Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

[POPULER NASIONAL] Arief Praseto Adi Jadi Plt Mentan | Pemerintah Setop Pembangunan Sejumlah Jalan Tol

Kompas.com - 07/10/2023, 05:00 WIB
Achmad Nasrudin Yahya

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemberitaan Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Praseto Adi sebagai Pelaksana Tugas Menteri Pertanian (Mentan) menjadi artikel terpopuler di Kompas.com, Jumat (6/10/2023).

Artikel populer lainnya, pemerintah menghentikan pembangunan sejumlah proyek jalan tol dalam proyek strategis nasional.

Lalu, Panglima TNI Laksamana Yudo Margono memastikan tak akan mengerahkan kekuatan militer hanya untuk membebaskan pilot Susi Air Philip Mark Merthens yang disandera oleh kelompok kriminal bersenjata (KKB) pimpinan Egianus Kogoya.

Berikut ulasan selengkapnya:

1. Jokowi Tunjuk Kepala Badan Pangan Nasional Jadi Plt Menteri Pertanian

Presiden Joko Widodo menunjuk Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Praseto Adi sebagai Pelaksana Tugas Menteri Pertanian (Mentan) menggantikan Syahrul Yasin Limpo yang mengundurkan diri.

"Penggantinya masih Plt, Plt-nya Pak Arief Prasetyo, Kepala Badan Pangan Nasional," kata Jokowi dalam keterangan pers di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (6/10/2023).

Jokowi menuturkan, Arief ditunjuk sebagai Plt Mentan demi memudahkan pekerjaannya.

Ia menyebutkan, pekerjaan Kementerian Pertanian, Bapanas, Perum Bulog, dan Kementerian Perdagangan harus selalu satu.

Baca selengkapnya: Jokowi Tunjuk Kepala Badan Pangan Nasional Jadi Plt Menteri Pertanian

2. Pemerintah Hentikan Pembangunan Sejumlah Jalan Tol dalam Proyek Strategis Nasional

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, ada sejumlah proyek pembangunan jalan tol yang dihentikan dalam proyek strategis nasional (PSN).

Hal tersebut disampaikan Airlangga usai mengikuti rapat soal PSN yang dipimpin Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (5/10/2023).

"Ada beberapa proyek yang dihentikan karena memang belum mulai dan belum ada dikeluarkan APBN. Antara lain, pelabuhan New Ambon, kemudian terkait kawasan industri di Tanggamus. Kemudian beberapa kawasan proyek PU, antara lain Air Baku di Provinsi Bali, Tol Rantau Prapat Kisaran, Langsa-Lhoksumauwe, Lhokseumawe-Sigli," ujar Airlangga.

"Tol Dumai Sigambar, Rantau Prapat, Muara Enim, SPAM Juanda, SPAM Jatigede, SPAM Kamijoro. Itu seluruhnya dikeluarkan dari PSN karena proyeknya antara off taker dan financial-nya belum closing," katanya lagi.

Baca selengkapnya: Pemerintah Hentikan Pembangunan Sejumlah Jalan Tol dalam Proyek Strategis Nasional

3. Sudah 8 Bulan Pilot Susi Air Disandera KKB, Panglima TNI: Tak Mungkin Saya Pakai Tenaga Militer Hanya untuk Itu

Panglima TNI Laksamana Yudo Margono mengatakan, dirinya tidak mungkin mengerahkan kekuatan militer hanya untuk membebaskan pilot Susi Air Philip Mark Merthens yang disandera oleh kelompok kriminal bersenjata (KKB) pimpinan Egianus Kogoya.

Adapun Mark sudah disandera selama hampir delapan bulan oleh KKB.

"Saya tidak mungkin menggunakan tenaga kekuatan militer hanya untuk itu," ujar Yudo saat ditemui di Mabes TNI, Jakarta Timur, Jumat (6/10/2023).

Yudo menjelaskan, jika dirinya melakukan operasi militer untuk membebaskan pilot Susi Air, dampaknya akan lebih besar bagi masyarakat Papua.

Baca selengkapnya: Sudah 8 Bulan Pilot Susi Air Disandera KKB, Panglima TNI: Tak Mungkin Saya Pakai Tenaga Militer Hanya untuk Itu

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Nasional
Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

Nasional
Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Nasional
Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Nasional
Polri Setop Sementara Kirim Surat Tilang Lewat WhatsApp, Bakal Evaluasi Lebih Dulu

Polri Setop Sementara Kirim Surat Tilang Lewat WhatsApp, Bakal Evaluasi Lebih Dulu

Nasional
Selain Eko Patrio, PAN Juga Dorong Yandri Susanto Jadi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran

Selain Eko Patrio, PAN Juga Dorong Yandri Susanto Jadi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran

Nasional
Fahira Idris Kecam Serangan di Rafah, Sebut Israel dan Sekutu Aib Peradaban Umat Manusia

Fahira Idris Kecam Serangan di Rafah, Sebut Israel dan Sekutu Aib Peradaban Umat Manusia

Nasional
PELNI Buka Lowongan Kerja Nahkoda dan KKM Periode Mei 2024

PELNI Buka Lowongan Kerja Nahkoda dan KKM Periode Mei 2024

Nasional
Ungkit Kasus Firli dan Lili, ICW Ingatkan Jokowi Tak Salah Pilih Pansel Capim KPK

Ungkit Kasus Firli dan Lili, ICW Ingatkan Jokowi Tak Salah Pilih Pansel Capim KPK

Nasional
Biaya Ibadah Umrah dan Kurban SYL pun Hasil Memeras Pejabat Kementan

Biaya Ibadah Umrah dan Kurban SYL pun Hasil Memeras Pejabat Kementan

Nasional
SYL Sebut Perjalanan Dinas Atas Perintah Presiden untuk Kepentingan 280 Juta Penduduk

SYL Sebut Perjalanan Dinas Atas Perintah Presiden untuk Kepentingan 280 Juta Penduduk

Nasional
DKPP Sebut Anggarannya Turun saat Kebanjiran Kasus Pelanggaran Etik

DKPP Sebut Anggarannya Turun saat Kebanjiran Kasus Pelanggaran Etik

Nasional
Lima Direktorat di Kementan Patungan Rp 1 Miliar Bayari Umrah SYL

Lima Direktorat di Kementan Patungan Rp 1 Miliar Bayari Umrah SYL

Nasional
DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik, Diprediksi Terus Bertambah Jelang Pilkada

DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik, Diprediksi Terus Bertambah Jelang Pilkada

Nasional
KPK Bakal Usut Dugaan Oknum BPK Minta Rp 12 Miliar Terkait 'Food Estate' Ke Kementan

KPK Bakal Usut Dugaan Oknum BPK Minta Rp 12 Miliar Terkait "Food Estate" Ke Kementan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com