Tidak Sederhana

Ada Isu Kemensos Digabung KemenPPPA, Khofifah Menolak: Urusan Perempuan-Anak Tidak Sederhana

Nasional
DPR Disebut Dapat KIP Kuliah, Anggota Komisi X: Itu Hanya Metode Distribusi

DPR Disebut Dapat KIP Kuliah, Anggota Komisi X: Itu Hanya Metode Distribusi

Nasional
Komisi II DPR Sebut Penambahan Kementerian Perlu Revisi UU Kementerian Negara

Komisi II DPR Sebut Penambahan Kementerian Perlu Revisi UU Kementerian Negara

Nasional
Pengamat Dorong Skema Audit BPK Dievaluasi, Cegah Jual Beli Status WTP

Pengamat Dorong Skema Audit BPK Dievaluasi, Cegah Jual Beli Status WTP

Nasional
Maju Nonpartai, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Wali Kota dan Bupati Independen?

Maju Nonpartai, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Wali Kota dan Bupati Independen?

Nasional
Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Minim Pengawasan

Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Minim Pengawasan

Nasional
DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu hingga Mei

DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu hingga Mei

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke