Anies Sebut Indeks Demokrasi RI Turun, Jokowi: Pemerintah Tak Pernah Batasi Apa Pun

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo memberikan tanggapan soal pernyataan calon presiden (capres) nomor urut 1, Anies Baswedan soal indeks demokrasi Indonesia yang disebutnya menurun.

Menurut Presiden, pernyataan tersebut merupakan evaluasi.

"Ya itu sebagai evaluasi," ujar Jokowi saat memberikan ket pers di kawasan Monumen Nasional (Monas), Jakarta Pusat, Jumat (15/12/2023).

Meski begitu, Presiden menegaskan bahwa pemerintahannya tidak pernah melakukan pembatasan apapun dalam demokrasi.

Baca juga: Anggap Kritik Anies soal Demokrasi Berlebihan, Prabowo: Kalau Jokowi Diktator, Anda Tak Jadi Gubernur

Selain itu, menurutnya tak ada pembatasan dalam berbicara dan menyampaikan pendapat.

Hal tersebut, lanjut Jokowi, terlihat dari aksi demontrasi yang kerap terjadi dan banyaknya orang yang mencaci bahkan menghina Presiden.

"Yang jelas kita ini kan tidak pernah melakukan pembatasan-pembatasan apa pun. Dalam berbicara, dalam berpendapat ada yang maki-maki Presiden, ada yang caci maki Presiden," ungkap Jokowi.

"Ada yang merendahkan Presiden, ada yang menjelekkan juga biasa-biasa saja. Di patung kuda, di depan Istana demo juga hampir setiap minggu, setiap hari juga ada. Juga enggak ada masalah," tambahnya.

Baca juga: Anies Sebut Rakyat Tak Percaya pada Proses Demokrasi Saat Ini

Sebelumnya, capres nomor urut 1 Anies Baswedan menyebutkan, kebebasan berbicara dan indeks demokrasi di Indonesia mengalami penurunan. 

Hal tersebut disampaikan Anies dalam debat pertama calon presiden Pemilu 2024 di Gedung KPU, Jakarta, pada Selasa (12/12/2023).

Anies menjawab pertanyaan moderator terkait cara mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap partai politik.

"Saya rasa lebih dari sekadar parpol, rakyat tidak percaya kepada proses demokrasi yang terjadi, itu jauh lebih luas dari sekadar partai politik," ucap Anies.

Anies mengatakan, ada tiga hal yang harus terpenuhi dalam demokrasi. Pertama adalah adanya kebebasan berbicara.

Kedua, adanya oposisi yang bebas mengkritik pemerintah dan menjadi penyeimbang pemerintah. Ketiga, proses pemilu yang netral, transparan, jujur adil.

"Dan kalau kita saksikan dua ini mengalami problem, kita saksikan bagaimana kebebasan berbicara menurun, termasuk mengkritik partai politik, dan angka demokrasi kita menurun, indeks demokrasi kita," tutur Anies.