Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

TPN Ganjar-Mahfud Sebut PT TMI Diisi Kroni Prabowo, Jubir Membantah

Kompas.com - 17/12/2023, 22:10 WIB
Syakirun Ni'am,
Ambaranie Nadia Kemala Movanita

Tim Redaksi

SEMARANG, KOMPAS.com - Sekretaris Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar Pranowo-Mahfud MD, Hasto Kristiyanto menyebut PT Teknologi Militer Indonesia (TMI) diisi oleh kroni calon presiden (capres) nomor urut 2 Prabowo Subianto.

Pernyataan itu Hasto sampaikan ketika mengkritik pengadaan alat utama sistem persenjataan (alutsista) di era Prabowo selaku Menteri Pertahanan (Menhan).

Karena kedekatan itu, Hasto menduga terdapat penyalahgunaan wewenang oleh Prabowo.

Baca juga: Kubu Prabowo: Boleh Saja Remehkan Gibran, Kita Buktikan di Arena Debat Cawapres

"Pembetukan PT Teknologi Militer Indonesia diisi kroni-kroni beliau sehingga ada dugaan terhadap penyalahgunaan kewenangan dari Menhan," ujar Hasto saat ditemui awak media di Semarang, Jawa Tengah, Minggu (17/12/2023).

Pada kesempatan tersebut, ia juga menyoroti program pengadaan alutsista Prabowo yang menambah utang luar negeri.

Padahal, kata Hasto, masyarakat sedang menghadapi kenaikan harga kebutuhan barang pokok.

Oleh karena itu, Hasto menilai, program dan gaya kepemimpinan Prabowo bertentangan dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Pernyataan ini Hasto sampaikan sekaligus merespons pengakuan Ketua Umum PSI Kaesang Pangarep yang mengaku bingung dengan posisi Ganjar.

Sebab, Prabowo jelas menyatakan meneruskan program Jokowi sementara capres nomor urut 1 Anies Baswedan membawa narasi perubahan.

Baca juga: Soal Ndasmu Etik Prabowo, TPN Ganjar: Ada Persoalan Serius Terkait Psikologis

"Contohnya apa? Ketika rakyat menghadapi kenaikan harga kebutuhan pokok Pak Prabowo malah menambah utang luar negeri untuk membeli alutsista," tutur Hasto.

Terkait hal ini, juru bicara Prabowo Subianto, Dahnil Anzar Simanjuntak membantah tudingan tersebut.

Ia mengeklaim, di awal masa kepemimpinan Prabowo di Kementerian Pertahanan, justru banyak menyelematkan keuangan negara.

"Justru, Pak Prabowo banyak menyelamatkan keuangan negara dari bancakan para mafia, di awal-awal kepemimpinan beliau di Kemhan," ujar Dahnil saat dihubungi Kompas.com.

Berdasarkan catatan Kompas.com, PT Teknologi Militer Indonesia pernah menjadi sorotan karena disebut terkait dengan tersebarnya dokumen Rancangan Peraturan Presiden (Raperpres) tentang Pemenuhan Kebutuhan Alat Peralatan Pertahanan dan Keamanan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia Tahun 2020-2024.

Baca juga: Habib Luthfi, Boy Rafli, dan Anak Maruf Amin Deklarasi Dukung Prabowo-Gibran

Dalam Raperpres disebutkan, rencana modernisasi alat utama sistem persenjataan (alutsista) membutuhkan dana Rp 1.760 triliun dan bisa menggunakan skema utang asing.

Merujuk pada salinan akta perusahaan PT TMI yang diterima Kompas.com, perusahaan itu didirikan pada 14 Agustus 2020 dengan bentuk perseroan tertutup dan diisi oleh kolega Prabowo.

Pengurus dan pemilik saham adalah Glenny H Kairupan sebagai komisaris utama, Harsusanto sebagai direktur utama, Judi Magio Yusuf sebagai komisaris, Mundasir sebagai direktur, dan Nugroho Widyotomo sebagai komisaris.

Dikutip dari Kompas.id, Glenny dan Magio adalah teman seangkatan Prabowo di Akademi Militer yang juga aktif di Partai Gerindra, Harsusanto adalah mantan pimpinan PT PAL, sedangkan Nugroho adalah lulusan Akmil 1983 dan Mundasir lulusan Akmil 88A.

 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

GASPOL! Hari Ini: Eks Ajudan Prabowo Siap Tempur di Jawa Tengah

GASPOL! Hari Ini: Eks Ajudan Prabowo Siap Tempur di Jawa Tengah

Nasional
Mengintip Kecanggihan Kapal Perang Perancis FREMM Bretagne D655 yang Bersandar di Jakarta

Mengintip Kecanggihan Kapal Perang Perancis FREMM Bretagne D655 yang Bersandar di Jakarta

Nasional
Selain Rakernas, PDI-P Buka Kemungkinan Tetapkan Sikap Politik terhadap Pemerintah Saat Kongres Partai

Selain Rakernas, PDI-P Buka Kemungkinan Tetapkan Sikap Politik terhadap Pemerintah Saat Kongres Partai

Nasional
Korban Dugaan Asusila Sempat Konfrontasi Ketua KPU saat Sidang DKPP

Korban Dugaan Asusila Sempat Konfrontasi Ketua KPU saat Sidang DKPP

Nasional
Covid-19 di Singapura Naik, Imunitas Warga RI Diyakini Kuat

Covid-19 di Singapura Naik, Imunitas Warga RI Diyakini Kuat

Nasional
WWF 2024 Jadi Komitmen dan Aksi Nyata Pertamina Kelola Keberlangsungan Air

WWF 2024 Jadi Komitmen dan Aksi Nyata Pertamina Kelola Keberlangsungan Air

Nasional
Menhub Targetkan Bandara VVIP IKN Beroperasi 1 Agustus 2024

Menhub Targetkan Bandara VVIP IKN Beroperasi 1 Agustus 2024

Nasional
Korban Dugaan Asusila Ketua KPU Sempat Ditangani Psikolog saat Sidang

Korban Dugaan Asusila Ketua KPU Sempat Ditangani Psikolog saat Sidang

Nasional
Polri: Kepolisian Thailand Akan Proses TPPU Istri Fredy Pratama

Polri: Kepolisian Thailand Akan Proses TPPU Istri Fredy Pratama

Nasional
Polri dan Kepolisian Thailand Sepakat Buru Gembong Narkoba Fredy Pratama

Polri dan Kepolisian Thailand Sepakat Buru Gembong Narkoba Fredy Pratama

Nasional
Lewat Ajudannya, SYL Minta Anak Buahnya di Kementan Sediakan Mobil Negara Dipakai Cucunya

Lewat Ajudannya, SYL Minta Anak Buahnya di Kementan Sediakan Mobil Negara Dipakai Cucunya

Nasional
KPK Duga Eks Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin Terima Fasilitas di Rutan Usai Bayar Pungli

KPK Duga Eks Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin Terima Fasilitas di Rutan Usai Bayar Pungli

Nasional
Desta Batal Hadir Sidang Perdana Dugaan Asusila Ketua KPU

Desta Batal Hadir Sidang Perdana Dugaan Asusila Ketua KPU

Nasional
Soal Lonjakan Kasus Covid-19 di Singapura, Kemenkes Sebut Skrining Ketat Tak Dilakukan Sementara Ini

Soal Lonjakan Kasus Covid-19 di Singapura, Kemenkes Sebut Skrining Ketat Tak Dilakukan Sementara Ini

Nasional
DKPP Akan Panggil Sekjen KPU soal Hasyim Asy'ari Pakai Fasilitas Jabatan untuk Goda PPLN

DKPP Akan Panggil Sekjen KPU soal Hasyim Asy'ari Pakai Fasilitas Jabatan untuk Goda PPLN

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com